Pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang, sepatutnya pemerintah memiliki prioritas untuk menjaga kestabilan politik dan fokus untuk menyelesaikan dampak dari pandemi. Akan tetapi pemerintah sepertinya tidak mempunyai kapasitas untuk tidak membuat gaduh masyarakat. 

Terbukti pada tanggal 7 Desember 2020, instrumen dari pemerintah, yakni polisi. Berhasil membunuh 6 orang anggota Laskar FPI. Menariknya dalam pengakuannya, Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran mengatakan bahwa ini adalah langkah “tegas” dan “terukur”.

Sebaiknya polisi bisa mengetahui perbedaan antara apa yang terukur dan tidak terukur. Idealnya langkah terukur adalah, melumpuhkan seseorang, jika ia dianggap membahayakan keselamatan dari anggota kepolisian. 

Terdapat dua versi tentang hasil otopsi korban, versi polri mengatakan terdapat 18 luka tembak dari 6 anggota korban, akan tetapi tidak dirinci lebih detail mengenai posisi luka tembak dari para Laskar FPI tersebut. 

Sedangkan versi FPI adalah semua korban mempunyai luka tembak yang lebih dari satu lubang peluru dan menurut FPI terdapat satu luka yang mengarah kearah dada para korban, sehingga dapat diduga bahwa yang “terukur” dalam hal ini adalah tembakan anggota kepolisian untuk menghabisi para korbannya.

Seperti halnya penembakan yang terjadi pada saat aksi demonstrasi mahasiswa pada bulan September 2019, terdapat dua mahasiswa di Kendari, yakni La Randi dan Muhammad Yusuf Kardawi yang juga meninggal oleh tembakan “terukur” dari polisi. Bedanya adalah, penembak dari La Randi sudah bisa diidentifikasi dan telah divonis bersalah dan akan mendekam 4 tahun dipenjara.

Menariknya dalam fakta persidangan, terungkap bahwa pelaku yang bernama Brigadir Abdul Malik tidak mengikuti apel siaga pasukan pengamanan demonstrasi sehingga ia tidak mendengarkan arahan pimpinan bahwa dalam penanganan unjuk rasa tidak dibolehkan menggunakan senjata api tersebut. 

Padahal seharusnya manusia yang memiliki rasa kemanusiaan di dalam hatinya, tidak akan pernah berpikir untuk menghabisi nyawa dari seeorang, sudah semestinya tidak diperbolehkan untuk menggunakan senjata api terhadap masyarakat sipil dan hal seperti itu tidak perlu lagi diperingatkan. 

Dalam prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) hak untuk hidup adalah hak yang peling utama yang terikat pada manusia, maka dari itu tidak sepantasnya siapapun mencabut hak tersebut. Disamping itu, untuk pelaku penembakan dari Muhammad Yusuf Kardawi, sampai tulisan ini dibuat, belum juga menemui titik terang.

Jika fenomena seperti ini terus terjadi di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa demokrasi di Indonesia dapat mengalami kemunduran. Sebab para penguasa bisa dengan mudahnya bermain koboi dengan rakyatnya. Apalagi jika rakyat tersebut berusaha berserikat untuk menjadi oposisi dari penguasa, terbukti dengan adanya kasus – kasus penembakan tersebut. 

Dapat dilihat bahwa polisi sedang melakukan ”exercise of power” polisi seakan – akan ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa mereka adalah sosok yang bisa menggunakan segala bentuk kekuasaannya untuk memperoleh kepentingannya bahkan dengan menghilangkan nyawa manusia. 

Jika hal ini terus berulang, maka kita sebagai masyarakat tidak akan memperoleh ketenangan, sebab salah satu instrument pemerintah bisa menentukan mana yang menurut mereka bersalah, tanpa melalui proses pengadilan. sebab akan sulit untuk bisa mengkritik pemerintah dengan maksimal dengan kondisi tersebut.

Jika kepolisian Indonesia tidak mereformasi institusinya dengan maksimal, maka demonstrasi besar – besaran pasti akan menanti. Seperti halnya yang terjadi di Nigeria, masyarakat Nigeria pada tahun 2020 mengadakan demonstrasi yang masif terkait dengan adanya SARS (Special Anti-Robbery Squad)

Pemerintahan Nigeria dianggap telah melakukan banyak "abuse of power", SARS dianggap telah melakukan pembunuhan terhadap warganya pada saat sedang melakukan demonstrasi, sehingga membuat masyarakat Nigeria menjadi muak dengan SARS yang identik dengan kekerasan.

Sebenarnya tuntutan untuk mereformasi kepolisian sudah terjadi baik di Indonesia dan juga negara – negara lain, sebagai contoh setelah dibunuhnya George Floyd di Amerika Serikat, masyarakat melakukan demonstrasi besar – besaran dan menuntut diadakannya reformasi terhadap kepolisian. 

Begitupula dengan di Indonesia sudah sejak lama reformasi kepolisian digaungkan, bahkan setiap terpilihnya Kapolri baru, reformasi institusi kepolisian selalu menjadi rencananya. Akan tetapi, reformasi tersebut selalu hanya menjadi angin lalu semata, belum lagi rakyat Indonesia yang sulit untuk konsisten dengan apa yang ingin mereka perjuangkan.

Alhasil kita hanya dimainkan terus fokusnya untuk selalu teralih dengan isu – isu yang baru. Pemerintah selalu berhasil menggunakan isu baru, untuk menutup isu lama. Hasilnya adalah bukan menyelesaikan permasalahan, tetapi terus menciptakan masalah baru di kemudian hari agar masalah yang lama dapat luput dari perhatian masyarakat.

Salah satu pilar demokrasi yang mempunyai peran signifikan adalah media/pers, oleh karena itu ketika Orde Baru runtuh, salah satu dari tuntutan reformasi adalah kebebasan pers. Media/pers diharapkan dapat menjalankan tugas investigasinya dengan maksimal dalam membantu proses penyelesaian permasalahan penembakan di KM 50 Cikampek tersebut. 

Hendaknya media bisa menelusuri, siapa pelaku penembakan tersebut.Sejauh yang kita ketahui saat ini yang menembak adalah polisi, tetapi kita tidak mengetahui siapakah polisi tersebut. Apakah polisi tersebut memang sedang disembunyikan oleh institusi kepolisian?

Ataukah memang media tidak bisa lagi menjaga kredibilitasnya sehingga memang sengaja untuk tidak menginvestigasi lebih mendalam permasalahan ini atau media memang sudah tidak mempunyai kapabilitas yang mumpuni untuk bisa mengungkap permasalahan ini lebih jauh?

Jika media sebagai salah satu pilar penting didalam demokrasi sudah tidak lagi bisa berperan signifikan dan maksimal dalam membantu mengungkap permasalahan, maka memang betul, Indonesia saat ini telah mengalami degradasi demokrasi.