Nong Darol Mahmada menyampaikan bahwa fiqh adalah kumpulan hasil ijtihād ulamā’ klasik terhadap al-Qur’ān dan al-Ḥadīts sebagai dasar keseharian umat Islam dalam setiap konteks kehidupan, mulai personal seperti ṣolāt, lokal seperti zakāt, sampai global seperti siyāsat.[1] 

Sementara Nasaruddin Umar menyebut bahwa fiqh adalah penafsiran kultural terhadap sumber syarī’āt yang dikembangkan oleh ulamā’ sejak abad kedelapan.[2]  

Kedua ungkapan tersebut selaras dengan definisi fiqh yang dituturkan oleh beberapa ulamā’ dalam beberapa textbook fiqh yang biasa dikaji di pondok pesantren maupun kitab kuning serupa.[3][4][5][6][7][8] Misalnya tuturan ‘Abd al-Roḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī dalam Itmam al-Dirōyāt li Qurrō’ al-Nuqōyat yang menyebut bahwa fiqh adalah mengerti beberapa ḥukm syar’ī yang caranya melalui ijtihād.[9]  

Dapat dikatakan bahwa fiqh adalah mengerti tentang kumpulan dugaan kuat terhadap penafsiran sumber syarī’āt dengan cara ijtihād sebagai bahan panduan praktis keseharian umat Islam yang berlaku untuk semua konteks mulai personal, lokal, nasional, sampai global.  

Pembahasan utuh fiqh secara umum biasa dimulai dari topik paling personal seperti ‘ibādāt, kemudian dilanjutkan ke topik lain yang lebih sosial misalnya mu’āmalāt dan jināyāt. Urutan pembahasan tersebut disusun berdasarkan nilai penting setiap topik berdasarkan tinjauan syarī’āt serta tingkat keluasan konteks berlaku.

Pembahasan paling awal berupa praktik ritual, dengan urutan sesuai dengan ketentuan lima rukūn Islām. [10] Selanjutnya karena kebutuhan manusia terhadap masalah ekonomi termasuk transaksi finansial adalah hal yang sangat penting, pembahasan topik mu’āmalāt diletakkan tepat setelah ‘ibādāt. [11]  

Dilihat dari sisi urutan pembahasan, tampak bahwa fiqh secara serius sangat memperhatikan masalah finansial. Keseriusan tersebut ditunjukkan dengan peletakan transaksi finansial tepat setelah pembahasan praktik ritual. 

Perhatian fiqh tersebut diwujudkan dalam bentuk memberi panduan operasional praktik transaksi finansial, antara lain berupa prinsip dasar, unsur ḥukm, serta ketentuan umum setiap jenis transaksi finansial. Transaksi yang dimaksud termasuk—sekaligus bukan hanya—ragam penjualan, kemitraan, peminjaman, maupun penyewaan.

Untuk bidang pendidikan, masalah pendidikan finansial mulai diperhatikan lebih serius sejak 2005 silam oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) selaku organisasi multilateral yang berupaya meningkatkan kualitas manusia secara global.[12] Secara khusus OECD menyarankan bahwa pendidikan finansial harus sedini mungkin dimulai di sekolah yang merupakan tahap awal kehidupan pelajar. 

Alasan utama yang mendasari saran tersebut ialah nilai penting berfokus kepada generasi muda untuk membekali keterampilan yang penting sebelum terlibat aktif dalam transaksi finansial serta relatif lebih efisien untuk melakukan pendidikan finansial di sekolah ketimbang melakukan tindakan perbaikan untuk orang yang berusia tua.  

Saran OECD pada 2005 tersebut kemudian dipertimbangkan sebagai bahan mengembangkan kerangka kerja literasi dari PISA (Programme for International Students Assessment).[13] PISA adalah program internasional OECD untuk menilai performa akademik pelajar berusia 15 tahun yang bertujuan untuk memberi bahan dalam meningkatkan pendidikan negara yang terlibat.[14]  

Penilaian PISA berfokus terhadap kemampuan pelajar untuk menggunakan pengalaman terlibat pembelajaran ke dalam keseharian.[15] Fokus ini membedakan penilaian PISA dengan TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), program dari IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement), yang fokus terhadap penguasaan konten kurikuler tertentu. 

