10 bulan lalu · 133 view · 3 menit baca · Politik 53253_76884.jpg

Pemuda, Pendidikan, dan Regenerasi Politik

Berbicara tentang pemuda tidak pernah kita temui tepiannya. Ia bagaikan diskursus yang tidak pernah habis untuk diperbincangkan, diseminarkan. Bahkan dalam dunia literasi pun kebanyakan tema yang diusung mengandung unsur tentang kepemudaan.

Betapa tidak, pemuda digambarkan sebagai seorang yang memiliki semangat heroik dalam membangun bangsa. Keterlibatan dan partisipasinya tentu membawa suatu nilai yang ideal.

Pemuda adalah penggerak bangsa. Begitulah sejarah mencatat eksistensi pemuda dalam menggerakkan serta membangun zaman.

Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah pemuda sebesar 62,4 juta jiwa pada tahun 2015 atau 25% dari total penduduk Indonesia, dan diperkirakan saat ini bertambah, seiring dengan proyeksi pertambahan usia produktif di Indonesia. Betapa bombastisnya jumlah pemuda di tanah air.

Bayangkan ketika dari sekian persen tersebut, pemuda dapat turut andil dalam dunia politik. Tentu, bukan lagi memberikan suaranya dalam pemilu, namun turut andil dalam memainkan dinamika politik.

Urgensi terhadap mandetnya regenerasi politik, seyogianya bukan sekadar regenerasi terhadap usia generasi, tapi juga dalam bentuk pemikiran, visi dan pandangan, nilai-nilai utama kepemimpinan, demokrasi, kesetaraan, dan kesejahteraan. Nilai-nilai tersebut dapatlah terakomodir ketika perubahan mendasar tersebut dilakukan melalui rejuvenasi atau pemudaan kembali.


Hal ini akan berimplikasi tentu pada independenitas pemuda dalam menyampaikan gagasan-gagasannya dengan semangat perubahan tanpa harus dipengaruhi oleh golongan tua dengan segala kepentingannya, dan terkurung oleh suatu sistem yang cenderung tidak aspiratif dan akomodatif dalam pemerintahan yang telah mengakar.

Kepentingan para elite politik dan juga golongan tua yang secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan aktivitas politik, lebih hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompoknya, sehingga hal ini menghambat keterlibatan pemuda dengan memberikan gagasan ideal dan nilai yang telah mereka perjuangkan, bagi masyarakat, negara dan bangsa.

Realitas di atas cukup menghambat bagi pemuda untuk menembus tirani kekuasaan yang telah terbangun oleh kepentingan oknum elite politik yang telah lebih dahulu menguasai aktivitas politik secara menyeluruh.

Selain itu, tak jarang juga pemuda selalu dibenturkan dengan persoalan pengalaman dan bentuk kredibilitas secara nyata langsung, terkhusus dalam hal aktivitas politik. Hal ini tentu merupakan suatu bangunan untuk membangun ketidakpercayaan pada pemuda di mata masyarakat.

Sedangkan apabila kita melihat pos-pos pemimpin, baik nasional maupun daerah, diisi mayoritas oleh golongan tua yang tidak jarang visi dan misinya kurang atau tidak progresif sehingga proses pembangunan mengalami stagnasi.

Membangun Pemuda Melek Politik


Membangun pemuda yang melek terhadap politik bukanlah suatu hal yang mudah. Ia harus melalui tahapan-tahapan, salah satunya dengan memperkuat pendidikan politik.

Pendidikan politik merupakan faktor penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam pemilihan umum. Dengan pendidikan politik yang diberikan pada pemuda, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang dinamika politik yang telah berkembang.

Menurut Tapscott, kesadaran modernitas pemuda atas nasionalisme tidak lagi bersifat historis, melainkan sangat fungsional. Tentu dengan adanya pendidikan politik akan dapat membuka pandangan pemuda pada perihal isu-isu ekonomi, sosial, dan politik.

Dalam proses dialektika sejarah tentang politik contohnya, politik selalu diasosiasikan dengan kekuasaan, kebijakan, pengambilan keputusan, publik, dan sebagainya. Pernyataan ini mengimplikasikan sesuatu yang sangat mendasar tentang politik. Dalam pahaman banyak orang termasuk pemuda, konotasi negatif selalu berada dalam dekapan politik.

Pahaman ini selalu disematkan dengan sikap yang sangat sinis, dicap dengan kecurangan, kelicikan, tanpa prinsip perihal perebutan kekuasaan dengan beragam cara untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu saja. Oleh karenanya, politik dimengerti sebagai perilaku buruk kolektif yang secara hukum terlembagakan dan termaklumkan.

Munculnya pemuda apolitis merupakan suatu gambaran betapa buruknya sistem perpolitikan kita. Sedangkan di ruang perkuliahan selalu dikemukakan politik merupakan tentang perwujudan kekuasaan, kebijakan, pengambilan keputusan, tatanan sosial, dan etika yang dibahas secara ideal.

Yang artinya, suatu gagasan sebuah keputusan seharusnya dibuat secara objektif, berdasarkan pada kebaikan bersama dan prinsip egalitarian.

Pemuda harus menyadari tentang fitrahnya sebagai generasi estafet pemimpin dan sebagai generasi perubahan di semua lini. Ketika para pemuda lupa akan tanggung jawab ini, maka harapan bangsa ini untuk bangkit dan maju nyaris tidak ada.

Di sinilah sebenarnya peran dan fungsi pendidikan politik bagi pemuda. Dengan adanya pendidikan politik yang diberikan, pemuda dapat membuktikan bahwa politik bukanlah suatu hal yang selalu berbau negatif, melainkan politik adalah proses membuat keputusan kolektif di dalam sebuah komunitas, masyarakat atau kelompok, dengan menggunakan pengaruh dan kekuasaan.


Pendidikan politik tidak hanya mesti dilakukan diruangan-ruang tertutup, namun bisa pula di ruang terbuka dengan memanfaatkan jejaring media sosial. Mengapa demikian, sebab pemuda dan generasi millenial di Indonesia adalah pemakai media sosial yang fanatik dan kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi.

Tak cukup hanya pendidikan politik, golongan tua dan para elite politik harus juga dapat memberikan kepercayaan pada pemuda untuk terlibat aktif dalam dunia politik. Sehingga, pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Artikel Terkait