“Minke, kau memang sudah bukan Jawa lagi. Dididik Belanda jadi Belanda, Belanda coklat semacam ini. Barangkali kau pun sudah masuk Kristen.”

“Ah Bunda ini ada-ada saja. Sahaya tetap putra Bunda yang dulu.”

“Putraku yang dulu bukan pembantah begini.”

“Dulu putra Bunda belum tahu baik-buruk. Yang dibantahnya sekarang, hanya yang tidak benar, Bunda.”

“Itu tanda kau bukan Jawa lagi, tak mengindahkan siapa yang lebih tua, lebih berhak akan kehormatan, siapa yang lebih berkuasa.”

Pasase percakapan antara Minke dan Bundanya tersebut, termaktub dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. Percakapan tersebut terjadi ketika Minke merebut surat-surat pribadinya yang sedang dibaca satu per satu oleh abang nya, tanpa sepengetahuan dirinya.

Minke geram, merasa  hak-hak privasinya telah dilanggar oleh abangnya, dan perselisihan terjadi. Bundanya pun  lantas datang menengahi perselisihan kedua anaknya tersebut. Ibunda Minke lantas menceramahi Minke, bahwa tidak sepatutnya Minke bersikap seperti itu kepada abangnya—yang menurut Bunda nya, lebih berhak dihormati karena lebih tua dari Minke.

***

Kenyataan seperti ilustrasi cerita diatas, percaya atau tidak, masih bersemayam dikehidupan sehari-sehari kita saat ini. Paham-paham bercorak feodal masih marak di implementasikan dalam berkehidupan. Penghormatan, pujian, dan sanjungan seakan menjadi anugerah alamiah tak terbantahkan, yang mesti didapatkan oleh seseorang yang sudah memiliki jabatan atau sudah menjadi lebih tua dari yang lainnya. Pendeknya, mempunyai jabatan atau menjadi lebih tua  dari yang lain, otomatis layak dihormati dan dipuja, terlepas dari bagaimana kinerja atau sikapnya.

Paham-paham seperti ini, sedikit-banyaknya dan disadari atau tidak, kerap mulai tumbuh benih nya dari kelompok sosial yang paling kecil, keluarga. Hubungan antara orang tua dan anak contohnya. Paham-paham seperti orang tua harus selalu dituruti perintah dan petuahnya, kerap di dramatisir sehingga terlampau berlebihan.

Alhasil, ego orang tua sebaga “si maha tahu” apa yang terbaik untuk anaknya pun kian menjadi-jadi, sebaliknya, si anak menjadi obyek yang pasif dan hanya menelan-nelan saja apa yang diarahkan oleh orang tua nya. Persis seperti apa yang di ilustrasikan pada percakapan di awal tulisan, karena ego nya yang berlebihan, Ibunda Minke tak sedikitpun menghiraukan penejelasan Minke. Yang ada, malah mencap nya sebagai pembantah.

Ibunda Minke jelas keliru menyikapi permasalahan ini, karena Abang Minke tentu telah salah lantaran telah melanggar hak privasi Minke. Dan lebih pantas mendapatkan pemberitahuan atau nasehat dari nya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya—membela abang Minke, hanya karena abangnya lebih tua.

Dalam lingkup sosial yang lebih besar, hal-hal seperti ini juga kerap terjadi salah satunya dilingkungan pendidikan—sekolah. Hubugan antara guru dan murid, atawa dosen dan mahasiswa, juga masih banyak diwarnai dengan corak-corak seperti ini.

Guru diasumsikan sebagai orang yang maha tahu tentang segala hal, sedangkan murid tidak lebih tahu dari si guru. Sehingga, kurangajar betul bila ada murid yang berani-berani membantah atau mendebat sang guru. Guru tak ubahnya pemimpin sekte, yang harus diamini setiap ucap dan tindaknya.

Dampak dari pola ajar seperti ini, adalah tidak hidupnya ruang kelas. Murid atau mahasiswa terkondisikan untuk menjadi pasif, si guru sibuk berteori, murid ragu untuk menyanggahi. Tak ada komunikasi dua arah, hanya satu arah. Tak ada dialog, yang ada monolog.

Padahal ruang kelas seharusnya menjadi  tempat dimana sebuah teori dapat “ditelanjangi” secara plastis. Karena secara etimologi—theoria dan theorein dalam bahasa Yunani, teori meniscayakan kesediaan mempertimbangkan, berspekulasi, menggugat, dan mempersoalkan. Dan itu semua sulit diwujudkan, dalam suasana ruang kelas yang pasif dan hanya menelan saja semua yang dikatakan pengajar tanpa sedikitpun menyanggah atau memperdebatkan nya.