Dari sisi pondok pesantren, fokus tersebut selaras dengan penafsiran ‘Abd al-Roḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī terhadap ayat 122 al-Taubat yang disajikan dalam Tafsīr al-Jalālayn.[16]  

Penilaian PISA tersebut biasanya dikenal lebih luas dengan istilah literasi. Literasi dalam kerangka kerja PISA dikelompokkan menjadi empat bagian: membaca, matematis, saintifik, dan finansial.[17]  

Ketiga kelompok literasi pertama, yakni membaca, matematis, dan saintifik, masing-masing sudah pernah menjadi fokus utama penilaian pada tahun tertentu, yang diperbarui setiap 9 tahun. Sementara kelompok terakhir yakni literasi finansial, baru masuk dalam penilaian sejak 2012 tanpa pernah menjadi fokus utama, malah sampai sekarang masih menjadi penilaian pilihan.  

Fakta tersebut membuat literasi finansial lebih sedikit diperhatikan di Indonesia, baik dari sisi kajian akademik maupun praktik pembelajaran, khususnya untuk pendidikan menengah maupun pondok pesantren.

Namun, perhatian sedikit tidak membuat government Indonesia luput memberi perhatian. Bentuk perhatian tersebut ialah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan literasi finansial melalui program Strategi Nasional Literasi Finansial pada 19 November.[18][19][20] Program ini dirilis sebagai upaya mewujudkan literasi finansial masyarakat Indonesia, sehingga dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa finansial yang sesuai untuk mencapai kesejahteraan berkelanjutan.  

Sebaran informasi yang disampaikan menjadi dasar saya ketika memadukan fiqh mu’āmalāt dan literasi finansial ke dalam program pembelajaran. Dengan menggunakan pendekatan R&D (research and development) desain model 4D berupa define, design, develop, dan disseminate.[21], saya melakukan pengembangan program pembelajaran yang memadukan fiqh mu’āmalāt dan literasi finansial. 

Desain model 4D dipilih karena kami perlu beberapa tahap yang masing-masing memerlukan cara pengumpulan dan pengolahan data yang tidak selalu sama. Namun karena keterbatasan tenaga, desain model 4D dikurangi menjadi 3 tahap berupa define, design, dan develop.  

Tahap define dilakukan untuk mengkaji pustaka terkait karakteristik dan peta fiqh mu’āmalah maupun kerangka kerja literasi finansial. Berdasarkan ulasan yang disajikan di tahap define, dapat dikatakan bahwa bentuk paduan fiqh mu’āmalāt dan literasi finansial ialah fiqh mu’āmalāt muncul untuk memperkaya perspektif literasi finansial, sementara indikator literasi finansial dipakai agar pembiasaan melaksanakan ketentuan fiqh mu’āmalāt bisa tepat guna. 

Paduan keduanya secara langsung dapat digunakan untuk mewujudkan maqōṣid syarī’āt (beberapa tujuan syarī’āt), terutama dalam aspek menjaga kekayaan (yaḥfaẓ al-māl), supaya dapat menghilangkan bahaya (yuzāl al-ḍoror) yang dialami ketika terlibat transaksi.[22][23]  

Luaran kajian dari tahap define tersebut berupa matriks kaitan antara fiqh mu’āmalah dan literasi finansial sebagai acuan dalam menyusun instrumen penilaian pembelajaran dan lembar kerja siswa di tahap design. Tahap design dimulai dengan menyusun instrumen penilaian pembelajaran. 

Pilihan ini diambil karena hasil belajar berupa literasi finansial sebagai sudah ditentukan, sehingga lebih tepat kalau instrumen penilaian pembelajaran disusun lebih dahulu. Dengan acuan penilaian tersebut, kemudian ditentukan proses pembelajaran yang harus dialami oleh pelajar. Agar tujuan proses tersebut selaras dengan hasil yang diharapkan, kami turut menyusun lembar kerja siswa (LKS). 

