Peneliti
2 tahun lalu · 486 view · 5 menit baca · Pendidikan iip_euy.jpg

Pendidikan Kita Berselingkuh dengan Politik?

Membincang  pendidikan di Indonesia lebih banyak mengecewakan ketimbang menggembirakan. Salah satu alasan besarnya adalah pendidikan di negeri kita terlalu kental seduhannya dengan politik. Pendidikan dan politik sejak lama berselimut, bermesraan, berkelindan dan berselingkuh. Dan kini lahirlah pendidikan Indonesia yang “setengah jadi”, akhirnya.

Setiap pergantian Menteri Pendidikan dipastikan ada kebijakan baru yang dibuat. Tentang bagaimana kebijakan itu memiliki kemanfaatan (benefit) atau tidak bagi dunia pendidikan itu sendiri adalah soal lain. Yang jelas ada semacam “proyek” yang bisa dikerjakan sebagai “klaim” program kerja sang menteri yang dapat menyerap anggaran negara secara maksimal. 

Fakta di atas tak seorang pun bisa membantahnya. Kita ambil contoh, pro-kontra UN yang tak berujung hingga kini. Wacana penghapusan UN telah ada sejak dahulu, tapi tarik ulur masih berlangsung hingga detik ini. Masih hangat dalam pikiran kita, belum lama ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, memoratorium UN yang akan dimulai tahun 2017 nanti.

Menurut sebagian kalangan, kebijakan tersebut merupakan sebuah langkah maju karena dinilai UN sangat membebani peserta didik juga menciptakan praktik-praktik kecurangan baru, yang terkadang guru-guru pun ikut terlibat di dalamnya. Sangat memalukan dan sungguh ironis memang, tapi itu adalah fakta.    

Kebijakan di atas ternyata tak semua orang merasa bergembira, sebagian kalangan justru merasa sebaliknya. Bahkan ada yang mengecam moratorium UN tersebut dan menganggapnya sebagai sebuah kebijakan yang tergesa-gesa dan keliru.

Salah satunya adalah komentar Wakil Presiden, Jusuf Kalla, saat ia ditanya di Istana Wakil Presiden, Jakarta: “itu (UN) masih dibutuhkan.” (Tempo, 7/12/2016). Beliau menganggap bahwa UN tersebut sebagai alat ukur prestasi peserta didik dan alat pemetaan program penyelenggaraan pendidikan di daerah-daerah Indonesia. 

Di samping itu, UN juga bisa dijadikan pemacu pendidikan dalam negeri untuk bisa bersaing dengan pendidikan luar negeri yang lebih awal mengalami kemajuan dan kemodernan. Tanpa UN akan sulit mengukur level atau tingkat kemampuan pelajar. Pula, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menilai mutu pendidikannya.

Pendidikan Sepenuhnya Tanggung Jawab Negara

Deskripsi tentang konsep pendidikan yang sempurna dan ideal agaknya sangat sulit untuk diwujudkan di negeri kita, Indonesia. Gambaran dunia pendidikan kita semakin terpuruk dan terus mengalami keterpurukan adalah sebuah realitas yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari negara. Karena negara yang bertanggung jawab terhadap persoalan di atas.

Mari kita tengok UUD 1945 dan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam  amendemen UUD 1945 Pasal 31 Ayat (2) dinyatakan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Kemudian dipertegas oleh Bab 8 bagian 4 tentang pengalokasian dana pendidikan pada pasal 49 ayat 1: “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)."

Hari ini, pendidikan kita tak lagi menjadi harapan manis bagi bangsa Indonesia yang dahulu diagung-agungkan. Pendidikan justru malah menciptakan persoalan baru, menjadikan semacam kesenjangan sosial.

Kondisi demikian dengan terang dan jelas kita saksikan bagaimana kaum elit, manusia kaya, berebut renyahnya ”kue pembangunan”. Sedangkan kaum proletar, si fakir, manusia miskin hanya merjadi objek pembangunan. Pendidikan kini sudah menjadi komoditas, dapat dihargakan, diperjualbelikan. Dengan demikian, tentu akan memberikan keuntungan dan penghasilan besar dan melimpah bagi pemilik dan pengelolanya.

Bagaimana nasib mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang sangat kesulitan mengecap kesejahteraan? Apakah mereka masih mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan cita–cita dan visi-misi bangsa Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa memandang status ekonomi rakyatnya? Dapatkah mereka mengenyam pendidikan yang layak sebagai hak warga negara? Atau mungkin mereka hanya akan menjadi penonton kaum kapitalis semata? 

