Kata "miskin" memiliki beragam definisi dan ilustrasi. Kita biasa mengartikannya sebagai ketidakmampuan dalam beberapa hal, misalnya pemenuhan kebutuhan dasar, akses faslitas umum, dan seterusnya.

Dalam pengilustrasian pun, miskin indentik dengan sesuatu yang usang, kumuh, dan tradisional. Definisi dan ilustrasi ini jelas kualitatif.

Agar lebih kuantitatif, maka kemiskinan Indonesia selama ini diukur menggunakan Garis Kemiskinan (GK) yang mewakili kebutuhan makanan dan non-makanan masyarakat. Dalam GK, kontribusi komoditas makanan relatif lebih tinggi dibandingkan non-makanan. 

Misalnya per Maret 2019, di daerah perdesaan, kontribusi makanan dalam GK mencapai 76,48 persen. Artinya, pengeluaran masyarakat masih cukup tinggi untuk kebutuhan pangan. Ini tentu menjadi beban bagi masyarakat miskin.

Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (rastra) hadir sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya. 

Secara historis, program ini telah berlangsung sejak tahun 1998 dalam bentuk Operasi Khusus (OPK) sebagai bagian dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk mengatasi lonjakan harga dan kerawanan ketersediaan pangan akibat krisis 1997/1998 dan terjadinya kekeringan El Nino. 

Pada tahun 2002-2016, program ini berubah menjadi subsidi Beras untuk Keluarga Miskin (raskin) dengan manfaat yang diterima berupa beras 15kg/KPM/bulan dengan harga tebus Rp1.600,00/Kg.

Tahun 2016, istilah raskin berubah menjadi rastra atau Beras untuk Keluarga Sejahtera. Kemudian tahun 2017, program Rastra mengalami transformasi dari pola subsidi menjadi pola bantuan sosial (bansos) pangan berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).  

Tahun 2017, sebagai masa transformasi, rastra berjalan dalam 2 bentuk, yaitu rastra dalam skema subsidi di 470 kab/kota dan rastra dalam skema bansos yang disebut BPNT di 44 kota terpilih.

Tahun 2018, program BPNT menjangkau 219 kabupaten/kota dan sisanya 295 kab/kota menerima rastra dalam skema bansos. Rastra dalam skema bansos ini tanpa biaya tebus dan diterimakan sejumlah 10kg beras/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berbeda dengan rastra tahun 2017. 

Tahun 2019, BPNT ditargetkan dapat mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kemudian, tahun 2020, dalam nota keuangan dan RAPBN 2020, BPNT akan dikembangkan menjadi Kartu Sembako dengan nilai manfaat Rp150.000/KPM/bulan (sebelumnya hanya Rp110.000/KPM/bulan) untuk 15,6 juta KPM. 

Sebagai program yang telah berjalan hampir 21 tahun dan terus mengalami pengembangan, maka sudah tentu perlu dilihat sejauh mana ia dapat membantu masyarakat. 

Salah satu hasil penelitian Effect of Growing Up Poor on Labor Market Outcomes Evidence from Indonesia pada September 2019 (publikasi ADB) menyebutkan bahwa raskin tidak terbukti memberikan mediasi bagi peningkatan penghasilan bagi anak miskin saat dewasa karena hanya berupa bantuan temporer.

Sementara itu, dari segi persebarannya, menurut data BPS per Februari 2018, hanya terdapat sejumlah 61,26 persen dari Rastra yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan terbawah (desil satu sampai empat). Sebagian cukup besar lainnya masih diterima oleh kelompok pendapatan di atasnya.

Sejalan dengan itu, data BPS juga menunjukkan bahwa distribusi rumah tangga penerima program raskin (rastra) selama periode 2008 dan 2018 masih belum banyak perkembangan. Baik pada tahun 2008 maupun 2018, terdapat 20 persen penduduk teratas yang menerima raskin (rastra) meskipun hanya 4-5 persen.

Sementara itu, penerima raskin (rastra) oleh 40 persen kelompok terbawah cukup mendominasi, namun hanya mencapai 55-62 persen. Dari data ini, maka perlu digarisbawahi bahwa setidaknya selama 11 tahun program ini berjalan, penyalurannya masih kurang tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya, distribusi rastra cenderung diratakan meski proporsi miskin-kaya tidak sama. Dalam beberapa riset dan evaluasi, alasan pemerataan ini karena data tidak akurat (mismatch). Sehingga untuk menghindari terjadinya konflik, diputuskan untuk dibagi rata sesuai dengan kesepakatan bersama.

Sementara itu, anggaran dana untuk raskin (rastra) termasuk relatif besar apabila dibandingkan dengan program lain. Misalnya berdasarkan APBN tahun 2018, anggaran untuk PKH sebesar 17,1 triliun rupiah sementara untuk rastra sebesar 20,8 triliun rupiah. 

Sangat disayangkan anggaran sebegitu banyak tidak tersampaikan dengan tepat bagi pihak yang berhak. Pemerintah perlu memperbaiki kembali validitas data penerima rastra karena adanya mismatch juga memunculkan dilema bagi pengambil keputusan tingkat daerah.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu mempertajam kepekaan terhadap sesama. Bahwa bantuan ini diperuntukkan bagi saudara sendiri, yang bahkan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Tidak seharusnya turut menerima bila tak berhak.

Alangkah eloknya bila semua tepat sasaran. Bayangkan, betapa banyak saudara kita yang mungkin terentaskan dari belenggu kemiskinan.

Lebih dari itu, raskin (rastra) sebenarnya adalah perlindungan sementara bagi keluarga yang terkena guncangan ekonomi (krisis). Oleh karena itu, pada masa normal, ada baiknya dilakukan perbaikan konsep/skema. Harapannya, bantuan lebih difokuskan untuk peningkatan kompetensi dan kemampuan berproduksi.