1 tahun lalu · 233 view · 6 menit baca · Politik 42564.jpg
http://www.netralnews.com/

Penat Seorang Jokowi untuk Anak-Anak Ibu Pertiwi

Pemerintahan Republik Indonesia periode 2014-2019 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo memiliki pencapaian yang berdampak nyata. Banyak hal yang sudah dicapai Jokowi memberikan polesan baru pada wajah Republik Indonesia. Daerah Ibu Kota sampai dengan daerah terluar Indonesia dapat merasakan hasil jerih payah kepedulian Presiden Jokowi terhadap bangsa ini.

Akan tetapi, timbul pertanyaan dan perhatian di benak saya setelah melihat jalan pemerintahan Jokowi saat ini. Apakah pencapaian pemerintahan Jokowi ini hanya untuk “kelompok tertentu” atau untuk “pencitraan” semata? Dan apakah memang Jokowi sudah peduli terhadap generasi masa depan Indonesia?

Mari kita nilai secara objektif pencapaian jalan pemerintahan Jokowi terhadap kepentingan generasi masa depan Indonesia. Indikator yang dipakai untuk penilaian ini adalah Indikator Pembangunan Berkelanjutan.

Untuk membantu negara-negara dalam mengambil keputusan yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, Komisi Pembangunan Berkelanjutan PBB menyusun indikator pembangunan berkelanjutan sebagai acuan negara-negara dalam mengukur pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya peningkatan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. Kebutuhan penduduk khususnya di Indonesia yang semakin meningkat cenderung membuat perilaku masyarakat semakin konsumtif dan semakin mengabaikan kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, usaha menjaga lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan menjadi semakin penting untuk dilakukan sehingga kebutuhan kehidupan generasi yang akan datang dapat terpenuhi.

Pada tanggal 2 Agustus 2015, sebanyak 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia, secara aklamasi mengadopsi dokumen berjudul “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” (Mengalihrupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan). Dokumen ini kemudian disahkan oleh Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di KTT Pembangunan Berkelanjutan PBB di New York pada 25-27 September 2015.

Dokumen tersebut terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dan terbagi menjadi 169 target. Artikel ini akan menjelaskan secara singkat dan sederhana dalam memberikan informasi terkait pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Target pertama dari Sustainable Development Goals (SDGs) adalah mengakhiri kemiskinan, dengan beberapa indikator pendukung antara lain menurunkan jumlah orang yang hidup kurang dari $1,25/hari. Kemiskinan merupakan masalah utama di setiap negara sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi.

Presiden Jokowi melalui program Nawa Cita melakukan pembangunan di Indonesia dari pinggiran dan desa-desa untuk memperkokoh kerangka negara kesatuan. Berdasarkan data BPS (2016a) provinsi dengan presentase penduduk miskin terbesar memang terletak di pinggiran Indonesia di antaranya Provinsi Papua (28,54%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (25,43%) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (22,19%).

Gambar 1 Persentase Penurunan Kemiskinan di Indonesia tahun 2010-2015 (Sumber: BPS 2016)

Program pengentasan pada pemerintahan yang lalu sangat berorientasi kota atau “Jawa Sentris” namun Jokowi menginginkan program ini seharusnya sudah mempunyai orientasi “Indonesia Sentris” agar angka kemiskinan di Indonesia dapat menurun (Kantor Staf Presiden et al. 2016).

Program Pemerintahan Jokowi berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan. Presiden Jokowi juga selalu mengajak masyarakat Indonesia mengubah pola hidup yang konsumtif menjadi produktif.

Hasilnya, Data BPS (2016a) menunjukkan persentase penduduk miskin di Indonesia menurun dari 13,33% pada tahun 2010 menjadi 11,22% di tahun 2015. Kantor Staf Presiden et al. (2016) dalam situs PresidenRI.go.id menyebutkan jumlah penduduk miskin di Indonesia terus mengalami penurunan, dari 28,51 juta (11,22%) pada Maret 2015 menjadi 28,01 juta (10,86%) pada Maret 2016. Data ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia terus menurun dalam era Jokowi.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, Presiden Jokowi selalu mengajak masyarakat untuk mengubah pola hidup yang konsumtif menjadi produktif. Pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dapat memberikan banyak manfaat salah satunya adalah dapat mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pola hidup yang konsumtif merupakan penghambat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Pola hidup konsumtif ini banyak dianut masyarakat perkotaan.

Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang banyak dan kemudahan akses terhadap berbagai jenis fasilitas yang tersedia. Berdasar riset Kadence Internasional pada 2013 bahwa 28% orang Indonesia punya pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan bulanannya (Wirajati 2017).

Daya tarik terhadap kemudahan akses inilah yang membuat wilayah perkotaan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan SDGs. Volume sampah menjadi salah satu faktor perubahan pola hidup perkotaan dan juga salah satu indikasi terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Gambar 3 Perkiraan Produksi Sampah dan Volume Sampah Terangkut, serta Persentase Sampah yang Tertanggulangi di Indonesia tahun 2014 dan 2015. *tidak termasuk Tanjung Selor dan Jayapura **tidak termasuk Palembang, DKI Jakarta, Mataram dan Jayapura (Sumber: BPS 2016b).