Pendidikan yang cenderung komersial ditambah gejala kuat liberalisasi akibat kekuatan kapitalis global yang dimotori World Trade Organization (WTO) melalui General Agreement on Trade in Services (GATS) telah memupus habis harapan untuk mereka menjadi manusia yang cerdas dan sejahtera. Terang saja, dalam GATS tercantum secara eksplisit bahwa pendidikan termasuk salah satu komponen jasa atau bidang usaha yang menjadi objek pengaturan WTO.

Pada prinsipnya pendidikan itu bertujuan membuat manusia lebih berkemanusiaan ‎dan berkeadilan. Menurut Ivan Illich (1926-2002), seorang pengkritik sosial asal Austria, mengatakan bahwa pendidikan yang baik harus mempunyai tujuan (goal), diantaranya; pendidikan tersebut harus menyediakan kesempatan dan peluang bagi semua orang ‎untuk belajar.

Bagaimana fakta di lapangan? sungguh sangat ironis, pendidikan yang ‎seharusnya menciptakan keadilan justru semakin melegitimasi dan ‎menyuburkan ketidakadilan. Ketidakadilan itu sendiri yang kemudian menciptakan ‎siklus kemiskinan sistemik. 

Manusia yang bodoh dan miskin selamanya akan miskin dan bodoh. ‎Padahal pendidikan adalah hak bagi semua orang. Anak-anak miskin harus tetap memperoleh ‎pendidikan yang berkualitas. Dan negara mempunyai peran untuk mewujudkannya, perannya sangat dipertaruhkan dalam konteks ini.

‎Negara sebagai institusi pengambil kebijakan harus merekonstruksi aturan-‎aturan atau regulasi yang mendiskreditkan golongan miskin dan bodoh. Mereka yang termasuk kategori  orang miskin dan ‎bodoh itu sebetulnya sama dengan manusia-manusia lainnya, mereka sama-sama ‎ingin cerdas, pintar, kaya, dan sejahtera. ‎

Pendidikan di Indonesia yang kini cenderung komersil terjadi pada sekolah-sekolah yang berstatus, berlebel dan berstandar nasional dan Internasional, pula terjadi pada perguruan tinggi, yang mengalami perubahan ‎status perguruan tingginya menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara).  

Semua itu adalah ‎embrio dari liberalisasi yang diamini oleh pemerintah yang berimplikasi pada beberapa sekolah dan perguruan tinggi melakukan proses komersialisasinya dengan ‘semaunya dan seenaknya’ ‎menentukan biaya pendidikan, sehingga bersekolah dan berkuliah menjadi barang mahal yang tak akan bisa rasakan. 

Rakyat miskin semakin terpuruk, tak berdaya dan akhirnya “mati berdiri” melawan pendidikan yang berwajah kapitalis tersebut. Sekolah dan perguruan tinggi ‎telah kehilangan ruhnya sebagai agen pembaharu atau semacam kolam ilmu, kini ia mati dan tak lagi berperan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. 

Dengan demikian perlu ‎adanya pembagian tugas untuk pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah ‎dalam pendidikan harus lebih dipertegas, tugasnya tidak hanya ‎merancang dan memproduksi undang-undang semata, lebih dari itu pemerintah juga harus berfungsi ‎sebagai pengawas yang adil.

Komersialisasi di sekolah atau perguruan tinggi terjadi karena ‎pengawasan kendor dan lemah yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga sekolah ‎bermetamorfosis menjadi “area pasar” dengan tujuan mengeruk keuntungan melalui SPP yang tinggi, bisnis ‎buku pelajaran atau seragam sekolah dan sejenisnya.  

Kesulitan yang dirasakan oleh kaum miskin yang bodoh untuk menjadi pintar dan cerdas adalah lebih disebabkan mereka ‎tidak diberi ruang yang lebar untuk memperoleh akses pendidikan tersebut, yang lebih bagus dan bermutu. 

Kondisi demikian ‎dipengaruhi semangat elitisme dan kapitalisme yang menggejala di setiap sekolah atau perguruan tinggi dengan mempertimbangkan kekuatan dana (financial power) untuk masuk ke lembaga pendidikan negeri atau swasta ‎favorit saat test masuk.

Sudah hadirkah Negara, Pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Tinggi Republik Indonesia? Di tangan kalian pendidikan Indonesia ini ditentukan. 

Jangan sekali-kali mempolitisasi pendidikan karena dan untuk kepentingan atasan dan perut belaka. Tengoklah jumlah kaum miskin dan bodoh yang (telah) dibodohkan dan dimiskinkan sistem kapitalis nan liberal, mereka butuh kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada mereka, tentunya. 

Artikel Terkait