Filsuf eksistensialis Prancis, Jean-Paul Sartre, ketika menjadi seorang pengajar di Francois I, sekolah filsafat khusus laki-laki di kota Le Havre pada tahun 1931, pernah menghapuskan larangan merokok didalam kelas untuk murid-muridnya.  Hal ini dilakukan tak lain karena Sartre ingin suasana belajar menjadi lebih cair dan terbuka. Ia juga kerap mengajak murid-murid nya untuk berdiskusi ditepi pantai, atau berdiskusi sambil kongkow di bar, sembari minum beer bareng, cihuy betul!

Sartre membawa semangat kebebasan untuk menemukan diri sendiri dalam berfilsafat, suatu waktu ia berkata “Jangan datang ke sekolah dengan buku filsafat, datanglah ke sekolah dengan otak terbuka!” Baginya, buku cukup dibaca dirumah, ketika sampai disekolah adalah saat untuk mendiskusikan apa yang telah dibaca.

Dari beridiskusi dan mempersoalkan itulah, sebuah ilmu pengetahuan dapat bertumbuh, bukan hanya karena selalu terbukti benar, namun ilmu pengetahuan juga dapat berkembang karena terbukti keliru atau salah. Karl Popper dalam filsafat epistemologi melalui teori falsifikasi nya pernah berujar, “hanya dibutuhkan satu angsa berwarna hitam untuk mematahkan teori bahwa angsa itu berwarna putih”.

Artinya, teori bahwa angsa itu berwarna putih, dapat dipatahkan ketika ditemukan satu saja—tak perlu jutaan, angsa berwarna hitam. Dari sanalah pengetahuan yang terbukti salah mesti dinyatakan gagal dan diganti pengetahuan lain, pengetahuan yang baru, dan terus begitu. Ilmu pengetahuan, dengan demikian, berkembang justru melalui kesalahan.

Sekarang, bagaimana hal itu semua dapat terlaksana, ditengah lingkungan ketika guru masih mengandaikan dirinya sebagai “si super ekspert” yang merasa lebih tahu tentang kebenaran dari pada muridnya.  Hanya karena dirinya sudah bergelar dibidang tertentu, maka otomatis dia merasa lebih ahli dan lebih tahu, sehingga tak satupun dari murid-muridnya pantas menyanggah teori atau penjelasan nya.

Hal tersebut merupakan bentuk dari praktik “kredensialisme” (berasal dari bahasa latin ‘credere’ yang artinya: to belive). Pendeknya, kredensialisme adalah pengakuan dari pihak ketiga yang memiliki otoritas tertentu, bahwa seseorang memiliki pengetahuan dan izin yang diperlukan dalam bidang pegetahuan tertentu. Pendeknya, secara fisik kredensial dapat dibuktikan dengan ijazah. Otoritas yang memberinya bisa kampus, sekolah, lembaga, dll.

Yang menjadi masalah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ijazah kerap digunakan untuk menilai validitas argumentasi seseorang ,dan disatu sisi, menganulir pendapat yang lain hanya karena ia belum kredensial. Tentu kredensial atau standar penting diperlukan, sebagai rujukan untuk mencari seorang yang dianggap pakar dalam bidang tertentu.

Namun, bukan berarti yang belum memiliki kredensial, tidak boleh ikut berpendapat. Karena, seorang profesor sangat mungkin salah membangun argumen, sebagaimana seorang lulusan SMP bisa benar membangun argumen. Karena koherensi argumen, terletak dari data-data aktual dan cara yang bersangkutan menarik kesimpulan, bukan berdasarkan selembar ijazah atau gelar.

***

Yang menjadi mimpi buruk dari masih bersemayam nya praktik-praktik seperti ini ditengah kita adalah, menghasilkan produk didikan—baik dari didikan keluarga maupun sekolah, yang pada akhirnya akan sama saja: mabok penghormatan, sanjungan, dan pembenaran tanpa cela. Hanya karena merasa lebih kolot, dan sepuh atau karena sudah punya gelar mentereng. Jika ada yang lebih muda dan belum bergelar berani menyanggah, durhaka kau!

Terlebih yang berbahaya, jika kelak si anak mempunyai peran di masyarakat, baik sebagai pejabat publik atau tokoh organisasi kemasyarakatan. Ia tak akan terbiasa dengan iklim demokratis seperti diskusi, berdebat, atau berdialog. Yang ada—seperti yang saat ini marak terjadi, kelak si anak akan bertindak otoriter dan represif dengan segala hal yang tak sesuai dengan kebijakan atau paham nya. Ya... seperti membubarkan acara-acara diskusi, pemutaran film yang dianggap ” “tak seswey" Pancasila, atau menggusur warga miskin kota secara sepihak dan sewenang-wenang.