Suatu daerah bisa dikatakan maju atau tertinggal bisa dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah tersebut. Salah satu indikator yang bisa dijadikan landasan daerah tersebut maju atau tidaknya, yaitu adanya pemerataan pembangunan di bidang infrastuktur, kesehatan, fasilitas pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik yang memadai, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Contohnya di Lebak, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Banten. Saat ini tidak sedikit di daerah tersebut yang belum bisa dijangkau oleh pelayanan infastruktur yang memadai, karena banyak faktor yang memengaruhi, di antaranya lokasi tempat tinggal masyarakat dari pusat pemerintahan jauh dan lokasi tempat tinggal masyarakat yang berada di daerah perbatasan.

Kemudian karena jauhnya akses dari perbatasan ke pusat pemerintahan serta belum meratanya pembangunan, terutama pemerataan infrastruktur jalan kabupaten, pelayanan publik, fasilitas kesehatan dan pendidikan, sehingga hal itu menjadi penghalang kesejahteraan bagi masyarakat Lebak Selatan. 

Padahal jika semua fasilitas itu bisa dinikmati oleh masyarakat tentu akan meningkatkan kesejahteran, karena cakupan infrastruktur seperti pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan sebagainya sangat diperlukan oleh masyarakat demi mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik.

Kabupaten Cilangkahan, Suatu Keniscayaan

Maka solusi untuk mengatasi keterbatasan fasilitas di daerah tertinggal adalah dengan melakukan pemekaran. 

Perlu diketahui bahwa pemekaran daerah merupakan salah satu aspek penting dari pelaksanaan otonomi darah sesuai dengan UU No.32/2014 pengganti UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab; tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga politik. Dengan demikian, perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan layanan publik tingkat lokal, serta sesuai dengan asas demokrasi.

Selain itu, mengacu pada peraturan terdahulu, yaitu PP No 78/2007 tentang pemekaran daerah provinsi, kab/kota. Pemekaran daerah penting untuk dilakukan karena merupakan upaya terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Pada umumnya, pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pertumbuhan kehidupan masyarakat, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan dearah.

Maka kiranya pemerintah pusat perlu mendorong agar DOB(Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Cilangkahan segera terlaksana dalam rangka percepatan pembangunan daerah melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk lokal, yaitu melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasiskan potensi lokal penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintahan.

Sehingga hal ini mampu menjawab tingkat kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta memajukan kualitas SDM dan mengatasi berbagai problem, baik itu kesehatan masyarakat maupun pendidikan.

Pro-Kontra Moratorium

Alih-alih mendorong terlaksananya DOB Kabupaten Cilangkahan, Pemerintah Pusat melalui Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang diketuai oleh mantan Wakil Presiden RI (Jusuf Kalla), serta Sekertarisnya mantan Mendagri (Tjahyo Kumolo), justru mengeluarkan moratorium pemekaran daerah. 

Pemerintah berdalih bahwa saat ini tengah mempertimbangkan masalah regulasi, kondisi sosial dan politik, fiskal serta perekonomian negara. Sebab, dengan adanya penundaan anggaran, tentu berat bagi bupati/walikota dan gubernur untuk memfokuskan dana bagi DOB. 

Sebab, dalam Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kata Tjahyo Kumolo selama masa persiapan, pembiayaan DOB masih ditanggung daerah induk itu akan lebih memberatkan daerah induk tersebut.

“Hanya ditunda karena kondisi ekonomi belum tepat. Mohon bisa dimaklumi. Ini yang menjadi beban. Kalau tidak ada pengetatan anggaran, tentu daerah mampu menyisihkan untuk otonomi baru. Prinsipnya, pemerintah masih menunda untuk tahun ini,” kata Tjahjo dikutip dari laman Kemendagri. 

Otomatis secara langsung regulasi tersebut menghentikan sementara proses yang selama ini masyarakat Lebak Selatan inginkan.

Jauh sebelum moratorium ini, pada tahun 2008, kebijakan moratorium justru sudah ada sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyon. Tentunya kebijakanmoratorium itu dengan berbagai alasan. Pertama, bahwa pemekaran kabupaten yang berlebihan dapat mengacam integrasi NKRI. 

Kedua, tuntutan pemekaran harus melalui mekanisme pembentukan Daerah Persiapan sebelum diluluskan. Ketiga, kebijakan pemekaran daerah menimbulkan beban anggaran bagi pemerintah pusat, seperti DAU dan Dana Alokasi Khusus. 

Keempat, DOB belum mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan secara optimal, sehingga pelayanan publik tidak bisa diberikan dengan baik. Kelima, adanya alternatif peningkatan jangkauan program pemerintahan dan pembangunan dari kabupaten yang sudah ada melalui peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan ke daerah-daerah tertinggal.

Terlepas dari pro-kontra pemekaran daerah di era Presiden SBY hingga Presiden Jokowi saat ini, masyarakat Lebak Selatan masih menantikan pencabutan moratorium, apalagi di kabinet jilid II Presiden Jokowi para menteri sudah dilantik, termasuk Mendagri yang baru Jenderal Tito Karnavian dan semoga saja regulasi mengenai moratorium itu segera dicabut serta didukung agar DOB Kabupaten Cilangkahan cepat terlaksana.

Selain itu, angin segar pemekaran daerah terus terhembus terbawa angin kencang hingga ke pelosok daerah di Lebak Selatan. Lantaran saat kampanye pada Pilpres 2019 lalu Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin berjanji akan mendorong DOB di Provinsi Banten, serta mencabut moratorium pemekaran daerah.