Dalam hitungan bulan, masyarakat Indonesia yang tersebar  di 171 daerah akan menggunakan hak pilihnya. Memilih gubernur, Wali Kota dan Bupati yang sudah siap bersaing dengan segudang program-program unggulannya.

Strategi pemenangan pemilukada, tentu sedang dimainkan oleh masing-masing paslon dan timsesnya. Banyak strategi yang akan dimainkan oleh timsesnya. Ada yang melalui jalur tokoh masyarakat, safari majlis taklim, sembako murah, sumbangan infrastruktur, sunatan masal, pengobatan gratis, sampai umbul-umbul dan spanduk yang dipasang dimana-mana.  

Masyarakat sebagai calon pemilih, merasa senang dengan kehadiran agenda politik tersebut. Apalagi, ibu-ibu senang belanja dengan sembako murahnya. Pak RT dan Pak RW senang dengan infrastrukturnya. Para orang tua senang dengan pengobatan gratisnya.

Bagi rakyat sebagai calon pemilih, tentu merasa senang dengan agenda politik tersebut. Namun, bagi Paslon tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik Pemilukada. Kehadiran agenda politik itu, secara tidak langsung memberikan warna pendidikan politik bagi masyarakat, meskipun minus pendidikan politik yang berkeadaban.

Masalah Klasik Pilkada 

Aroma pilkada di berbagai daerah sudah  mulai terasa gaungnya. Maklum saja beberapa bulan ke depan para paslon dari berbagai daerah sedang mengatur strategi pemenangan Pilkada. Bahkan Kasak kasuk setiap pasangan calon sedang hangat-hangatnya.

Mereka harus menyiapkan mental untuk mengadu nasib di arena pertarungan politik. Lengkap dengan segala pengorbanan. Mulai dari mental, tenaga, pemikiran, waktu, biaya, dan lain-lain. oleh karena itu, Masing-masing paslon dan timsesnya akan berjuang habis-habisan untuk menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing.

Namun sayang, masih saja ditemukan masalah klasik Pilkada yang kurang mendidik kalangan masyarakat. Akhir-akhir ini, kita banyak mendengar soal mahar politik yang ramai dibicarakan media televisi, cetak maupun online.

Menurut penulusuran ICW (Indonesia Corruption Wath), yang dirilis di websitenya dijelaskan bahwa dalam Pilkada Jawa Timur, Palangkaraya, Jawa Barat, Cirebon terdapat kasus Paslon yang dimintai imbalan berupa uang oleh partai politik dalam bursa pencalonan Pilkada 2018.

Di Jawa Timur, La Nyalla M. Mattalitti mengaku dimintai uang oleh partai politik agar dicalonkan dalam Pilgub Jawa Timur 2018. Sementara di Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku diminta menyerahkan imbalan untuk partai sebesar Rp 10 Miliar (Berita sebelum yang bersangkutan resmi dicalonkan oleh Partai Golkar dan Demokrat).

Belum lagi masalah curi start kampaye yang sering menghiasi pemberitaan di berbagai media. Seharusnya, masalah administari politik itu, tidak terjadi di negara yang terkenal ramah ini. Tetapi inilah pelaksanaan demokrasi yang menghiasai Pilkada kita.

Pilkada 2018 yang akan dilaksanakan di 17 Provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten/ kota ini, dibayangi persoalan pilkada  yang membuat nilai-nilai kesantunan politik demokrasi mengalami kemerosotan sampai titik nadirnya.

Betapa tidak, Indonesia yang belakangan menjadi model bagi negara lain dalam hal penegakan hak asasi manusia, tapi dalam soal kecurangan Pilkada, masih saja kita temukan hal hal yang membuat kita gerah saat mendengar dan melihatnya.

Berdasarkan pantauan ICW (Indonesia Corruption Wath), Pilkada 2018 dihantui oleh sejumlah persoalan. Diantaranya; Jual beli pencalonan (candidacy buying) antara kandidat dan partai politik, munculnya nama bermasalah (mantan narapidana atau tersangka korupsi) dan calon dengan dinasti.

