Freelancer
1 tahun lalu · 173 view · 9 min baca · Politik 66151_66347.jpg
Pengungsi di Kota Mosul (www.dailystar.com.)

Pendekatan Humanis, Paradigma Baru Pemberantasan Terorisme

Proses evakuasi terhadap penduduk yang terjebak di Kota Mosul terus dilakukan. Mereka kelaparan dan tak ada makanan yang tersisa di sana. Siksaan, pelaksanaan hukuman mati di depan umum, serta kemalangan lain pun selalu mereka alami. 

Para tentara ISIS memperlakukan mereka tidak selayaknya manusia. Dengan janji mendirikan negara yang murni dan membanggakan, ISIS menebar teror ke daerah yang berhasil didudukinya. Mengambil hati kaum-kaum yang merasa terpinggirkan dengan propagandannya, teror ini masih berlangsung hingga kini.

Gambaran yang terjadi di beberapa wilayah Timur Tengah tersebut adalah salah satu contoh terorisme yang kerap terjadi sampai sekarang. Terorisme yang berarti paham untuk membuat takut atau menakut-nakuti merupakan salah satu ancaman terbesar kehidupan di dunia ini. Menjadi tantangan utama yang sedang dihadapi oleh seluruh negara di dunia tak terkecuali oleh Indonesia, terorisme seakan sulit untuk dibendung.

Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 49/60 tanggal 9 Desember 1949, terorisme telah dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana yang memprovokasi suatu keadaan teror di masyarakat umum. Tindakan ini tidak bisa dibenarkan dengan pertimbangan apapun karena telah  melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Kebebebasan orang untuk berkumpul, mendapat kehidupan yang damai, hingga menjalankan agama sesuai keyakinannya menjadi terganggu.

Terorisme sendiri dipicu oleh banyak faktor. Faktor ekonomi, sosial, politik, perbedaan ide dan lain sebagainya menjadi pembenaran bagi orang atau sekelompok orang untuk melakukan kegiatan teror. Ada kalanya dengan dalih para penguasa telah merampas HAM warganya dengan kebijakan yang bertentangan sesuai prinsip mereka, tindakan itu pun dilakukan.

Utopia keinginan membangun suatu keadaan semu yang berpijak sesuai dengan apa yang mereka yakini menjadi pembenaran propaganda mereka. Salah satu contohnya adalah paham ISIS tadi yang ingin mendirikan negara dengan paham islam garis keras di dalam negara yang sudah sah. Padahal, tindakan yang mereka lakukan juga merampas hak asasi orang lain. Melakukan pengeboman, sabotase, dan serangkaian kegiatan mengganggu lainnya tentu bukan perbuatan yang bisa dimaafkan.

Untuk mencegah adanya tindakan terorisme, setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda. Ada yang lebih melakukan metode pendekatan keras (hard approach) dan ada pula yang melakukan metode pendekatan lunak (soft approach). Masing-masing negara mempunyai alasan tertentu  untuk menanggulangi agar terorisme tidak mengganggu stabilitas keamanan negara dan kehidupan warga negara.

Salah satu negara yang negara yang melakukan pendekatan keras dalam mencegah adanya tindakan terorisme adalah Singapura. Sejak 1960, negara kecil ini telah mengeluarkan UU Keamanan Dalam Negeri yang disebut dengan Internal Security Act (ISA). 

Selain Singapura, ISA yang juga digunakan oleh Malaysia untuk memerangi terorisme. Sayang, ISA dianggap terlalu keras dan sangat represif dalam usaha pemberantasan terorisme. Undang-undang ini membebaskan bagi negara untuk menangkap dan memenjarakan orang yang dianggap berpotensi untuk mengacaukan keamanan negara.

