Sebagai warga masyarakat Indonesia yang bijaksana dan memiliki rasa patriotisme, kita harus mengenal budaya politik negara kita walaupun kita bukan pemeran utama politik yang bergulat di dalamnya untuk merebut kursi-kursi jabatan yang tinggi di pemerintahan NKRI ini. Namun kita juga harus mengenal seperti apa budaya politik yang benar di negara kita ini yang sering mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka.

Sebelum kita memahami tentang pencitraan bukan budaya politik, ada baiknya kita mengetahui pengertian budaya dan politik di sini. Pengertian budaya di sini adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki atau dianut bersama oleh sebuah kelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi.

Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, seperti halnya termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan seni, juga masih banyak lagi yang lain. Sedangkan politik di sini banyak didefinisikan oleh berbagai pihak dan juga para ahli.

Di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian politik adalah (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan), segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijaksanaan.

Dari pengertian budaya dan politik di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum budaya politik adalah merupakan perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelengaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya.

Dalam hal budaya politik ini, memiliki beberapa tipe atau gambaran seperti apa budaya politik yang ada di Indonesia ini. Seperti halnya, konfigurasi subkultur di Indonesia masih aneka ragam, walaupun tidak kompleks yang dihadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, juga kastra, yang mana semua itu relatif masih rawan/rentan.

Budaya politik Indonesia yang bersifat parokial (tingkat partisipasi politiknya sangat rendah), kaula (relatif maju namun masih bersifat pasif), di satu pihak, dan budaya politik partisipan (ditandai dengan adanya kesadaran politik sangat tinggi) di lain pihak, masa masih ketinggalan dalam mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya.

Yang mungkin disebabkan oleh terasingkan dari kebudayaan luar, pengaruh penjajah, feodalisme (sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan), bapakisme (praktik hubungan pemimpin dan bawahan yang meniru hubungan bapak dan anak), dan bahkan ikatan primordial (memegang teguh prinsif yang ada dari lingkungan pertamanya).

Sikap ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang dikenal melalui penyebabnya berupa sintimen kedaerahan, kekuasaan, kesukaan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu dan lain-lain.

Baca Juga: Citra Diri Palsu

Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme (membatasi kebebasan seseorang atau kelompok) dan sifat patrimonial (pemerintahan mengalir langsung dari pemimpin), sebagai sebabnya dapat dibilang karena antara lain bapakisme, sikap asal bapak senang.

Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala kunsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya kalaupun ingin menarik perhatian dan suara masyarakat untuk mendukung kita dalam suatu tujuan politik, maka tidaklah usah harus dengan mencari perhatian dengan pencitraan, yang mana pencitraan seperti ini sangatlah memberi kesan yang tidak baik bagi para pelakunya.

Kalaupun ingin mencari atau mendapatkan perhatian masyarakat, cobalah dengan berlaku baik dan bijaksana kepada dari awal jika belum terkenal hingga kita menjadi orang yang dipandang di dalam masyarakat.