Masa kolonialisme, orang Belanda yang datang dan bersikukuh menetap di Hindia (Indonesia), di mana mereka sangat berhasrat menguasai, dengan bermesraan dengan para feodal pribumi ningrat untuk mengeksplorasi dan eksploitasi penduduk Hindia lemah dan miskin. 

Selama ratusan tahun lebih, mencengkeram bumi Hindia, semata untuk mencapai kedigdayaan superioritas bangsa Belanda–yang menyokong dan menopang ekonomi mereka–dan meningkatkan kehormatan tuan dan nyonya Belanda di antara tuan dan nyonya bangsa terhormat lainnya.

Terjadi penjajahan–penindasan dan kesewenang-wenangan di Hindia, tapi orang Hindia menerimanya dengan kesadaran dan moralitas yang sangat illahi.

Terjemahan sifat “illahi” orang-orang Hindia adalah sebuah sifat legawa, dengan kesetiaan dan penghargaan pada para tuannya/raja-rajanya, yang harus dihormati sebagaimana biasa sejak mereka lahir di bumi. Penindasan, oleh bangsa sendiri.

Padahal pola penindasan tersebut adalah cikal-bakal sebuah perlawanan, seperti yang selalu coba disampaikan (Max) Havelaar, untuk melawan atas segala macam bentuk penindasan.

“Semut diinjak akan menggigit” ini kata Haveelar.

Kolonialisme datang dengan wajah (penaklukan) manusiawi, yang disebut pembangunan dan modernisasi. Kerja paksa disebut partisipasi rakyat demi peningkatan ekonomi bangsa. Diam disebut kedamaian yang damai. Pemerkosaan keyakinan disebut tugas mulia penyelamatan orang berdosa. 

Begitulah sosok Multatuli, dengan karyanya, menggelitik raksasa kolonialis dengan tokoh Havelaar-nya. Sosok Havelaar yang adil sejak dalam pikiran, yang tampaknya mustahil ada dalam dunia nyata.

Objek karya Multatuli adalah sebuah kesatuan daerah dan masyarakat–Indonesia–yang disebut Hindia yang (dipaksa) menyatu dengan Belanda–minus Papua–kala itu.

Glorifikasi bahwa Barat (Belanda) adalah kemajuan dan timur (Hindia) adalah ketertinggalan. Glorifikasi ide ini adalah sebuah kebenaran umum, yang berkonsekuensi, orang-orang "maju" ini pantas untuk memaksa dan memeras manusia-manusia Hindia tertinggal.

Penindasan pada orang-orang Hindia, dengan segala macam cara, disertai dan dijiwai dengan justifikasi mulia, sebuah superioritas moral dan intelektualitas negara barat. Penindasan dan penjajahan itu untuk menyokong peradaban si Barat yang maju dan modern.

***

Di suatu masa, pasca lepasnya Hindia (Indonesia) dari kolonialisme Belanda, ditemukan sebuah isu hak asasi–kemerdekaan–dalam sebuah gaya kolonialisme (versi Indonesia) baru, di salah satu wilayah de jure Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)–Papua.

Orang yang aktif menyuarakan isu ini ke mata dunia internasional, biasa menyebut Papua sebagai West Papua.

Seorang outsider Papua–warga negara Indonesia dari tanah Bali–bernama I Ngurah Suryawan, menguliti struktur antropologi (Jiwa Yang Patah, 2013), yang malu-malu mencoba menggerogoti keberpihakan hati untuk lebih gentle atau manusiawi dalam bersikap.

Menyikapi sebuah fakta antropologis, tentang adanya sebuah kondisi terang identik penjajahan (oleh bangsa sendiri) di atas tanah Papua.

Pada suatu titik, para Papua menyebutnya penjajahan karena konsekuensi ketimpangan pembangunan dan diskriminasi karena ke-papua-annya. Konsekuensi penjajahan ini ada di mana-mana bahkan di tanah mereka sendiri.

Pendapat Suryawan, ada pola kesamaan penjajahan Hindia-Belanda dengan Papua-Indonesia, yaitu eksistensi para feodal (bahkan orang Papua sendiri) yang menggerogoti bangsanya sendiri, dan pola pemerkosaan keyakinan dan budaya Papua melalui modernisasi ala Indonesia yang dahulu dibawa orang-orang Barat.

***

Pertanyaannya menilik kisah Havelaar: “Tidak adakah sosok Havelaar, dari kalangan orang Papua yang melawan dan melakukan kritik dari dalam?”

Kalau melakukan perlawanan dengan mengambil kutub berseberangan secara frontal jelas sudah ada. 

Pola “separatis” demikian ini tentu pola yang usang dan kadang akan buntu, hanya dengan pertumpahan darah sesama anak manusia kemungkinan bisa terjadi. Tidak realistis untuk dimensi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum di Papua, masa sekarang ini (tahun 2020).

Yang dijadikan tahanan politik, karena diduga/dituduh separatis juga sudah banyak bahkan mati entah dibunuh, terbunuh atau bunuh diri. Lima ratus ribu manusia (orang Papua) konon telah menjadi korban cap separatisme ini.

Nama pelawan paling mentereng di masa ini adalah Benny Wenda dan  ada lagi muncul beberapa waktu belakangan ini yang mengusung pola yang sama dengan Benny Wenda.

Perlawanan Benny Wenda, elegan bertaraf internasional–hingga punya kantor perlawanan resmi di London–yang salah satunya, lobi ke dunia internasional meminta referendum atau penentuan pendapat rakyat (ulang) di tanah Papua. 

Dalam perspektif hukum internasional, tentu hal ini mustahil dilakukan, karena referendum dahulu juga dalam pengawasan dunia internasional. Pasca referendum, Papua sah menjadi bagian dari NKRI. 

Wacana referendum kedua untuk Papua, sama seperti membuka ruang referendum untuk ketiga dan seterusnya, dan akibatnya, tentu bisa menulari semua wilayah Indonesia lainnya untuk minta referendum. 

Multatuli melawan dengan sastra, dan I Ngurah Suryawan melawan dengan rasionalitas ilmu antropologi. Berdua, mereka adalah para pelawan terhadap dominasi-dominasi pendapat dan doktrin mayoritas.

Pertanyaan terbesar, tidakkah ada rasa rindu dan persatuan di hati para orang Papua (pengusung separatis), untuk menciptakan kemakmuran dan kedamaian bagi setiap orang Papua dalam bingkai NKRI?

Atau memang, mereka (para pejuang pemisahan) ini sedang lelap dalam dongeng, menunggu seorang mesias, seorang pelawan dari dalam, untuk mencapai tujuan hakiki kemerdekaan bagi setiap orang manusia Papua, yang kenyang perutnya dan tidak patah jiwanya?

...Saya mempunyai sebuah mimpi bahwa suatu hari kelak, anak saya yang kecil akan hidup (dan berkarya) dalam sebuah bangsa/negeri di mana mereka tidak akan dinilai oleh warna kulitnya, tetapi oleh isi dan muatan wataknya...

Cuplikan pidato Martin Luther King, I Have A Dream, tentu berlaku untuk semua manusia di Indonesia, suatu bangsa Indonesia yang lebih adil dan bebas.