Memang, adanya ISA telah membuat kedua negeri jiran tersebut mampu meminimalisir paham dan tindakan terorisme. Jika menelisik ke belakang, jarang sekali kedua negara tersebut mengalami serangan teror. Operasi penegakan hukum untuk menindak bibit-bibit teror terus dilakukan. Akibat terlalu keras dan represif, operasi ini sering dinilai melanggar hak asasi manusia. 

Hingga tahun 1980-an, operasi penegakan hukum yang berujung pada penahanan sewenang-wenang telah terjadi. Akibatnya, banyak pihak yang menduga ISA tak hanya digunakan untuk menimalisir paham radikal yang berujung tindakan teror, namun juga digunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik. ISA dianggap sering digunakan untuk memberangus lawan politik yang dianggap mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban negara.

Operasi semacam ini sejatinya juga pernah dilakukan di Indonesia meski dalam bentuk operasi senyap. Masih segar di ingatan kita kala rezim Orde Baru berkuasa, operasi senyap untuk menanggulangi ancaman stabilitas negara kerap dilakukan. 

Jika menelisik sejarah, masyarakat di negeri ini tentu masih mengingat kegiatan petrus (penembakan misterius) yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa terduga gerakan pengacau keamanan. Meski kegiatan ini masih menimbulkan kontoversi dan belum jelas kebenarannya, usaha pencegahan tindakan terorisme semacam ini bukanlah tindakan yang tepat.

Komnas HAM menyatakan bahwa tindakan seperti petrus merupakan pelanggaran HAM berat dan tidak dibenarkan dengan dalih apapun. Penembakan misterius yang terjadi dalam kurun 1982 hingga 1985 tersebut melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 tentang pengadilan HAM. Kegiatan petrus telah melakukan pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa. Kegiatan petrus juga menimbulkan ketakutan di masyarakat meskipun bertujuan untuk menjaga keamanan.

Dari rangkaian beberapa tindakan untuk mencegah terorisme secara keras tersebut sejatinya pemberantasan terorisme harus mengacu pada pemahaman baru. Pemahaman ini berprinsip bahwa hak asasi manusia tidak boleh dipertentangkan dengan hak negara. Tujuan untuk menjadikan negara dalam keadaan aman, tentram, dan damai tidak boleh dilakukan dengan merampas hak asasi orang lain. 

Keduanya harus berjalan dan beriringan bersama. Pemahaman ini sangat diperlukan karena tujuan utama dalam pemberantasan terorisme adalah pemberian akses kepada penegak hukum sebelum tindakan teror yang memakan korban dalam jumlah banyak terjadi. Artinya, tujuan pemberantasan terorisme juga bermuara pada upaya penegakan HAM itu sendiri. Sebuah antiklimaks layaklah disematkan jika upaya pemberantasan tindakan terorisme malah membuat hak asasi manusia orang lain dikesampingkan.

Era pun berganti. Sejak era reformasi Pemerintah Indonesia mulai melakukan metode pendekatan lunak dalam tindakan pencegahan terorisme. Jika sebelumnya pemberantasan terorisme mengacu kepada Penetapan Presiden RI No. 11/1963 maka sejak era keterbukaan ini peraturan tersebut dicabut melalui UU No. 26 Tahun 1999. Penindakan terhadap organisasi teror dengan kekuatan militer mulai dihilangkan perlahan.

Sayang, sejak reformasi berjalan, aneka tindakan teror di Indonesia kerap terjadi. Dimulai dari Bom Malam Natal, Bom Bali 1 dan 2, hingga rangkaian bom lain yang merenggut banyak korban jiwa tak berdosa. Pelanggaran HAM terhadap warga negara pun terjadi. Negara dianggap belum memiliki payung hukum tetap dalam usaha pencegahan tindakan teror ini. Akibatnya, meski tak terjadi operasi militer bersenjata dalam skala besar, kasus penangkapan terduga teroris kerap menjadi kegiatan yang marak dilakukan.

