Masyarakat adat di Papua telah melakukan berbagai upaya perjuangan untuk menahan epidemi penebangan ilegal, yang menyumbang kerusakan pada sebagian besar hutan mereka. Ribuan kebakaran hutan telah memakan ratusan bahkan ribuan hektare hutan yang terletak di wilayah adat Merauke dan Mamberamo Tengah, Papua. 

Sebagai pemilik hak ulayat, masyarakat pribumi setempat bergerak untuk mempertahankan tanah mereka sendiri, karena pemerintah telah gagal total dalam kewajibannya untuk melindungi hutan dan kekayaan di tujuh wilayah adat yang tersebar di tanah Papua.

Terbakarnya hutan dan lahan di Papua, paling banyak dijumpai di Kabupaten Merauke dan Mappi. Di mana kedua wilayah ini terdapat sejumlah hutan lebat serta keanekaragaman hayati yang tak ternilai, begitu pun daerah-daerah lain di Papua, sehingga semua pihak perlu mempertahankannya agar tidak mudah dikonversi oleh perusahaan dan jatuh ke tangan orang-orang yang tak memiliki bertanggung jawab sama sekali.

Ada beberapa implikasi yang dapat dihasilkan dari buruknya kebakaran hutan di Papua. Jika situasi ini terus berkontinyu dan bertambah ekspansif, kemungkinan besar akan bertambah buruk asap tebal yang menutupi seluruh wilayah Papua, seperti pada tahun 2005.

Sebanyak 80% dari hutan dunia telah dihancurkan. Di Papua, proses pembalakan liar terhadap hutan terus melaju tiap tahunnya. Dan ini adalah sebuah usaha untuk kepentingan perusahaan, membuka akses untuk perkebunan kelapa sawit, serta lebih kejam lagi untuk para kapitalis modern dalam merampok hak milik masyarakat setempat.

Meskipun berbagai peraturan dan regulasi yang baik mulai diterapkan agar mengurangi dampak pembalakan liar, hal itu juga masih menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang sangat besar. Kehidupan penduduk pribumi di Papua, sebagian besar ekonominya tergolong lemah. Mereka hidup dari apa yang disediakan alam. 

Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya hanyalah sebuah hadiah untuk para perampok kelas kakap, yang kadang berubah wujud dalam aksinya. Kasus-kasus seperti ini menjadi tolak ukur bagi pemilik hak ulayat dalam mengambil keputusan. Berbagai dampak negatif terhadap masyarakat setempat atas kehadiran mereka di tempat itu, otomatis akan tercipta sendiri tanpa ada unsur keberpihakan.

Standar Hidup OAP Lebih Menurun

Penebangan liar secara besar-besaran dapat menghancurkan kehidupan masyarakat lokal pemilik hak ulayat dan penduduk asli di Papua. Situasi macam ini dapat diamati dari berbagai perspektif, lebih spesifik saat hutan yang mereka miliki pergi dan diikuti juga dengan cara hidup tradisional mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan angka kemiskinan di Papua mencapai 27,43 persen dan menempati urutan pertama dari 34 provinsi di Indonesia.

Penduduk lokal setempat tidak dapat hidup hanya dengan mencari makan dan berdagang, tetapi mereka juga mulai mengandalkan perusahaan kayu untuk mencari makanan dan mendapat penghasilan.

Sehingga sebagai pemilik hak ulayat, mereka terperangkap dalam kebimbangan yang hanya bisa digambarkan sebagai perbudakan modern. Budaya leluhur suku bangsa Papua, telah hilang dalam ruang satu generasi, di mana komunitas-komunitas masyarakat terpencil menjadi bayang-bayang dari apa yang mereka miliki dulu.

Pengurangan besar dalam emisi dan tingkat polusi sangat penting. Pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah daerah provinsi Papua harus mengambil langkah-langkah mitigasi skala besar dalam tindak penanganannya. Kaum kapitalis dan perwakilan politik merasa sepenuhnya tidak mampu melakukan perubahan radikal yang diperlukan.

Pengangguran merajalela dan angka kemiskinan di Papua semakin besar. Persentase penduduk miskin di Provinsi Papua selama 6 bulan terakhir mengalami penurunan sebesar 0,31 persen poin yaitu dari 27, 74 persen pada Maret 2018 menjadi 27, 43 persen pada September 2018. 

Sumber daya alam (SDA) yang terkandung di Papua disebutkan tak ternilai harganya. Namun kenyataan, masyarakat pribumi Papua hidupnya masih melarat dan menjadi spektator sejati yang mau disuap.

Perubahan ekonomi pada masyarakat pemilik ulayat harus dimulai sejak dini. Pemerintah daerah provinsi Papua dan Papua Barat harus bijak dalam mensejahterakan rakyatnya dan peka melihat persoalan-persoalan yang dapat merendahkan martabat orang Papua. 

