Peneliti
1 tahun lalu · 100 view · 4 menit baca · Hukum 53802_54262.jpg

Penegak Hukum Rakus, Asa Masyarakatpun Hapus

Pekan ini dan beberapa pekan sebelumnya, masih hangat soal warta utama di beberapa media massa menyoal kegesitan KPK membuat terobosan baru dalam mengangkap para koruptor, baik di pusat maupun di daerah.

Kita telah menyaksikan beberapa oknum pejabat daerah, baik walikota ataupun bupati, sebut saja salahsatunya, misalnya, Walikota Cilegon, Iman Ariadi dan beberapa oknum pejabat publik lainnya, antara lain anggota DPR dan oknum hakim, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Mayoritas dugaannya adalah suap. Berita operasi tangkap tangan paling mutakhir adalah saat KPK menangkap Sudiwardono sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara (6/10). Ia diduga menerima suap dari anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Aditya Anugerah Moha.

Untuk  oknum hakim yang diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini sudah ada 17 hakim sejak KPK tersebut berdiri, yakni tahun 2003. Kondisi demikian telah menambah rusak citra Mahkamah Agung sebagai lembaga penegak hukum. Disamping kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut semakin merosot.

Jika kita telisik lebih dalam secara etimologis dan terminologis soal hakim (berasal dari bahasa Arab : haakim). Ia berarti seorang penegak hukum, ia adalah orang yang bijaksana, ia adalah harapan terakhir masyarakat untuk mendapatkan keadilan ketika persoalan buntu di tengah jalan. Bahkan, hakim sering dijuluki sebagai wakil Tuhan dalam rangka penegakan hukum agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Tugas hakim memang sangat berat, ia bertugas menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan masyarakat kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahkan, jika peraturan perundang-undangan di atas tersebut pun tidak ada atau samar dalam tafsirannya, seorang hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan betapa tugas seorang hakim selain berat, ia juga  bertanggungjawab atas nasib orang banyak untuk mendapatkan keadilan. Satu-satunya harapan masyarakat paling akhir yang dinanti.

Pendapatan vs Pengawasan

Tetapi, jika kita melihat gaji dan tunjangan yang diterima seorang hakim setimpal dengan beban tanggungjawabnya bahkan lebih besar. Regulasi dan remunerasi yang diterima hakim relatif cukup. Kita sebut saja misalnya tunjangan untuk hakim tingkat banding; Hakim Madya Muda sekitar Rp. 27,5 juta per bulan ditambah dengan gaji pokok sesuai golongan dan jabatan. Untuk Ketua Pengadilan Tinggi tunjangannya Rp. 40,2 juta ditambah dengan gaji pokok sesuai dengan golongan dan jabatan (Litbang Kompas, 11/10).

Selain gaji pokok dan tunjangan di atas, dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 94/2002, hakim juga mendapatkan fasilitas rumah negara, transportasi, jaminan kesehatan dan keamanan, serta biaya perjalanan dinas dan kedudukan protokol.

Persoalannya kemudian adalah masih saja ada beberapa hakim yang korupsi, salah satunya adalah menerima suap. Bukankah segala kenyamanan dan kesejahteraan hidup sudah ia cicipi dan keluarganya. Ini adalah pertanyaan besar yang perlu dijawab dan diklarifikasi.

Menurut Abdullah selaku Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (10/10), hakim yang masih saja korupsi bukan karena faktor gaji atau pendapatan, namun dipicu oleh faktor keinginan dan gaya hidup, atau dalam bahasa lain mereka (para hakim) sangat rakus dan tamak.

Hal senada juga disampaikan Miko Ginting selaku Peneliti Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, remunerasi yang diterima hakim sudah cukup. Ia berpendapat bahwa cara  yang paling tepat soal ini adalah membuka ruang akuntabilitas seluas-luasnya agar korupsi di lingkungan penegak hukum tak terulang kembali.

Tugas hakim yang sangat berat sekaligus strategis karena kewenangannya sangat besar menjadikan profesi ini sebagai profesi yang menghanyutkan pelakunya untuk berbuat sesuatu yang berada di luar jalur etika profesinya. Kerap melakukan penyimpangan-penyimpangan yang jauh dari kata mulia. Ditambah dengan rendahnya akuntabilitas hakim serta lemahnya pengawasan.  

Pengawasan berjenjang  di Mahkamah Agung macet, tidak berjalan mulus. Faktanya, Sudiwardono sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara sebagai perpanjangan tangan MA di propvinsi untuk pengawasan malah ditangkap KPK karena suap. Ditambah pula sistem pengawasan oleh Komisi Yudisial (KY) belum maksimal. KY selalu “mentok” pada persoalan klasik, yakni persoalan pendefinisian teknis yudisial. Konsekuensinya beberapa rekomendasi KY tak dilaksanakan.

Lain menurut Abdul Fickar Hadjar (11/10), Dosen FH Universitas Trisakti, bahwa selain pengawasan terhadapa hakim harus diperketat, yang paling penting adalah membangun keteladanan gaya hidup yang tidak berlebihan para pejabat peradilan. Sebuah alasan brilian dan sangat rasional. Keteladanan merupakan misi utama Nabi Muhammad saw. ketika ia diutus Tuhan untuk manusia di bumi ini.

Harapan Masyarakat   

Yang paling dirugikan dari perilaku korup para oknum hakim di atas adalah masyarakat pencari keadilan. Konsekuensinya, kini mereka lebih memilih menyelesaikan persoalan hukumnya di luar di lembaga peradilan. Mereka tahu dan sadar bahwa lembaga peradilan tak membuat hidup mereka aman, nyaman dan terlindungi secara hukum. Hakim yang sejatinya menjadi wakil Tuhan, kini sudah tidak netral dan independen.

Jika terjadi demikian, hukum yang dipakai di masyarakat akan lebih berbahaya. Hukum rimba yang akan mereka pakai. Masyarakat tidak mustahil kembali barbar. Dan ini menjadi salahsatu indikator menjadi negara gagal.

Tugas negara dalam konteks ini mengambil peran strategis untuk menyeleksi calon-calon penegak hukum (hakim) yang mempunyai komitmen, integritas, dan loyalitas terhadap keadilan dan kebenaran semata, bukan yang lain. Reformasi hukum harus dihormati, dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial adalah dua lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menyeleksi para hakim, baik di peradilan umum, peradilan agama atau pun di PTUN, harus  transparan, akuntabel, dan partisipatif agar  penegak hukum terpilih (hakim) adalah hakim yang berkualitas, berintegritas, serta berkomitmen dalam penegakan hukum.

Selain proses rekrutmen hakim yang selektif, pengawasan terhadap hakim yang harus ketat, pembinaan mental dan moral terhadap para hakim yang harus kontinyu, ada satu hal yang tak boleh dilupakan adalah harus adanya sanksi tegas dan memberatkan tentunya, bagi para oknum hakim yang korup, rakus dan tamak.

Dengan demikian maka citra Mahkamah Agung sebagai tempat para hakim berada akan kembali mekar dan mewangi. Otomatis masyarakat akan kembali mempercayai lemabaga peradilan sebagai rumah harapan mereka untuk memperoleh keadilan. Mereka berharap kepada para  penegak hukum untuk benar-benar menjadi wakil Tuhan di bumi, bukan wakil Syetan.