LKS juga berguna untuk memudahkan pelaksanaan sekaligus mengevaluasi proses pembelajaran. Langkah terakhir tahap design ini ialah menyusun program pembelajaran, yang dibuat berdasarkan hasil yang diharapkan dan proses yang memungkinkan untuk dilaksanakan.

Susunan yang diperoleh dipakai sebagai bahan merancang program pembelajaran dalam bentuk silabus di tahap develop. Tahap develop juga dipakai untuk menganalisis keabsahan dan keandalan perangkat pembelajaran melalui ujicoba terbatas. 

Melalui riset tersebut, alhasil dapat disusun program pembelajaran yang memadukan fiqh mu’āmalāt dan literasi finansial. Berdasarkan pertimbangan prioritas pembahasan, tingkat penalaran, serta struktur kurikulum, sasaran program pembelajaran ialah pelajar yang sudah mengalami pembelajaran fiqh ‘ibādāt

Program pembelajaran tersebut memerlukan rentang waktu paling sedikit satu semester untuk mempelajari ragam transaksi dalam kategori penjualan, penyimpanan, peminjaman, penyewaan, penjaminan, pemberian, dan penemuan.

Seluruh ragam transaksi tersebut dipelajari dari sisi fiqh mu’āmalāt mencakup prinsip dasar, unsur ḥukm, dan jenis transaksi, serta dari sisi literasi finansial meliputi konten, proses, dan konteks.

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, pelajar diberi LKS yang memuat langkah sesuai dengan indikator yang dibekalkan, guna menuntun pelajar untuk mengelaborasi lebih lanjut supaya bisa mencapai hasil belajar yang telah ditetapkan. Hasil belajar diukur menggunakan instrumen penilaian pembelajaran yang disusun berdasarkan indikator literasi finansial dengan diperkaya topik fiqh mu’āmalāt

Walau begitu, saya menganggap bahwa kerja yang kami lakukan ini masih perlu dilanjutkan. Apalagi Keterbatasan tenaga membuat kami tidak melakukan penyebaran secara luas (disseminate) yang merupakan tahap terakhir dalam metode riset model 4D. Karena itu, diharapkan penyusunan program ini tidak dianggap final, sehingga perlu dilakukan perbaikan berlanjut.

Judul: Pendidikan Literasi Finansial Melalui Pembelajaran Fiqh Mu’āmalāt Berbasis Kitab Kuning

Penulis: Adib Rifqi Setiawan

Penerbit: Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam

Volume: 3

Issue: 1

Penerbitan: 1 Maret 2020

DOI: https://doi.org/10.31538/nzh.v3i1.522

Tautan: http://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/NAZHRUNA/article/view/522

