Sejarah bangsa Indonesia tidak luput dari peran para pemuda dalam mengatasi problematika yang terjadi baik dalam hal ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan dan agama.

Banyak catatan penting yang telah ditorehkan oleh kaum pemuda untuk bangsa ini. Dimulai dari masa penjajahan, revolusi kemerdekaan hingga masa reformasi yang sudah lebih dari 21 tahun lamanya kita rasakan hingga detik ini.

Investasi terbesar negara ada di tangan pemuda, sebab ia tidak menawarkan masa lalu dan berbagai macam pengalamannya laiknya generasi tua namun generasi muda menawarkan masa depan yang begitu cerah.

Semangat untuk merubah dari keadaan yang baik menjadi lebih baik lagi masih dalam ritme yang begitu tinggi.

Pertanyaannya adalah apakah dan siapakah generasi muda itu? Generasi muda ialah sumber daya manusia yang akan menggantikan generasi setelahnya dan generasi muda itu memiliki waktu dalam jangka panjang untuk dijadikan pemimpin pemimpin yang diharapkan oleh seluruh masyarakat.

Menurut Undang Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan bahwa pemuda adalah mereka yang berusia 16 hingga 30 tahun. Konteks usia tersebut di maknai sebagai perkembangan secara biologis dan psikologis.

Secara biologis dan psikologis pemuda memiliki jiwa semangat yang tinggi dan pemikiran yang ideal.

Mereka hanya dengan kuantitas yang tak begitu banyak dapat mengguncangkan suatu dunia, hal ini serupa dengan apa yang di ucapkan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya bahwa “Beri aku seribu orang tua niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, beri aku sepuluh pemuda akan kuguncangkan dunia”. 

Tentu para pemuda memiliki peran yang sangat penting untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih progresif.

Apa saja peranan pemuda dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Pemuda memiliki peran sebagai agent of change (agen perubahan), social of control (kontrol sosial), iron stock (generasi penerus) dan moral force (kekuatan moral).

Peran pemuda sebagai agen perubahan adalah memecahkan segala problematika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Bagaimana merubah situasi dan kondisi secara ideal, sebab kekuatan intelektual dari pemuda untuk menuangkan gagasannya dapat di katakan murni ideal dan independen.

Sebagai kontrol sosial bahwa peran pemuda ini adalah memperbaiki dan menjaga kestabilitasan saat terjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah ataupun saat ada yang ganjil di dalam masyarakat dan pemerintah.

Lalu sebagai generasi penerus bahwa pemuda adalah bibit bibit unggul yang nanti akan menjadi penerus untuk memajukan bangsa Indonesia tercinta ini. Mereka akan menjalankan tongkat estafet sebagai pemimpin pemimpin yang diharapkan oleh semua elemen masyarakat untuk menuju cita cita bangsa.

Terakhir adalah sebagai kekuatan moral bahwa peran pemuda sebagai cermin yang baik dalam pandangan masyarakat. Peran yang dimaksud dari kekuatan moral adalah sebagai uswah hasanah yakni pemuda harus menjadi suri tauladan yang baik bagi yang lainnya.

Pertanyaannya adalah  bagaimana cara untuk mengaktifkan semua peran tersebut bagi kaum pemuda? Jawabannya adalah melalui ruang pendidikan.

Pendidikan menjadi pondasi awal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Seperti apa yang di katakan oleh Nelson Mandela seorang tokoh revolusioner apartheid dan pernah menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan bahwa “Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia”.

Selain untuk mengubah dunia, pendidikan juga sebagai poros bagi manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu atau dari yang inferior menjadi superior.

Jika kita menilik definisi pendidikan secara konstitusional yakni yang tertuang di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu ruang pendidikan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan, mengembangkan potensi minat dan bakat serta yang tak kalah penting menanamkan nilai nilai pancasila dan semangat nasionalisme bagi para pemuda.

Menilik kembali secara konstitusional bahwa di dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 3 disebutkan peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan salah satunya adalah pendidikan politik.

Menurut Kartini Kartono (1996: 64) pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan politik.

Di Indonesia sendiri, Pendidikan Politik diatur oleh Inpres Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda

Dijelaskan bahwa pada prinsipnya pendidikan politik generasi muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa.

Gagasan untuk mengupayakan adanya pendidikan politik agar generasi muda memiliki pemahaman mengenai kehidupan politik di suatu negara.

Akhir akhir ini tingkat partisipasi politik begitu meningkat di kalangan generasi muda hal ini mengindikasikan bahwa penentuan sikap politik oleh generasi muda untuk memilih calon pemimpin daerah dan negara sangat penting.

Jika generasi muda memiliki sikap apolitis maka intervensi dari partai politik berserta oknum oknumnya akan mendominasi pikiran generasi muda dalam menentukan sikap politik.

Pada akhirnya yang menentukan kehidupan politik untuk membangun dan memajukan sebuah negara dikuasai oleh oknum oknum tertentu. Arah dan penentuan kebijakan akan menghasilkan timbal balik bagi oknum oknum yang memiliki kepentingan.

Secara tidak langsung, masyarakat menjadi objek untuk dimanfaatkan dalam kepentingan politik sesaat. Maka diperlukanlah pendidikan politik bagi generasi muda agar terciptanya kondisi kehidupan politik yang stabil dan harapannya menghasilkan kebijakan yang menyejahterakan masyarakat.