Selain itu masalah lain adalah munculnya calon tunggal (seperti tiga dari empat kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada di Banten bahkan mempunyai calon tunggal), kampanye berbiaya tinggi, pengumpulan modal illegal, politisasi birokrasi, politik uang, manipulasi laporan dana kampanye, suap kepada penyelenggara pemilu, dan korupsi pengumpulan modal.

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun kemarin, ada Paslon di Banten yang melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan pembangunan infrastruktur di gang-gang perumahan. Dan konsekuensinya, masyarakat diarahkan untuk memilih Paslon tersebut.

Belum lagi menjelang pencoblosan tiba, ada sebagian kecil timses melakukan serangan fajar dengan amplop dan janji-jani politik yang menyilaukan masyarakat. Serangan fajar tersebut, seakan-akan menjadi tradisi politik menjelang Pilkada yang sulit diberantas.

Melihat gejala dan realita itu, Bawaslu harus dan sudah  bergerak cepat menyusun strategi jitu sebagai pihak yang berkewajiban untuk menjaga integritas pemilu. Ditambah partisipasi lembaga dan masyarakat yang peduli terhadap pilkada yang berkeadaban.

Jika tetap melanggar, para Paslon bisa dikenai hukuman, sebagaimana dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang telah melarang pemberian dan penerimaan imbalan dalam proses pencalonan partai politik dan bakal kandidat.

Lalu ditambah Pasal 187b UU No. 10 Tahun 2016 mengatur anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik, yang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gunernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dipidana penjara 72 bulan dan denda 300 juta.

Mengedepankan Politik Berkeadaban

Bagi masyarakat, Pilkada serentak di 171 daerah itu sangat berarti untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon kepala daerah. Begitupun bagi pemerintah pusat, Pilkada yang akan di gelar Juni mendatang sebagai wakil pemerintah pusat yang akan mengelola sejumlah aset di daerah.

Aset-aset di daerah, yang banyak bersentuhan dengan rakyat, harapan pemerintah pusat tentunya bisa dikelola dengan baik. Persoalan selama ini yang sering terjadi di daerah, banyaknya Wali Kota/Bupati justru kontra produktif dengan keinginan pemerintah pusat.

Menurut catatan ICW (Indonesia Corruption Wath) sepanjang 2010-2017 terdapat sedikitnya 215 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi yang ditangani KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Kasus-kasus tersebut terjadi dengan berbagai modus, seperti permainan anggaran proyek, suap pengesahan anggaran, korupsi pengadaan barang dan jasa, suap perzinan, hingga suap penanganan perkara.

Maka dalam Pilkada 2018 ini, baik KPU maupun Bawaslu harus melakukan pemetaan sejumlah masalah berikut solusi terbaik dalam upaya untuk menjaga martabat Pilkada di berbagai daerah.

Dalam kampanye misalnya, Timses dan Paslon hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan prilaku yang menunjukan keluhuran moral sebagai bangsa yang beragama. Boleh dan memang diharuskan melakukan kampanye tetapi dengan catatan mengedepankan kebaikan budi pekerti yang mendidik masyarakat.

Selama ini, pendirian ada sebagian masyarakat  yang terombang ambing oleh gemerlapnya hajatan politik Pilkada. Yang membuat nila-nilai moral kehilangan roh kesuciannya. Untuk menata kembali moral masyarakat, Partai politik yang berfungsi  sebagai sarana sosialisasi politik, berkewajiban untuk mendidik masyarakat dengan membawa kebaikan, keluhuran, solidaritas sosial dan misi profetik.

Selain itu, perlunya bagi Paslon saat kampanye tidak mengumbar jani-janji manis. Tetapi tunjukanlah sikap bersahaja, berwibawa, akhlak mulia dan kesungguhan memimpin. Diakhir kemudian, masyarakat akan menilai mana pasangan calon yang betul-betul ikhlas mengabdi untuk rakyat. Dan mana pasangan calon yang hanya bernafsu memegang tampuk kekuasan.  Meskipun ongkos politik tetap diperlukan oleh masing-masing pasagan calon.

Semoga Pilkada 2018, melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, berintegritas, mempunyai kesalehan sosial yang akan membawa perubahan nilai, pola pikir dan prilaku masyarakat yang dipimpinnya.