Pemerintah kala itu mulai menyadari perlu adanya payung hukum baru dalam usaha pencegahan terorisme. Kesadaran ini timbul karena strategi memerangi terorisme masih dianggap belum mampu mencabut bibit-bibit paham tersebut hingga ke akarnya meski beberapa kali pentolan jaringan teroris kerap tertangkap atau bahkan terbunuh. 

Apalagi, para pelaku teror dianggap telah memiliki usaha yang sistematik dalam merekrut serta melakukan kaderisasi untuk tindakan teror baru. Maka dari itu, sejak tahun 2010 pemerintah mendirikan Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT). Melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, maka pendekatan baru dalam perang terorisme pun mulai dilakukan.

Pendekatan ini sangat penting karena saat ini tantangan pemberantasan terorisme di Indonesia cukup besar. Tantangan ini akan dapat dihadapi jika ada upaya yang melibatkan selutuh komponen masyarakat dengan BNPT sebagai sektor utama (leading sector). Upaya secara integratif, persuasif, dan komperhensif harus terus dilakukan. Tanpa adanya usaha tersebut, pemberantasan terorisme yang tanpa melanggar HAM mustahil bisa terjadi.

Tantangan tersebut terjadi lantaran proses radikalisasi para pelaku teroris telah dilakukan secara sistematis. Kelompok-kelompok terorisme terus melakukan upaya radikalisasi di masyarakat di berbagai media terutama media sosial. Mereka kerap menunggangi forum-forum di masyarakat dengan pemikiran radikal dengan tujuan mengkader atau menandai calon kader yang potensial untuk dijadikan anggota teroris. 

Tak hanya itu, baru-baru ini sebuah pondok pesantren di daerah Bogor, Jawa Barat yang diduga memiliki paham radikal telah menghentakkan publik. Beberapa santri di sana yang masih berusia sekolah dasar pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Salah satu dari mereka akhirnya tewas dalam operasi penyerangan pasukan gabungan di sana dan merupakan anak dari terpidana teroris Poso.

Melihat semakin sistematisnya mereka dalam melakukan kaderisasi di masyarakat, maka perlu ada upaya pengawasan dan kontra propaganda oleh pihak terkait. Peran dan keterlibatan tokoh masyarakat sangat penting dalam upaya ini. Pemantauan dan pengendalian serta strategi kontra propaganda sangat penting dilakukan. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menumbuhkan kembali kecintaan masyarakat terhadap falsafah bangsa ini yakni Pancasila. Bukan hal umum jika proses radikalisasi yang terjadi di masyarakat adalah penolakan terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa. Para pelaku teror sering menyebarkan paham bahwa Pancasila bukanlah ideologi yang tepat dan telah merampas hak asasi mereka. Padahal sejatinya jika direnungkan lebih dalam, nilai-nilai dalam pancasila telah mencakup keseluruhan nilai-nilai dalam hak asasi manusia.

Salah satu nilai yang terkandung dalam pancasila adalah nilai kemanusiaan. Sila kedua Pancasila yang memuat simbol pengakuan atas kemanusiaan ini akan menghasilkan pengaruh positif yakni rasa saling mencintai diantara sesama manusia. Rasa tersebut akan terjalin jika ada tenggang rasa sehingga ketika ada paham radikal yang masuk akan dapat ditanggulangi. 

Masyarakat telah merasa kehidupan mereka yang berlandaskan pancasila tersebut menghasilkan ketertiban dan kenyamanan. Jika hal ini telah tercapai, mustahil bagi para pelaku teror untuk memberikan harapan kepada masyarakat khususnya para pemuda untuk melakukan tindakan sesuai tujuan mereka.

Selain sistematisnya para pelaku teror dalam merekrut kader, pola pikir radikal yang mereka bawa juga menjadi tantangan tersendiri. Pola pikir yang pada hakikatnya menyepelekan hingga melupakan semangat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. 

