Perjanjian Westphalia atau Westphalian Treaty merupakan sebuah perjanjian damai yang ditandatangani pada tahun 1648.

Mengakhiri perang tiga puluh tahun yang terjadi di Eropa, wilayah yang menjadi negara Jerman dan juga perang delapan puluh tahun antara Belanda dan Spanyol. 

Perjanjian ini menciptakan kerangka kerja bagi hubungan internasional modern. Konsep kedaulatan negara, mediasi antara negara, dan diplomasi semua menemukan asal-usul mereka dalam perjanjian yang lebih dari tiga ratus lima puluh tahun ini. 

Sebelum adanya perjanjian Westphalia, para penganut agama Protestan memimpin ribuan orang Eropa untuk menentang gereja Katolik, yang pada akhirnya menyebabkan otoritas Katolik sulit untuk menanggapinya dengan tentara yang ditekan.

Menghadirkan pertempuran yang terjadi dalam satu abad, di dalam dan luar negeri, serta berakhir dengan terciptanya perang yang kita kenal dengan perang tiga puluh tahun, perang yang muncul dalam skala besar yang terjadi di Eropa. 

Dalam sejarah hukum internasional perjanjian yang di tandatangani di dua daerah, yaitu Osnabruck dan Musnter (Westphalia), dianggap sebagai asal mula dari lahirnya negara-negara modern berdasarkan hukum internasional. 

Perjanjian Westphalia ini menumbuhkan rasa semangat kebersamaan dalam memandang bahwa perang, kedengkian, pembinasaan dan pelanggaran HAM merupakan perilaku yang tidak baik untuk menjalin suatu hubungan, baik hubungan antara negara, kelompok, maupun individu.

Semenjak kelahiran negara modern pada abad keenam belas dan tujuh belas di Eropa, kedaulatan sebuah negara terus menerus diperteguh. Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 menandai otonomi negara-negara atas negara induk Imperium Romawi. 

Pada saat itulah negara-negara modern yang berdaulat mulai terbentuk satu demi satu. Awal dari terbentuknya kedaulatan negara tersebut adalah pada penyelenggaraan konferensi internasional ketujuh negara-negara Amerika di Montevideo, Uruguay. 

Setelah munculnya perjanjian Westphalia, susunan masyarakat internasional yang baru didasarkan atas negara-negara nasional dan tidak lagi berdasarkan pada kerajaan-kerajaan. 

Selain itu susunan masyarakat internasional juga didasarkan pada hakikat negara tersebut bersama dengan pemerintahannya, yakni memisahkan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja. 

Berbagai perubahan dalam sistem hubungan internasional pasca-Westphalia diantara yaitu tumbuhnya representative government, terjadinya revolusi industri, dan terjadinya perkembangan dalam hukum internasional.

Berkembangnya metode-metode diplomasi di samping strategi militer, tumbuhnya saling ketergantungan antar bangsa dan negara di bidang ekonomi maupun bidang-bidang lainnya, sehingga lahirnya prosedur-prosedur untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Perjanjian ini tidak hanya sebagai pendamai pihak-pihak yang bertikai selama tiga puluh tahun, akan tetapi Perjanjian Westphalia ini juga memiliki arti yang sangat penting, terutama dalam sejarah Eropa dan akhirnya dalam konstelasi dunia global. 

Sejarah telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan kaisar Romawi Agung dari Charlemagne, Frederick Barbarossa ke Ferdinand, yang memerintah secara independent dari Eropa di bawah kekuasaan tunggal mereka.

Perang yang sebelumnya bermotif agama akhirnya meluas menjadi persaingan kekuatan besar di Eropa untuk menjadi hegemoni di kawasan tersebut. 

Akan tetapi yang lebih penting, perang tiga puluh tahun mengilhami lahirnya negara modern dan sistem hubungan internasional kontemporer (International Law) yang masih berlangsung dan digunakan hingga saat ini.

Menurut Robert M. Maclver, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang memiliki sifat kekuasaan memaksa.

Masalah utama dalam mempelajari asal-usul kedaulatan adalah bahwa penguasa cenderung menggunakan otoritas eksklusif untuk mengambil keputusan di wilayahnya, mereka tidak memberikan otoritas yang sama kepada tetangga di sekitarnya. 

Kesulitannya bukanlah menemukan penguasa yang menganggap dirinya berdaulat, melainkan kelompok penguasa yang saling mengakui kedaulatan. Ini digambarkan dengan konsep kedaulatan yang dipahami pada masa pertengahan. 

Gagasan tentang otoritas tertinggi adalah wajar untuk mengorbankan diri kepada Gereja, seperti yang dilakukan otoritas otoriter, statusnya diekspresikan di bumi melalui klaim Paus dan kaisar suci untuk mewakilinya. 

Pertanyaannya terletak pada apakah ada penguasa duniawi, tetapi siapa yang memenuhi fungsi akhirat?

Kemudian, ketika berhenti dan kehilangan kekuasaan, otoritas raja-raja kuno seperti raja Inggris dan Prancis, meningkat sedemikian rupa setelah kekalahan Henry VI. 

Jadi meskipun negara berdaulat, mereka tidak mengakui satu sama lain. Dengan demikian, negara-negara Eropa modern muncul dari kehancuran perang tiga puluh tahun, di mana sekitar dua pertiga dari total penduduk telah hilang dan beberapa dari perkampungan telah dihancurkan. 

Sebuah bencana yang mengerikan ini menegaskan bahwa komunitas Kristen masa pertengahan (khususnya di Eropa) sangat rapuh dan sebab itu mendesak dibutuhkan sistem pengganti. Pada akhirnya lahirlah konsep negara berdaulat dari perdamaian Westphalia yang ditandatangani 1648. 

Perdamaian Westphalia secara luas diakui sebagai garis pemisah antara Eropa masa pertengahan yang didominasi unit-unit politik lokal di bawah otoritas yang komprehensif dari Tahta Suci Romawi serta Eropa modern di mana negara-negara diakui sebagai entitas yang berdaulat.