Mereka, orang-orang Papua itu, berdiri melingkar, saling berpegangan tangan, bernyanyi sambil memejamkan mata.

Lagu-lagu rohani dinaikkan.

Mereka memanggil dan meneriakkan nama-nama orang yang menginspirasi mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua, mati maupun hidup.

Mereka memanggilnya untuk hadir secara roh di tempat itu.

Demikianlah salah satu kegiatan para aktivis pro-kemerdekaan Papua, yang digambarkan oleh Ryan Griffiths, pengajar senior pada Departemen Pemerintahan dan Hubungan Internasional University of Sydney, yang baru-baru ini diundang ke Papua untuk mengikuti kegiatan para aktivis itu.

Pengalamannya ini dapat dibaca dalam laporannya pada openDemocracy, berjudul West Papua's Struggle for Independence, yang terbit 8 Maret lalu. 

openDemocracy adalah platform media global independen yang mempublikasikan 60 artikel setiap pekan. Media ini mengklaim dibaca oleh satu juta pengklik per tahun, bertujuan untuk mengembangkan dan memperdebatkan gagasan-gagasan demokrasi secara global. Prinsip-prinsip penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pemandu.

"Saya baru-baru ini pergi ke Papua untuk berpartisipasi dalam sebuah lokakarya yang berfokus pada pembangunan persatuan dan kemajuan metode non-kekerasan untuk memperjuangkan penentuan nasib sendiri. Lokakarya itu bersifat klandestin (bawah tanah) dan saya diminta bepergian tanpa dokumen fisik atau elektronik tentang separatisme jika saya ditahan," demikian Ryan Griffith dalam tulisannya itu.

Kita tahu bahwa gerakaan pro-penentuan nasib sendiri di Papua sudah ada sejak 60 tahun lalu. Ada berbagai front yang dipergunakan untuk mengusung gagasan ini. Mulai dari perjuangan bersenjata di hutan-hutan hingga lewat medan diplomasi di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan di negara-negara Pasifik. 

Dewasa ini salah satu motornya yang paling agresif dan mendapat konsensus dukungan yang luas di dalam maupun di luar negeri adalah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Walaupun ULMWP sudah dipandang sebagai payung besar, di lapangan gerakan-gerakan ini dipandang masih berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya penyatuan strategi dan operasi. Dan tampaknya kegiatan yang dihadiri oleh Griffiths dimaksudkan untuk mencari cara menyatukannya.

Griffiths mengatakan para peserta yang hadir pada lokakarya itu datang dari berbagai penjuru di Papua dan Indonesia. Mereka termasuk mahasiswa, mantan pemberontak dan tahanan politik serta rohaniawan.

"Lebih dari separuh peserta itu pernah mengalami dipukuli oleh polisi, beberapa telah disiksa, dan mereka semua mengenal orang-orang yang telah dibunuh oleh pasukan keamanan negara," tulis Griffiths.

"Dari jarak dekat saya merasakan bahwa semua gerakan kemerdekaan selalu menjadi inspirasional. Selalu ada rasa harapan, antusiasme terhadap misi, dan selebrasi menyedihkan atas identitas kebangsaan dan budaya," kata Griffiths, tanpa menyebut kapan dan di mana aktivitas itu dilangsungkan.

"Tapi gerakan kemerdekaan dalam bentuk perjuangan perlawanan benar-benar mengharu-biru, dan saya tidak siap menghadapi tingkat persahabatan dan pengabdian yang saya temukan saat menghadiri lokakarya itu," lanjut dia.

"Para peserta memulai setiap sesi dengan bergandengan tangan dan menyanyi secara spiritual. Mereka terlibat dalam latihan membangun kesatuan emosional dan bentuk ritual. Dalam satu latihan mereka membentuk sebuah lingkaran, bergandengan tangan, memejamkan mata, dan bergiliran memanggil nama orang-orang yang telah mengilhami mereka, yang masih hidup atau sudah meninggal.

Dengan setiap nama yang dipanggil, diikuti dengan jawaban "Hadir" oleh semua anggota kelompok. Saya diberitahu bahwa ini adalah cara untuk mengundang masyarakat yang lebih besar (yang hidup dan yang mati) untuk menjadi saksi atas perjuangan mereka, dan bahwa praktik tersebut dipinjam dari kelompok perlawanan Amerika Latin sebelumnya," kata Ryan Griffiths.

Haus Kebebasan

Anak-anak muda Papua yang haus akan kebebasan tak pernah kehilangan inspirasi untuk mencari nafas bagi upaya menemukan kebenaran akan sejarah dan masa depan mereka. Inspirasi dari Amerika Selatan ini hanyalah sebagian dari warna-warni gerakan pro-kemerdekaan di kalangan anak-anak muda Papua.

Mereka juga jatuh cinta pada Sosialisme dan Marxisme. Dan pada saat yang sama juga terlibat dalam gerakan mesianik yang berporos ke Israel.