Pola pikir ini mengangkat isu agama yang menjadi penting untuk menarik simpati pendirian negara berdasarkan agama di Indonesia. Dengan dalih kemanusiaan atas dasar agama mereka, para pelaku teror melakukan tindakan yang sebenarnya di dalam kitab suci agama tersebut sangat dilarang.

Adanya pola pikir radikal semacam itu tentu perlu adanya penangkalan dalam pencegahan terorisme. Sebagai negara yang majemuk, Indonesia memiliki banyak agama dan kepercayaan. Di dalam suatu agamapun terdapat aliran atau paham yang bisa memicu tumbuh kembangnya paham radikal dengan dalih pembenaran ajaran agama tertentu. 

Para pelaku teroris seringkali muncul dari tak terwakilinya pemahaman mereka dengan baik di masyarakat. Untuk itulah, penangkalan paham terorisme harus terus dilakukan. Usaha tersebut diantaranya adalah dialog antar umat beragama ataupun intern umat beragama.

Dialog ini harus dilakukan dengan tujuan bukan untuk menambah perpecahan namun menampung paham atau ide yang menyimpang untuk diluruskan kembali kepada pemahaman yang benar. Pemahaman salah mengenai HAM dan tujuan bernegara yang mereka yakini harus diredikalisasi sebelum menyebar luas ke masyarakat.

Tantangan yang tak kalah penting dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia adalah mengenai upaya penegakan dan pelaksaan hukuman pidana. Pelaksanaan hukum pidana baik penjara maupun hukuman mati saat ini justru menjadi dilema tersendiri bagi aparat penegak hukum. Selain melanggar HAM, hukuman mati bagi para pelaku teror juga berpotensi menimbulkan aksi simpati para pelaku teror lain. 

Aksi ini dapat menimbulkan semangat radikal dan teror yang baru seolah bertindak membalaskan dendam para terdahulu mereka. Namun, di sisi lain longgarnya pengawasan dan upaya penjara menjadi rahasia umum bagi keberadaan lapas di Indonesia. Para pelaku teror dapat melakukan penertrasi baru ke penghuni lapas lainnya sehingga bibit-bibit radikal baru muncul. Maka dari itu, perlu adanya hukuman pidana yang membuat jera dan tak membuat bibit radikal baru muncul di dalam lembaga pemasyarakatan.

Bibit radikal baru juga dapat muncul dengan cepat karena para pelaku teror mampu melakukan kamuflase di dalam masyarakat. Mereka mampu beradptasi di dalam masyarakat dengan berbagai cara. Dengan hidup di dalam masyarakat mereka mampu memberikan kesan seolah-olah tak ada perilaku negatif yang mereka lakukan. Maka dari itu, upaya untuk melakukan kewaspadaan dan deteksi dini di masyarakat. 

Secara sederhana, program wajib lapor dan siskamling harus terus digalakkan. Tak hanya itu, pengenalan dan kepedulian terhadap orang baru juga harus disosialiasikan kepada masyarakat. Bukan untuk hal-hal negatif, namun dengan cara tersebut masyarakat segera sadar dan tanggap jika ada hal-hal yang mencurigakan. Laporan dari masyarakat sangat penting agar aparat yang berwenang dapat segera menanggapi dan melakukan tindakan taktis.

Tentu upaya ini juga perlu dukungan dari pihak terkait karena banyak sekali kesimpangsiuran informasi akibat kebebasan berpendapat. Maka dari itu, pendekatan persuasif kepada masyarakat adalah cara yang tepat untuk memberantas terorisme. Dengan cara seperti ini, pemberantasan terorisme akan tetap memenuhi nilai-nilai kemanusiaan dan lebih efektif dibandingkan dengan cara represif. Bagaimanapun, usaha pencegahan terorisme yang humanis harus diupayakan oleh berbagai pihak karena tentu kita tak ingin kecolongan dengan aksi teror yang merampas HAM masyarakat.


Sumber : Dokumen Blueprint Pencegahan Terorisme BNPT, 2014.

Artikel Terkait