Justru seharusnya partai politik itu memiliki kewenangan untuk mengadakan pendidikan politik bukan mengintervensi masyarakat khususnya pemuda untuk dijadikan alat kepentingan sepihak

Di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 31 menegaskan pentingnya dari tujuan melaksanakan pendidikan politik.

Adalah sebagai peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan.

Pendidikan politik dalam Undang Undang tersebut harus dilakukan oleh partai politik agar masyarakat sadar berpolitik dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Bukan hanya sadar, pendidikan politik pun harus menjadi pembuka mata bagi generasi muda yang sebelumnya tertutup matanya bahkan buta akan mengenai kehidupan berpolitik menjadi melek akan hiruk pikuk dunia politik.

Pendidikan politik harus membahas mengenai isu isu kontemporer yang sedang dialami dewasa ini.

Bukan hanya membahas mengenai permasalahan peningkatan dan penurunan dari sistem demokrasi saja melainkan pembahasan yang terjadi di era globalisasi ini seperti permasalahan Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup.

Permasalahan demokrasi pun menjadi pembahasan primer di dalam pendidikan politik, hal ini memungkinkan bahwa warga negara khususnya para pemuda paham mengenai pentingnya partisipasi politik bagi pembangunan politik di Indonesia.

Bagi ilmuwan politik Claude E. Welch lebih suka menggunakan istilah modernisasi politik dalam memahami suatu proses pembangunan politik. Proses modernisasi politik menurutnya memiliki tiga tiga ciri pokok, yaitu :

Pertama, peningkatan pemusatan kekuasaan pada negara dibarengi dengan melemahnya sumber sumber wewenang kekuasaan tradisional.

Kedua, diferensiasi dan spesialisasi lembaga lembaga politik, peningkatan partisipasi rakyat dalam politik,

Ketiga, kesediaan individu individu untuk mengidentifikasikan diri dengan sistem politik sebagai suatu keseluruhan.

Di sisi lain, Huntington melihat pembangunan politik sebagai suatu aspek dari adanya modernisasi. Seluruh aspek modernisasi yang relevan dengan masalah masalah politik dapat diperinci secara tegas atas dua kategori besar.

Pertama, mobilisasi sosial merupakan proses yang dapat mengakibatkan hancur atau terkikisnya komitmen komitmen utama tradisional mengenai situasi sosial ekonomi dan psikologis, dalam hal ini masyarakat berkesempatan mengembangkan pola baru sosialisasi dan tingkah laku.

Kedua, pembangunan ekonomi menunjuk pada adanya perubahan dalam total kegiatan ekonomi dan output masyarakat.

Implikasi modernisasi atas kehidupan politik sangat bervariasi. Huntingon mengatakan bahwa modernisasi politik secara alamiah dimaksudkan untuk mengubah masyarakat terbelakang menjadi maju. Pertanyaannya bagaimana model dan strategi untuk pembangunan politik agar lebih maju?

Huntington dan Nelson mengemukakan lima model pembangunan yang berkaitan dengan partisipasi politik ini. Di antaranya adalah model liberal, model autokritik, model teknokratik dan model populis.

Model liberal, seperti yang dijalankan Amerika Serikat, pembangunan dan modernisasi diasumsikan akan mempertinggi kondisi kondisi material masyarakat, untuk memperbaiki inequality, kekerasan, dan kurangnya partisipasi politik yang demokratis, yang banyak ditemukan pada masyarakat yang terbelakang.

Model autokratik, pemerintah akan menggunakan kekuatan negara untuk menekan partisipasi kelas menengah serta untuk mengamankan dukungan dari kelas bawah.

Model teknokratik bercirikan tingkat partisipasi politik yang rendah tetapi tingkat investasi asing tinggi, dimana partisipasi ditekan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, dalam model populis menekankan pada partisipasi politik yang tinggi dan adanya pemerataan ekonomi, walaupun itu berjalan bersama sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Almond dan Powell mengemukakan bahwa sekurang kurangnya terdapat lima macam strategi pembangunan politik yang dianut oleh negara negara sedang berkembang.

Yaitu strategi otoritarian-teknokratik, strategi otoritarian-teknokratik-egalitarian, strategi otoritarian-teknokratik-mobilisasi, strategi neo tradisional dan strategi populis demokratis.

Indeks demokrasi terbaru yang dirilis oleh divisi riset The Economist mengungkapkan data yang menarik. Secara umum, pada tahun 2017 kualitas demokrasi di dunia mengalami kemunduran.

Dalam skala 0 sampai 10, skor rata rata negara yang masuk dalam indeks demokrasi 2017 menurun, dari 5,52 pada 2016 menjadi 5,48.

Dalam pemeringkatan indeks demokrasi terbaru, Indonesia berada di peringkat 68 dari 167 negara yang diteliti, uniknya, peringkat tersebut kalah dengan timor leste yang berada di peringkat 43.

Bahkan penurunan kualitas demokrasi di Indonesia merupakan yang terburuk dari 167 negara. Berada pada peringkat 48 dengan skor 6,39 pada tahun 2017.

Penurunan kualitas demokrasi di Indonesia mengindikasikan bahwa indeks pembangunan manusia dalam pengetahuan dan partisipasi di dunia politik juga menurun.

Generasi muda secara kuantitas mengalami peningkatan dalam jumlah yang begitu banyak, hal ini menjadi suatu penentuan apakah pada tingkat partisipasi politik dalam berdemokrasi meningkat atau menurun.