REFERENSI

  1. Nong Darol Mahmada. “Membangun Fikih yang Pro-Perempuan.” Majalah TEMPO, 22 (30), 2001, 30 Juli – 05 Agustus. Diakses melalui: https://majalah.tempo.co/read/81720/membangun-fikih-yang-pro-perempuan
  2. Nasaruddin Umar. Ketika Fikih Membela Perempuan. Jakarta Pusat: Elex Media Komputindo, 24 Maret 2014, hlm. 1. Diakses melalui: https://books.google.co.id/books/about/Ketika_Fikih_Membela_Perempuan.html?id=rYhKDwAAQBAJ&redir_esc=y
  3. Muḥammad Nawāwī ibn ‘Umar al-Bantānī. Nihāyatu al-Zayn. Beirut: Dār al-Fikr, 2008, hlm. 6. Diakses melalui: https://al-maktaba.org/book/6146
  4. Muḥammad ibn Qōsim al-Ghozī. Fatḥ al-Qorīb al-Mujīb. Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2005, hlm. 22. Diakses melalui: https://al-maktaba.org/book/33949
  5. Aḥmad ibn ‘Abd al-Azīz al-Malībārī. Fatḥ al-Mu’īn bi Syarḥ Qurrotu al-‘Ayn bi Muhimmāt al-Dīn. Beirut: Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2005, hlm. 34. Diakses melalui: https://al-maktaba.org/book/11327
  6. Abū Bakr ‘Utsman ibn Muḥammad al-Dimyāṭī. I'ānatu al-Ṭōlibīn. Beirut: Dār al-Fikr, 1997, hlm. 21. Diakses melalui: https://al-maktaba.org/book/33983
  7. Abū Bakr ibn Muḥammad al-Ḥuṣnī. Kifāyat al-Akhyār. Damaskus: Dār al-Khoir, 1994, hlm. 7. Diakses melalui: https://al-maktaba.org/book/6140
  8. Wahbah ibn al-Muṣṭōfā al-Zuḥaylī. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989, hlm. 29. Diakses melalui: https://al-maktaba.org/book/33954
  9. ‘Abd al-Roḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī. Itmam al-Dirōyāt li Qurrō’ al-Nuqōyat. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985, hlm. 65. Diakses melalui: https://al-maktaba.org/book/10733/66#p1
  10. Abū Bakr ‘Utsman ibn Muḥammad al-Dimyāṭī. I'ānatu al-Ṭōlibīn. Beirut: Dār al-Fikr, 1997, hlm. 1024. Diakses melalui: https://al-maktaba.org/book/33983
  11. Abū Bakr ‘Utsman ibn Muḥammad al-Dimyāṭī. I'ānatu al-Ṭōlibīn. Beirut: Dār al-Fikr, 1997, hlm. 734. Diakses melalui: https://al-maktaba.org/book/33983
  12. OECD. Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness. Paris: Directorate for Financial and Enterprise Affairs, Juli 2005, hlm. 5. Diakses melalui: http://www.oecd.org/finance/financial-education/35108560.pdf
  13. OECD. PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. Paris: OECD Publishing, 26 April 2019, hlm. 119. DOI: https://dx.doi.org/10.1787/b25efab8-en
  14. OECD. PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. Paris: OECD Publishing, 26 April 2019, hlm. 11. DOI: https://dx.doi.org/10.1787/b25efab8-en
  15. OECD. PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. Paris: OECD Publishing, 26 April 2019, hlm. 128. DOI: https://dx.doi.org/10.1787/b25efab8-en
  16. Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallī & ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī. Tafsīr al-Jalālayn. Cairo: Dār al-Ḥadīts, 2010, hlm. 263. Diakses melalui: https://al-maktaba.org/book/12876/1618
  17. OECD. PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. Paris: OECD Publishing, 26 April 2019, hlm. 11–2 . DOI: https://dx.doi.org/10.1787/b25efab8-en
  18. OJK. Strategi Nasional Literasi Finansial Indonesia (revisit 2017). Jakarta Pusat: Otoritas Jasa Finansial (OJK), 20 Desember 2017, hlm. 2. Diakses melalui: https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Finansial-Indonesia-(Revisit-2017)-.aspx
  19. OECD. National Strategies for Financial Education: OECD/infe policy handbook. Paris: OECD Publishing, 16 November 2015, hlm. 12. Diakses melalui: https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/national-strategies-for-financial-education-policy-handbook.htm
  20. Kementerian Sekretariat Negara RI. “Sambutan Presiden RI Pd Strategi Nasional Literasi Keuangan, tgl Nov 19 . 2013 , di JCC Selasa, 19 November 2013”. Jakarta Pusat: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 13 November 2013. Diakses melalui: https://www.setneg.go.id/baca/index/sambutan_presiden_ri_pd_strategi_nasional_literasi_finansial_tgl_19_nov_2013_di_jcc
  21. Sivasailam Thiagarajan, Dorothy S. Semmel, & Melvyn I. Semmel. Instructional Development for Training Teachers of Exceptional Children: A Sourcebook. Washington, D. C.: National Center for Improvement of Educational Systems (DHEW/OE),1974. hlm. 5. Diakses melalui: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED090725.pdf
  22. Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghozālī. al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl. Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyyah, 1993, hlm. 174. Diakses melalui: https://al-maktaba.org/book/5459
  23. ‘Abd al-Roḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī. al-Asybah wa al-Naẓō'ir. Beirut: Dār al-Kutub al'Ilmiyyah, 1990, hlm. 83. Diakses melalui: https://al-maktaba.org/book/21719