Pendeta Benny Giay, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua, mengakui hal ini. Dalam sebuah wawancara dengan penulis, ia mengatakan generasi Papua dewasa ini, terutama beberapa tahun belakangan ini, ada satu atau dua yang memberanikan diri menggunakan bahasa-bahasa baru untuk menjelaskan posisi dan masalah yang menyekitari dirinya.

Bahasa-bahasa seperti: proletariat, kapitalis, buruh, sosialis, atau bahkan menggunakan Lenin untuk nama akun Facebook.

Mereka  yang menggunakan kata-kata itu, menurut Pdt Benny, adalah anak-anak muda; yang lahir dan besar di masyarakat Papua yang sudah jadi korban dari kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) tahun 1980-an.

Mereka menyadari bahwa mereka masih ditawan oleh sistem yang telah memenjarakan generasi Papua sebelumnya. Sebetulnya mereka pernah punya harapan akan adanya perubahan pada akhir 1990-an. Mereka berpikir bahwa semua akan berakhir dengan era reformasi dan munculnya Presidium Dewan Papua (PDP).

Sayangnya, kata Benny, yang terjadi selanjutnya, setelah kongres kedua rakyat Papua di era Gus Dur, PDP tamat riwayatnya.Sejak tahun 2000 dan selanjutnya anak-anak muda Papua kembali berhadapan dengan 'temnbok Berlin' militerisme' yang sama. 

Barangkali menghadapi hal itu, mereka perlu idiom-idiom baru untuk menyegarkan gerakan. Mereka membaca Marxisme. Mereka menoleh ke Sosialisme. Mereka mengadopsi metode Amerika Latin. Dan sebagainya. 

Satu hal yang pasti, dalam berbagai ragam gerakan yang diinisiasi dan idiom yang dipakai, anak-anak muda Papua itu tetap di berada di Papua, dan tetap memimpikan Papua yang baru. Dalam kata-kata Pendeta Benny, "Ideologi mereka untuk Papua Baru tetap didasari pada freedom dreams (impian pembebasan)."

Ruang Demokrasi untuk Bersuara Merdeka

Ada berbagai faktor masa lalu dan masa kini, yang mendorong mimpi pembebasan itu tetap hidup. Dan buku-buku sejarah kontemporer Papua telah banyak mengulas ini.

Dalam tulisannya, Ryan Griffiths kembali mengulanginya, seperti proses Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang dianggap tidak sesuai dengan standar internasional, program transmigrasi yang memarginalkan penduduk asli, adanya persepsi bahwa Indonesia merupakan kolonialis Papua serta pelanggaran HAM yang parah.

Dia juga menilai represi yang dihadapi kelompok pro-kemerdekaan sangat tinggi, menyebabkan gerakan ini berubah menjadi gerakan perlawanan.

Represi yang dihadapi oleh gerakan ini di Indonesia, lanjut dia, tidak dialami oleh gerakan serupa di beberapa negara lain.

Ia, misalnya, mengambil contoh di Barcelona, ibukota Catalonia. "Seorang pengunjung Barcelona akan dengan cepat dapat melihat bendera Catalan.

"Seorang pengunjung ke Barcelona akan segera melihat kemunculan bendera kemerdekaan Catalan. Tapi di Papua, saya hanya melihat bendera Bintang Kejora dilukis di sisi luar tas tangan untuk dijual di pasar lokal.

Saya bertanya kepada seorang teman apakah penjualnya akan ditangkap, dan mereka menjawab bahwa orang Papua akan melipatnya sampai demikian kecil -- lagipula, itu adalah sebuah tas, bukan bendera -- dan itu  merupakan bentuk perlawanan sehari-hari," tulis Griffiths.

Griffiths mengusulkan agar kelompok-kelompok pro-kemerdekaan Papua diberi ruang dalam berdemokrasi di Indonesia. Ruang untuk berdialog, mengekspresikan pendapat dan saluran demokrasi lainnya, menurut dia, harus tersedia bagi kelompok-kelompok ini.

Di Aceh pasca kesepakatan Helsinki pada tahun 2005 yang mengakhiri konflik menahun antara Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), salah satu bentuk ruang demokrasi yang diberikan kepada kelompok-kelompok separatis adalah mendirikan partai-partai lokal.

Di Papua harapan akan hal itu sempat ada lewat pasal 28 UU Otsus Papua. Tetapi dalam perjalanannya, pasal itu tampaknya tak dapat diimplementasikan dengan berbagai alasan.

Salah satu alasan yang dikemukakan adalah karena Perdasus yang mengaturnya belum ada. Namun belakangan diketahui bukan hanya karena alasan Perdasus yang membuat pasal itu membeku, tetapi tampaknya Jakarta memang tidak memaknainya sebagai jalan memberi kesempatan bagi kehadiran partai lokal. Padahal kehadiran partai lokal dapat menjadi ruang baru dan ruang damai bagi aspirasi Papua baru.