75490_93122.jpg
Ntt-news.com
Pendidikan · 3 menit baca

Pendidikan sebagai Praktik Pembebasan
Pendidikan

Sejatinya, pendidikan, sebagaimana diyakini oleh banyak kalangan, adalah kunci keberhasilan kompetisi masa depan yang setiap orang berhak untuk mendapatkannya. Hal tersebut sudah ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1.

Pendidikan baru menjadi wacana elitis dan dirumuskan melalui ide-ide “langit” juga. Di kampus-kampus, civitas akademika menciptakan piramida emas atau menara gading yang sulit tersentuh masyarakat bawah.

Mahalnya harga pendidikan telah turut serta mengucilkan dan mengerdilkan masyarakat kecil. Apa yang bisa dilakukan dengan pembangunan dan simbol-simbol bahwa manusia adalah subjek pembangunan, di saat sebagian besar masyarakat tidak paham bagaimana pembangunan, karena tidak tersentuh pendidikan?

Inilah pemandangan ironis yang kita saksikan menjelang Indonesia beserta negara lainnya memasuki milenium global. Lalu kapan rakyat mendapatkan hak-haknya dalam pendidikan?

Persoalan lain, sistem pendidikan kita baru merupakan cermin dari neo-kolonialis. Secara teknis, terjadi dikotomis antara pendidikan umum dan madrasah. Kita pun baru mampu menghasilkan lulusan yang dibentuk untuk menjalankan roda pembangunan yang sudah diformat sedemikian rupa, sehingga mendukung keberlangsungan status quo kekuasaan.

Produk pendidikan ini kemudian terpisah dari realitas sosial yang sesungguhnya, di samping tidak memiliki daya kritis. Problem ini diperburuk dengan semakin pragmatisnya orang berpendidikan yang berorientasi hanya untuk mendapatkan pekerjaan.

Euforia pendidikan menjadi sulit dibangkitkan di kalangan rakyat Indonesia yang sudah kehilangan kepercayaan dan menjadi tidak peduli terhadap pendidikan. Karena pada dasarnya, pendidikan nasional harus dapat dijadikan sebagai pendidikan yang turut menentukan jatuh bangunnya bangsa ini, karena pendidikan itulah yang benar-benar diharapkan mampu memanusiakan, membudayakan, dan mengindonesiakan anak bangsa.

Pendidikan dalam terminologi umum adalah sebuah pemberdayaan potensi rakyat melalui gerakan transformasi nilai-nilai, sehingga muncul sikap kritis terhadap seluruh fenomena yang terjadi di sekitarnya. Sikap kritis ini menjadi cermin dan karakter kaum terdidik.

Pembangunan karakter secara formal menjadi tugas lembaga-lembaga pendidikan, namun secara universal sangat ditentukan oleh iklim masyarakat yang membangun individu tersebut. Jaringan-jaringan masyarakat—meminjam istilah Ivan Illichharus terbangun dalam sebuah sistem yang kondusif agar setiap personal bisa beradaptasi dan mengembangkan kreativitas demi terbentuknya sebuah tatanan masyarakat madani.

Prasyarat dalam membangun masyarakat madani adalah hadirnya pendidikan yang membebaskan manusia dari keterkungkungan bendawi-pragmatik. Perkataan lain, pendidikan adalah pembebasan manusia dari kemiskinan sosial, sebagaimana disebutkan Johannes Muller.

Oleh karena itu, kepentingan sosial harus tetap menjadi berkembangnya otonomi individualitas manusia, sementara pemenuhan hasrat pribadi diorientasikan bagi kepentingan bersama, yang keduanya merupakan kualifikasi dimensi kebutuhan peserta didik.

Berkenaan dengan hal ini, dalam rangka mencapai pendidikan rakyat yang menyentuh sasaran, diperlukan kemauan membongkar mitos-mitos. Lebih daripada itu, dibutuhkan keberpihakan terhadap rakyat dalam konteks persiapan masa depannya. Rasanya,sangat tidak adil kalau rakyat banyak harus menjadi korban seluruh dinamika pembangunan hanya karena mereka tidak dipersiapkan dan tidak diberi kesempatan oleh para pemegang kebijakan negara.

Pendidikan harus dikembangkan sebagai pengayaan nilai-nilai spiritual dan religiusitas tanpa harus melupakan pengembangan kemampuan profesionalnya menyelesaikan kasus-kasus. Dengan demikian, produk pendidikan tidak akan terjebak hanya untuk penyiapan sumber daya manusia siap pakai yang semata-mata cerdas, namun juga yang memiliki moralitas bertanggung jawab.

Paulo Freire menegaskan bahwa dasar dari menjadi manusia adalah menjalin relasi dengan manusia dan dunia. Mengalami dunia sebagai realitas objektif, yang bergantung kepada siapa pun. Eksistensialisme menyebut ini dengan “ada-bersama-dunia” sebagai dasar dari kesadaran sejarah.

Manusia mempunyai sejarah, katanya, karena ia mampu muncul dari waktu. Sebaliknya, karena ia mampu muncul dari waktu, ia pun mempunyai sejarah.

Tidak seperti hewan yang terkungkung suasana alami dan biologis saja. Pada manusia, ada dimensi aktif dan kreatif. Lewat waktu, manusia memasuki dunia, juga mengubah dunia. Ada the process of being atau becoming.

Yang menarik dari filsafat ini adalah kesadaran Freire yang kuat bahwa hubungan manusia dengan dunia itu ada lewat “kata”. Kata adalah ekspresi bawah pikiran. Melalui kata, manusia dapat mengubah dunia. Melalui kata juga, manusia menjadi subjek, menjadi pelaku yang sadar atas apa yang diperbuatnya.

Mengaitkannya dengan pendidikan, berarti kita memerlukan suatu orientasi pengembangan bahasa pikiran. Manusia hanya bisa memahami kenyataan dunianya dengan bekal pikiran dan tindakan-tindakan yang bersifat praksis, yaitu tindakan yang mengubah dunia, bukan hanya menafsirkannya.

Pendidikan mestinya terus-menerus membawa anak didik pada transformasi yang mengubah dunia ini. Karena pada hakikatnya bahwa manusia dituntut kehidupan ini untuk terus-menerus dalam kapasitasnya mengembangkan dirinya sebagai makhluk yang mempunyai kesadaran.

Suatu “revolusi sejati” dalam pendidikan baru terlaksana dalam praksis. Bukan dalam verbalisme, apalagi aktivisme, yang malah bisa menjadi praktik-praktik penindasan.

Dalam suatu dunia yang mengarah pada perkampungan global, tidak ada jalan lain kecuali dengan berani mengubah orientasi politik pendidikan kita, dari yang paternalistik ke yang lebih memberi tempat pada sikap kritis, terbuka, dan demokratis. Tanpa itu, kita akan masuk dalam sindrom takut kepada kebebasan, yang menjadi ciri dari pendidikan yang tidak mampu menangkap tugas-tugas zamannya.