Salah satu persoalan yang nyata dihadapi masyarakat adalah miskin di atas tanahnya sendiri. Miskin karena tidak mau bekerja, miskin karena kekayaannya dirampas oleh para kapitalis, dan miskin karena pemerintah tidak menaruh atensi terhadap berbagai persoalan yang berakar dari otonomi khusus (Otsus).

Acuh tak acuh merupakan sifat pemerintah daerah terhadap penduduk lokal di Papua. Sehingga mereka tidak merasakan sentuhan tangan dari pemerintah setempat. Otonomi khusus (Otsus) bagi rakyat pribumi Papua hanyalah sebatas perhiasan dinding, karena mereka telah gagal serta runtuh dalam mensejahterakan rakyatnya.

Pemerintah harus bekerja secara kolektif agar mencermin sentuhan pendekatan, kebijakan, program dan kegiatan yang bermuara untuk mengurangi angka kemiskinan di Papua, lantaran dalam konteks Papua, peranan penting dari pemerintah dalam kerangka kebijakan fiskal sebagai ‘goverment investment’ masih sangat vital dalam menggerakan ekonomi daerah di seluruh Papua, sebagaimana mengacu pada pendekatan the role of state in economic development di kawasan yang masing tertinggal, underdeveloped regions. 

Artinya, peran atau partisipasi negara masih penting diterapkan dalam konteks ekonomi daerah pinggiran dengan berbagai instrumen kebijakan. Bagi Papua, masih sulit untuk mengharapkan peran pasar (dunia usaha) dalam menggerakkan ekonomi daerah atau memainkan peran-peran sosial dalam pelayanan kemasyarakatan.

Konflik yang Berkepanjangan

Perjuangan telah menjadi sangat akut di sepanjang sejarah deforestasi hutan Papua. Masyarakat pribumi Papua kadang terlibat dalam suatu bentrokan dengan penebang liar. Hal ini semakin berubah menjadi kekerasan. Konflik dalam masyarakat kadang terjadi antar sesama suku, desa, marga, individu dan lebih spesifik dilakukan dalam melawan perusahaan serta penebang liar.

Perusahaan akan membayar masyarakat pemilik hutan dengan maksud agar warga tidak menyerang mereka. Dalam hal ini, perusahaan berusaha menutupi kebodohannya. Sehingga, warga setempat tidak menyadari bahwa mereka sedang tertipu, tetapi mereka selalu memposisikan dirinya selalu benar. 

Perusahaan dan penebang liar kadang menciptakan situasi hidup yang sangat mengancam masyarakat pemilik hak ulayat. Setelah masyarakat menyadari dan mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi, maka berbagai upaya perlawanan akan dilakukan dalam melawan perusahaan itu.

Berbagai siklus kekerasan terhadap masyarakat adat berlangsung sejak pertama kali perusahaan beroperasi di Papua. Kasus Wasior berdarah pada 2001,  merupakan bentuk kekejaman perusahaan yang terbukti secara nyata. Hingga sekarang, kasus tersebut tercacat sebagai pelanggaran HAM berat, di mana telah menewaskan empat warga sipil Papua dan lima anggota Brimob.  

Perusahaan-perusahaan di Papua kadang tidak menempati janji dengan masyarakat pemilik hak ulayat. Dibalik berbagai aktivitas kebohongan publik, perusahaan juga menyisipkan kekuatan militer agar semua proses berjalannya perusahaan selalu digenggam aparat. 

Nyatanya, dalam konflik Wasior berdarah, salah seorang mengalami kekerasan seksual, lima di antaranya dinyatakan hilang dan sebanyak 39 orang disiksa oleh oknum Brimob.

Jelang beberapa Minggu, kasus itupun dibiarkan hilang di bawah bantal tidurnya aparat keamanan.

Implementasi dan Kendala Hukum Adat di Papua

Meskipun telah ada perundang-undangan yang melindungi eksistensi masyarakat hukum adat, lembaga adat dan adat istiadat di Biak, Papua, tetapi implementasi pada lapangan belum optimal. Inilah yang mendorong salah satu gerakan yang melahirkan Dewan Adat Biak (DAB), agar  memperjuangkan hak-hak mereka dan bangkit dari keterpurukan dalam semua apsek kehidupan di Papua.

Implementasi pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat belum efektif. Terdapat beberapa kendala yang berasal dari masyarakat luar maupun pemerintah daerah itu sendiri. Lembaga adat tidak hanya mengatur masalah adat dan budaya saja, namun mereka juga punya tugas untuk fokus pada masalah sosial, ekonomi dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dalam pembangunan.

Selama ini, beberapa fungsi lembaga tidak dijalankan oleh LMA setempat. Karena tidak ada fungsi pengawasan dari berbagai pihak dalam mensupportnya. Sehingga, semua berjalan tidak terarah dan hanya merugikan masyarakat adat setempat.