Terciptanya suatu tatanan kehidupan yang tertib dan damai merupakan tujuan dari penegakan hukum. Di tengah-tengah perkembangan masyarakat dengan berbagai kemajuan baik dari segi teknologi, sosial, politik maupun ekonomi.

Hal yang tidak bisa pungkiri dari berbagai kemajuan ini ialah meningkatnya intensitas kriminalitas dengan berbagai motif, implikasi Logis ialah terganggunya tatanan kehidupan di Masyarakat.

Namun menurut hemat penulis Naiknya tingkat kriminalitas, tidak serta merta langsung dikatakan bahwa tindakan kriminal lah yang menjadi sebab utama dari terganggunya tatanan social, Mengapa? Karena kalau menurut penulis yang menjadi akarnya ialah lemahnya penegakan hukum.

Penegakan hukum memiliki satu rangkaian yang sangatlah kompleks sehingga melibatkan beberapa institusi yang berfungsi sebagai penegak hukum, pemakanaan penegakan hukum dalam hal ini bukan sebatas pelaksanaan hukum seperti dalam proses peradilan, melainkan meliputi juga upaya pemeliharaan tata kehidupan yang damai dan tertib.

Pertanyaan yang muncul ialah apa korelasi antara penegakan hukum dengan pengendalian sosial? Dan bagaiamana cara hukum berkerja sebagai pengendali sosial?

Penegakan hukum

Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkret, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. (Satjipto Rahardjo, 2009 : vii-ix).

Artinya penengakan hukum merupakan upaya untuk memperoleh atau mencapai tujuan daripada cita hukum yakni keadilan, terciptanya tatanan masyarakat yang damai bergantung pada seberapa baik proses penegakan hukum.

Menurut Muladi (1995 : 41) penegakan hukum ialah sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) Penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu :

1). Penerapan hukum dipandang sebagi sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

2). Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan di atas.

3). Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), artinya dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai pandangan yang ada dalam lapisan masyarakat.

Pengendalian sosial

Menurut Yani (2015:78), Pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan untuk mengarahkan seseorang. pengendalian sosial juga pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial.

(1). Sistem mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma. (2). Sistem bertujuan untuk mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma dan tidak menurut kemauan individu-individu; (3). Sistem memaksa bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas agar seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma. Bila ia tidak mau menaati kaidah atau norma, maka dia akan dikenakan sanksi.

Upaya untuk mengarahkan setiap orang untuk bertindak sesuai dengan norma yang telah ditetapkan menurut penulis belumlah efektif bukan karena norma-norma yang ada tidak sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, namun ada beberapa hal yang perlu di pehatikan dalam menjalankan upaya penegendalian sosial.

(1) norma yang ada merupakan kesepakatan masyarakat. (2) pemegang otoritas/pemerintah dalam menerapakan hukum juga harus sesuai dengan norma yang ada artinya tidak boleh bertentangan. Efektif atau tidaknya tentunya ditentukan dari proses pembentukan norma kemudian penerapan norma oleh pemerintah.

Efek Lemahnya Penegakan Hukum

Menurut (Van Apeldorn : 1958), Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian di antara manusia dan dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia seperti: kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda dari pihak-pihak yang merugikan.

Jadi antara penegakan hukum dan penegendalain sosial memiliki tujuan yang sama yakni perdamaiaan di dalam masyarakat, namun di lain sisi penegakan hukum juga dapat Menjadi pengendalian sosial.

Terguncangnya tatanan kehidupan sosial, disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan ditambah lagi dengan berbagai kecurangan yang terjadi dalam sistem peradilan serta berbagai kasus yang terjadi seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, konsekuensinya ialah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum.

Ada 2 efek yang timbul akibat dari lemahnya penegakan hukum. (1) munculnya kejahatan baru sebagai bentuk protes terhadap institusi penegak hukum, dan (2) kejahatan lama akan berulang terus-menerus, artinya tidak memeberikan efek jera pada pelaku dan tidak memberikan contoh kepada masyarakat.

Efek yang pertama sebagai bentuk protes kepada negara, karena penerapan penegakan hukum tidak sejalan dengan apa yang di perintahkan UU seperti ringannya sanksi yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi maupun kejahatan berat lainnya dan juga mudahnya para penegak hukum untuk disuap.

Selain itu ringannya sanksi dan bobrok nya integritas penegak hukum itu semacam memberikan peluang lagi untuk orang-orang melakukan kejahatan lagi. Dampak yang ditimbulkan ialah munculnya konflik-konflik baru.

Menurut Sanyoto (2008 : 200-201), peranan lembaga peradilan dalam mewujudkan pengadilan yang mandiri, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, bersih dan profesional belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh intervensi dari pemerintah dan pengaruh dari pihak lain terhadap putusan pengadilan, tetapi juga karena kualitas profesionalisme, moral dan akhlak aparat penegak hukum yang masih rendah. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan semakin menurun.

Peran penegakan hukum sebagai sarana pengendalian social

Hukum dalam pelaksanaanya akan efektif sebagai pengendalian sosial apabila sumber utama nya dapat di atasi dengan baik yakni lemahnya Penegakan Hukum.

Salah satu bentuk konkret penegakan hukum ialah penghukuman, dalam konsep hukum pidana penghukuman/pemidanaan menjadi akhir dari pada proses peradilan, jikalau kriminologi berfungsi mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan, maka penology melihat dari sisi Hukuman dan penghukumannya.

Titik fokus Penologi ialah Pertama, apa jenis pidana yang cocok untuk setiap tindak pidana, hal ini tentunya disesuaikan dengan apa yang diperbuat, dibarengi dengan pertimbangan dari unsur subjektif maupun objektif dan yang menjadi syarat mutlak ialah harus mengikuti prosedur yang ditetapkan.

 

kedua, bagaimana dampak pemidanaan, hal ini dititik beratkan ke pelaku, apakah dengan pidana yang diberikan, pelaku tersebut dapat menjadi yang lebih baik ataukah malah lebih buruk, untuk menentukan dampak baik buruknya tidak sebatas pada pemeberian sanksi pidana melainkan berlanjut sampai pada proses pembinaan pelaku tersebut, yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan.

ketiga, bagaimana efektivitas pemidanaan, yang pertama dan kedua titik fokusnya ke pelaku tindak pidana dan yang terakhir titik fokusnya ke masyarakat. Dalam hal ini upaya penjatuhan pidana sampai pada proses pembinaan tersebut, akan berdampak pada masyarakat yakni respons terhadap setiap proses penegakan hukum.

Apabila buruk maka konsekuensinya ialah kehilangan kepercayaan pada penegak hukum, efek jangka panjangnya ialah banyaknya masyarakat akan melakukan kejahatan baru atau masyarakat akan mengambil langkah yang lebih brutal yakni dengan melakukan kekerasan terhadap setiap pelaku tindak pidana, hal ini bisa dibilang merupakan bentuk protes terhadap para penegak hukum.

Ketiga unsur ini saling berkaitan, menurut hemat penulis jadi untuk memaksimalkan peran penegakan hukum sebagai pengendalian sosial, maka perlulah memperbaiki kualitas penegak hukum dalam proses penegakan hukum, semua upaya diharapkan akan bermuara pada cita-cita hukum yakni keadilan. Salah satu contoh dari tercapainya keadilan ialah dengan teciptanya tatanan kehidupan yang damai dan tertib.