Melapor kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya dugaan pelanggaran atau kejahatan merupakan kewajiban. sebagaimana diatur dalam pasal 165 KUHP, bahwa seseorang yang mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan, dan masih ada waktu untuk mencegah tetapi orang tersebut abai, maka ancaman pidana sudah menantinya

Akhir-akhir ini media massa dihebohkan dengan adanya laporan dari organisasi patriot garuda nusantara (PGN) kepada Polda Bali, terkait dengan adanya dugaan tindak pidana makar yang dilakukan oleh direktur YLBHI-LBH Bali. Padahal, Direktur LBH Bali sebagai seorang advokat sedang menjalankan tugasnya, dan hal tersebut dilindungi oleh undang-undang.

Kesalahan Berlogika Dalam Hukum

Didalam ajarannya, meskipun ada perbedaan antara badan hukum privat dan badan hukum publik, negara adalah Persona Ficta, sama seperti badan hukum yang lainnya, ia adalah kontruksi fiktif yang dilahirkan oleh hukum itu sendiri. Bisa melakukan perjanjian, jual beli, serta dapat menggugat dan/atau digugat dihadapan hukum

Negara tidak memiliki Mens Rea, Negara tidak dapat merasakan bahwa ada ancaman besar yang mengintai dirinya, hanya orang-orang didalamnya (pemerintah) saja yang dapat menduga. parahnya, hukum dijadikan legitimasi untuk melegalkan tindakan-tindakan represif guna melindungi kekuasaannya

Hukum pidana kita mengenal yang Namanya asas “Ulitmum Remedium” yang secara sederhana dapat dipahami bahwa hukum pidana sebaiknya dijadikan sebagai jalan terkahir dalam upaya penegakan hukum

Peristiwa pelaporan terhadap ditrektur LBH Bali tersebut cukup menggelitik dan menarik untuk dibahas. Secara garis besar, penulis tak paham lagi hal apa yang melatarbelakangi terjadinya pelaporan tersebut

Pertama, terkait dengan aksi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) sejatinya merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat di negara demokrasi. Penyampaian aspirasi dimuka umum merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi

Mari kita perhatikan pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Bahwa setiap orang berhak atas kebebasannya menyatakan sikap sesuai hati Nurani, Serta berhak atas kebebasan untuk berserikat dan bekumpul guna mengeluarkan pendapatnya

Kedua, terkait dengan dugaan makar, kita harus Kembali mengingat salah satu asas dalam ilmu hukum yakni “Equality Before the Law”, semua orang kedudukannya sama dihadapan hukum, tanpa membeda-bedakan ras, warna kulit, suku, agama, dan bahasa

hal ini tidak lepas dari ajaran Fallacy (kesesatan berpikir), salah satu bentuk dari dari Fallacy tersebut ialah Argumentum ad Hominem, seseorang menerima atau menolak argumentasi orang lain karena keadaan orangnya, misalnya karena berkulit hitam, berambut kriting, dll

Terlepas ada indikasi terjadinya kongkalikong dibalik layar peristiwa tersebut, dari dulu mahasiswa melakukan aksi turun jalan tidak ada yang dituduh makar, dan banyak Lembaga bantuan hukum dengan bebas memberikan pendampingan, karena hal itu memang sudah tugasnya, dan dilindungi oleh undang-undang

Prinsipnya, pemberian bantuan hukum merupakan Amanah konstitusi langsung guna menjamin kebebasan berpendapat dimuka umum. Coba kita perhatikan pasal 11 undang-undang 16/2011 tentang bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dituntut baik itu secara pidana maupun perdata dengan tetap menjunjung tinggi iktikad baik

Hal ini juga diatur dalam pasal 16 undang-undang 16/2003 tentang advokat. Bahwa dalam menjalankan tugas profesinya advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana ataupun perdata. Penulis tidak mengetahui secara pasti, akan tetapi laporan tersebut sudah pasti asbun (asal bunyi)

Perlu kita pahami, penggunaan diksi “iktikad baik” yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah dalam menjalaskan tugasnya sebagai advokat (pemberi bantuan hukum) harus bertujuan demi tegaknya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum guna membela kepentingan klien

Sudah seharunya kepolisian Polda Bali tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena sudah cacat hukum dan dapat batal demi hukum. Disatu sisi, yang menjadi alasan kuat ialah bahwa dalam persitiwa tersebut LBH Bali sedang melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang untuk memberikan bantuan hukum

hal tersebut juga ditegaskan dalam pasal 50 KUHP, yang berbunyi “barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”

Perlu dipahami, terkait dengan penggunaan diksi “Barang Siapa” berbeda dengan “Setiap Orang”.  “Barang Siapa” lebih merujuk kepada subjek hukum manusia alamiah (Natuurlijk Persoon) saja. Sedangkan “Setiap Orang” memiliki arti bahwa yang menjadi subjek hukum dalam undang-undang tersebut adalah manusia alamiah (Natuurlijk Persoon) dan korporasi (Recht Persoon)

Dengan begitu, kita sebagai masyarakat yang hidup di negara hukum harus menghormati terkait tugas dan fungsi para advokat dan pemberi bantuan hukum dengan tetap mengedepankan prinsip “iktikad baik” sebagaimana sudah dijelaskan diatas

Penulis yakin, hal seperti ini merupakan salah satu bentuk pembungkaman dan kriminalisasi terhadap para pencari keadilan, khususnya kepada organisasi bantuan hukum

Kondisi seperti ini memang bersifat paradoks. Karena jika kita melihat dari kacamata pelapor, tentu dengan mudah akan membela diri bahwa dirinya juga memiliki kebebasan yang juga dilindungi oleh undang-undang

Ratio Legis atas laporan tersebut menurut penulis merupakan bentuk nyata dari Fallacy. ketiadaan hubungan yang logis antara premis dan konklusi (kejahatan yang dituduhkan dengan fakta yang ada) telah menyesatkan pola pikir masyarakat 

Oleh karena itu Maka kewenangan diskresi yang dimiliki oleh para penegak hukum (polisi, hakim, atau jaksa) berperan penting untuk memberikan rasa keadilan tidak hanya kepada para pihak yang sedang berpekara saja, akan tetapi juga masyarakat luas yang juga memberikan persepsi sendiri terhadap wajah hukum kedepannya.