Pembangunan infrastruktur pada kawasan konservasi tanpa didasari environmental ethics akan berdampak pada hilangnya keaslian bentang alam dan mengancam ekosistem di kawasan tersebut. 

Alih-alih hasil dari pembangunan infrastruktur mampu menarik perhatian para turis lokal maupun mancanegara untuk berbondong-bondong menuju kawasan konservasi yang berdampak pada ekonomi pariwisata serta turut berkontribusi terhadap devisa negara, namun hal tersebut justru dapat menimbulkan permasalahan lingkungan. 

Di balik keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur yang futuristik terdapat ekosistem alami yang rela untuk dikorbankan. Potret inilah yang tengah dihadapi oleh masyarakat di kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur.

Per Oktober kemarin pemerintah pusat berencana melakukan pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur sebagai lokasi persiapan atas kegiatan KTT-G20 yang rencananya akan diadakan pada tahun 2023 mendatang. 

KTT-G20 merupakan sebuah kegiatan yang diadakan setiap setahun sekali dengan melibatkan 20 negara termasuk Indonesia guna membahas berbagai problematika global dalam sektor ekonomi seperti mencegah terjadinya krisis keuangan internasional di masa yang akan datang. 

Guna mempersiapkan itu semua, Taman Nasional Komodo sebagai kawasan konservasi terkenal di wilayah tersebut harus ikut menanggung beban persiapan dengan dibangunnya dua infrastruktur utama guna menunjang kegiatan KTT-G20 mendatang.

Anggaran Pembangunan  yang Sangat Fantastis

Persiapan pembangunan infrastruktur yang dinilai kontroversial di kawasan Taman Nasional Komodo menuai banyak kritik dari para aktivis lingkungan dan LSM yang peduli terhadap kelestarian kawasan konservasi. 

Pasalnya, pemerintah akan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di atas lahan sekitar kawasan Taman Nasional Komodo seluas 560 hektar berdasarkan penuturan dari Gregorius Afioma salah seorang peneliti dari Sunspirit. 

Rincian pembangunan tersebut meliputi kawasan villa sebanyak 15 unit, satu unit hotel berbintang empat, dan satu unit convention hall yang memiliki kapasitas sekitar 2 ribu orang serta dilengkapi dengan dermaga. Selain itu, kawasan tersebut juga rencananya akan dibangun sarana dan prasarana berupa geopark yang meniru model bangunan Jurassic Park.

Tidak tanggung-tanggung, untuk mewujudkan itu semua, pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar, yakni sebesar 60 miliar lebih. Namun, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak selalu berbanding lurus dengan dampak keaslian bentang alam yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut. 

Gregorius menambahkan adanya pembangunan di kawasan Taman Nasional Komodo berpotensi mengancam ekosistem satwa komodo dan satwa lainnya yang berada di kawasan tersebut. 

Sumber lain menyebutkan adanya pembangunan geopark sebetulnya melahirkan problem baru berdasarkan aspek-aspek tertentu seperti keberadaan komodo menjadi bias dalam model pengelolaan pariwisata berbasis alam, model bangunan yang jelas merusak bentang alam dalam kawasan konservasi, dan ketidakadilan dalam mengelola konservasi. 

Pembangunan yang berdampak jangka panjang ini tidak memiliki urgensi yang cukup kuat, selain hanya sebatas upaya untuk mendukung KTT-G20. 

Sungguh amat disayangkan, bila mana pemerintah selalu mengkampanyekan aksi SDGs (Sustainable Development Goals) yang salah satu tujuannya untuk melindungi lingkungan kepada publik, namun langkah kebijakannya justru bertolak belakang dengan isi kampanye itu sendiri. 

Rencana pembangunan infrastruktur di kawasan Taman Nasional Komodo memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan dan ketidakseriusan pemerintah dalam melestarikan kawasan konservasi serta menangani isu-isu lingkungan yang serupa.

Dampak Buruk Pembangunan

Sejatinya keberadaan bangunan geopark di kawasan Taman Nasional Komodo menjadi preseden buruk bagi pemerintah dalam melakukan upaya konservasi. Keberadaan bangunan tersebut bisa dinilai sebagai sebuah alibi pemerintah dalam mendukung sarana dan prasarana sebagai pendukung konservasi yang sebetulnya dapat mengubah keaslian bentang alam dalam kawasan konservasi. 