Sebagai gambaran, Kuswara (2017) menyebutkan bahwa perubahan pola konsumsi masyarakat yang meningkat saat bulan Ramadan menyebabkan volume sampah di Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan hingga 20 ton setiap harinya. Selama tahun 2014-2015, produksi sampah per hari di 34 Ibu Kota provinsi di Indonesia mengalami penurunan yaitu dari 68,64 ribu mpada tahun 2014 menjadi 50,45 ribu m3.

Penanggulangan sampah juga menunjukkan perkembangan yang baik dengan persentase sampah yang tertanggulangi mengalami peningkatan yaitu dari 70,79% menjadi 80,91%. Produksi sampah bila disertai dengan penanggulangan yang baik akan menurunkan polusi. Hal ini membuktikan bahwa selama tahun 2014-2015, polusi yang muncul akibat timbunan sampah sudah mulai berkurang.

Sampah dengan volume yang terus meningkat dapat meghasilkan Gas Rumah Kaca (GRK), salah satunya adalah gas metana (CH4). Peningkatan emisi GRK dapat mengakibatkan pemanasan global (global warming) karena fungsi GRK adalah menangkap energi panas matahari agar tidak terlepas seluruhnya kembali ke atmosfer.

Pemanasan global dapat meningkatkan suhu “ruangan” bumi dan berdampak terhadap perubahan iklim yang ekstrim sehingga mengganggu musim kemarau ataupun musim hujan. Efek dari perubahan iklim yang ekstrim sering kita lihat di media massa seperti bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Bencana-bencana alam yang mengakibatkan kerugian ekonomi dan memakan korban manusia termasuk dalam Indikator Pembangunan Berkelanjutan.

Perubahan iklim merupakan merupakan sesuatu yang alami dan terjadi secara perlahan. Akan tetapi, pemanasan global dapat mengganggu jalannya perubahan iklim dan menimbulkan banyak bencana. Pemerintah Indonesia sangat mawas terhadap fenomena global ini. 

Pemerintah mengeluarkan Perpres 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) sebagai bentuk nyata komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15 dalam menurunkan emisi sebesar 26% dari skenario pembangunan Business as Usual (BAU) pada tahun 2020 dengan dana sendiri tanpa mengorbankan pembangunan di sektor lain, atau 41% jika mendapatkan bantuan internasional. 

Akan tetapi, sulit bagi masyarakat awam melihat wajah perubahan iklim secara nyata disekitarnya. Namun, wajah perubahan iklim yang sering menghiasi media massa di Indonesia salah satunya adalah Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut.

Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut merupakan salah satu penyumbang emisi GRK terbesar di Indonesia. Haryanto (2016) menyebutkan sektor kehutanan dan lahan gambut tercatat sebagai penyumbang emisi terbesar di Indonesia (hingga 84%). Global Forest Watch Fires dalam Harris et al. (2015) mencatat bahwa lebih dari setengah (52%) dari kebakaran terjadi di wilayah lahan gambut di Indonesia.

Lahan gambut di Indonesia sebagian besar berada di pulau-pulau terbesar di Indonesia diantaranya Sumatera, Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim salah satunya Kebakaran Hutan dan Lahan.

Salah satu capaian peningkatan efektivitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim adalah penurunan jumlah peringatan titik api (hotspot) di hutan dan lahan. Target Jumlah hotspot pada kawasan non konservasi dan lahan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi menurun 10% dari batas toleransi maksimum jumlah hotspot sebesar 32.323 HS menjadi 29.091 HS pada tahun 2019.

Hotspot merupakan indikator kebakaran lahan dan hutan yang mendeteksi suatu lokasi yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di sekitarnya. Analisis Global Forest Watch menunjukkan bahwa 75% peringatan titik api terjadi di wilayah lahan gambut. Jumlah Hotspot berdasarkan pantauan satelit NOAA-18 pada kawasan hutan non konservasi dan lahan di 3 pulau adalah 19.901 titik.  

Hal ini berarti pada tahun 2015 berhasil menurunkan jumlah Hotspot di kawasan hutan non konservasi dan lahan sebanyak 12.422 titik dari rerata baseline data Hotspot tahun 2012. Dengan kata lain, penurunan Hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan di 3 pulau pada tahun 2015 sebesar 38,43% dari target yang ditetapkan sebesar 2% sehingga capaian penurunan Hotspot sebesar 150% (KemenLHK 2016).

Capaian-capaian tersebut tidak bisa diwujudkan hanya oleh Presiden Jokowi namun juga harus dibantu oleh para menteri serta jajarannya di Kabinet Kerja dari hulu (pusat) sampai ke hilir (daerah), dan juga pastinya berkat kontribusi masyarakat Indonesia. Tugas kita sebagai salah satu aktor di negara ini agar hal positif ini tidak cuma “mampir” adalah terus mengawal dan meningkatkan apa yang sudah dicapai Jokowi.

Jadi saya sebagai warga negara Indonesia mengajak rakyat Indonesia dan Pemerintah agar saling mendukung dan terus bekerja sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki daya resiliensi yang tinggi. Keep our future generation safe, strong and happy! Ayo kerja, kerja, kerja! Dirgahayu Republik Indonesia ke-72 

Artikel Terkait