Mahasiswa
1 bulan lalu · 96 view · 3 min baca menit baca · Pendidikan 80816_75036.jpg

Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Indonesia

Pendidikan antikorupsi merupakan suatu upaya untuk mewujudkan generasi bangsa yang dapat terhindar dari perbuatan korupsi. Dengan diadakannya pendidikan antikorupsi, diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya kasus korupsi.

Berbagai macam upaya perwujudan sistem pendidikan antikorupsi di Indonesia. Salah satunya adalah upaya perwujudan pendidikan antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak hanya menangani dan menindaklanjuti berbagai kasus korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan berbagai tindakan dalam mewujudkan pendidikan antikorupsi.

Upaya perwujudan pendidikan antikorupsi yang dilakukan oleh KPK antara lain adalah merumuskan sembilan nilai antikorupsi. Dengan harapan masyarakat dapat mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan seahari-hari. Jika nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam keseharian, dapat mencegah dari perbuatan korupsi.

Ada tiga aspek dalam sembilan nilai antikorupsi, pertama adalah inti yang meliputi jujur, disiplin, dan tanggungg jawab. Kedua adalah sikap yang meliputi adil, berani, dan peduli. Ketiga adalah etos kerja yang meliputi kerja keras, mandiri, dan sederhana.

Dalam proses perwujudan sistem pendidikan antikorupsi, KPK juga melibatkan berbagai komunitas. Pada tahun kedua berdirinya KPK dibentuk suatu bagian Community Development  (Comdev) yang berada pada Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat yang secara khusus dibentuk untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi bersama komunitas peduli korupsi di Indonesia.

Bentuk dari kegiatan dengan komunitas-komunitas tersebut, salah satunya adalah mengadakan Focus Group Discussion (FGD). Dari diskusi kelompok bersama puluhan komunitas dibentuk suatu gerakan yaitu jujur barengan.


Salah satunya yaitu gerakan jujur barengan yang diadakan di Yogyakarta. Gerakan jujur barengan mendapat partisipasi aktif dari masyarakat, terdapat pula parade budaya yang disajikan seperti pesta rakyat.

Saat memberikan sosialisasi pada masyarakat, kegiatan yang dilakukan oleh KPK dan puluhan komunitas tidak hanya berbicara mengenai pengertian antikorupsi dan tindak pidana korupsi. Sosialisasi yang dilakukan juga berupa pendampingan pada masyarakat bahwa kegiatan antikorupsi sudah dilakukan dalam keseharian. Misalnya tidak berkata dusta dan bertanggung jawab.

Berbagai macam kampanye dan sosialisasi yang dilakukan KPK beserta komunitas dalam konsep yang berbeda-beda mulai dari konser antikorupsi hingga pagelaran seni. Dimulai pada tahun ajaran baru 2019/2020 pendidikan antikorupsi termasuk dalam mata pelajaran di sekolah dan mata kuliah di perguruan tinggi.

 Pada akhir tahu 2018 lalu, Ketua KPK beserta Menteri Pendidkan dan Kebudayaan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Menandatangani nota kesepahaman tentang Komitmen Implementasi Pendidikan Antikorupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Diharapkan dengan berlakunya pendidikan korupsi sebagai mata pelajaran dan mata kuliah dapat menanamkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari bagi pelajar dan mahasiswa. Juga menjadi perisai bagi anak bangsa terhadap banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Selain memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, KPK juga menerapkan kode etik bagi penyuluh antikorupsi. Sehingga setiap penyuluh dapat menyampaikan sosialisasi pada masyarakat dengan baik, sesuai dengan sikap-sikap yang dimilikinya tidak hanya asal berbicara.

Kode etik penyuluh antikorupsi  terdiri dari religiusitas, integritas, profesionalisme, keadilan, kepemimpinan, dan etika perilaku. Sikap religiusitas merupakan nilai kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan memiliki sikap religiusitas penyuluh mampu mengendalikan diri dari perilaku tidak terpuji, mengajak pada kebaikan, dan amanah.

Penyuluh antikorupsi juga harus memiliki sikap integritas yaitu segala ucapan, tindakan, dan perilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Antara lain adalah mematuhi peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen sebagai penyuluh antikorupsi, menolak setiap pemberian hadiah yang dianggap suap, dan berperilaku jujur.

Profesionalisme merupakan suatu kemampuan untuk melakukan tugas dan fungsi dengan benar yang mana dibutuhkan suatu keahlian dan keterampilan dalam mewujudkannya. Seorang penyuluh antikorupsi juga harus memiliki profesionalisme, karena sangat dibutuhkan pada saat melaksanakan tugas sebagai penyuluh antikorupsi.

Keadilan juga merupakan sikap yang harus dimiliki penyuluh antikorupsi. Adil bermakna menempatkan dan menilai seuatu sesuai pada tempatnya. Karena dengan bersikap adil dapat menjaga peasaan antar individu dan tidak terjadi diskriminasi.

Kepemimpinan diperlukan bagi penyuluh antikorupsi, dengan kepemimpinan yang baik dapat menunjukkan nilai keteladanan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.


Sebagai penyuluh antikorupsi harus memiliki etika perilaku yang terpuji, dengan beretika masyarakat akan menghargai apa yang disampaikan oleh penyuluh antikorupsi. Etika perilaku juga menunjukkan kesederhanaan dan nilai positif yang dapat dicontoh masyarakat.

Upaya penerapan pendidikan antikorupsi selain dari KPK juga dilakukan oleh beberepa gerakan lain, contohnya seperti akademi antikorupsi. Akademi antikorupsi merupakan suatu wadah bagi masyarakat peduli korupsi, merupakan program pendidikan dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Akademi antikorupsi mengadakan berbagai macam kuliah online mengenai pendidikan antikorupsi. Pilihan materi kuliah online  yang diadakan diantaranya pengantar antikorupsi program khusus, pengantar antikorupsi untuk pelajar, pengantar antikorupsi untuk umum dan sebagainya.

Diharapkan dengan adanya kuliah online mengenai pendidikan antikorupsi, dapat mempermudah masyarakat yang tidak memiliki waktu dan ingin untuk mempelajari lebih dalam mengenai antikorupsi bahkan sampai hukum mengenai korupsi. Kuliah online ini dapat diikuti oleh berbagai kalangan dan tidak dipungut biaya.

Artikel Terkait