Dalih tersembunyi dari pembangunan ini bisa menjadi senjata untuk menyingkirkan masyarakat yang telah lama tinggal dalam kawasan Taman Nasional Komodo. 

Hal ini bisa menjadi gambaran ke depan seperti kejadian yang terjadi pada tahun lalu, di mana masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut nyaris direlokasi oleh gubernur setempat karena dianggap dapat mengganggu kawasan konservasi. 

Belum lagi kita mendengar adanya peristiwa kekerasan yang juga terjadi seperti pemukulan, penyiksaan, pemenjaraan hingga penembakan mati terhadap masyarakat setempat. Hal ini makin meyakinkan publik bahwa rencana pembangunan infrastruktur yang diadakan pemerintah dapat merugikan banyak pihak serta melanggar prinsip-prinsip konservasi.

Pembangunan infrastruktur yang memakan anggaran yang cukup besar perlu dipertanyakan urgensinya di masa yang akan mendatang. 

Apakah rencana pembangunan ini berdasarkan studi yang mendalam terkait pengembangan kawasan konservasi? Apakah telah terjadi penurunan kualitas ekosistem dan punahnya satwa kowodo sehingga diperlukan upaya pengembangan kawasan konservasi? 

Jika jawaban adalah tidak berarti jelas sudah bahwa pembangunan infrastruktur tersebut hanya berorientasi pada bisnis semata dan tidak ada korelasinya sama sekali dengan upaya konservasi. 

Wajar saja, banyak masyarakat setempat yang menolak atas rencana pemerintah untuk membangun infrastruktur di area kawasan Taman Nasional Komodo. 

Mereka tahu betul arah di balik kebijakan pemerintah yang dinilai melanggar prinsip konservasi dan cenderung memprioritaskan keuntungan yang diperoleh dari objek destinasi. Rencana pembangunan infrastruktur yang dimulai pada tahun ini dapat mengabaikan hak-hak masyarakat dengan diancamnya mereka untuk keluar dari kawasan konservasi yang telah lama dihuni. 

Hal tersebut tentu akan dibarengi dengan pemberian izin investasi, privatisasi kawasan, serta pengeluaran pulau-pulau dari kawasan Taman Nasional Komodo bagi pihak yang memiliki kepentingan tertentu sehingga merasa diuntungkan.

Solusi Penanganan yang Berkelanjutan

Memberikan solusi merupakan upaya terbaik yang mungkin dapat menjadi sebuah bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk tetap berada pada koridor yang sesuai dengan keinginan masyarakat. 

Upaya tersebut juga sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan kita yang sadar akan lingkungan. Adapun solusi yang ditawarkan ialah dengan merelokasi tempat pelaksanaan KTT-G20 ke tempat yang sudah ada di kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, atau Malang. 

Hal ini dimaksudkan agar keaslian bentang alam yang terdapat pada kawasan konservasi Taman Nasional Komodo tetap terjaga dengan baik sehingga ekosistem satwa komodo beserta satwa lainnya terhindar dari ancaman luar. 

Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menghindari konflik horizontal yang dilakukan oleh masyarakat setempat terhadap pihak pemerintah yang tidak menghendaki adanya perampasan hak-hak mereka yang dipicu oleh adanya rencana terkait pembangunan infrastruktur di kawasan Taman Nasional Komodo. 

Anggaran dana yang semestinya dikeluarkan cukup besar guna membangun infrastruktur di kawasan konservasi bisa dialokasikan pada sektor ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya yang sebenarnya jauh lebih membutuhkan guna memperbaiki demi keberlangsungan sektor-sektor tersebut. 

Dengan begitu, substansi pengeluaran anggaran akan terasa jauh lebih jelas ketimbang digunakan untuk hal yang bersifat sementara dan memiliki dampak buruk dalam jangka waktu yang panjang.

Pemerintah juga seharusnya tetap menjalankan aksi dari kampanye SDGs terutama dalam melestarikan lingkungan secara serius dan konsisten demi terwujudnya tujuan global. 

Mengingat isu-isu lingkungan di Indonesia masih terus bergulir dalam beberapa tahun terakhir. Namun, hingga kini kebijakan pemerintah dalam menangani isu-isu tersebut dinilai oleh masyarakat belum menjadi skala prioritas. 

Penanganan isu-isu lingkungan harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah demi keberlangsungan masyarakat di masa mendatang agar siap menyongsong era globalisasi yang tak terbendung perkembangannya.