Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh negara.

Dari pengertian desa di atas, dapat diuraikan beberapa unsur desa. Pertama; desa memiliki suatu masyarakat hukum sebagai warga desa. Kedua; desa memiliki batas wilayah kekuasaan yang jelas. Ketiga; desa memiliki pemerintahan desa sendiri, yang mengatur dan mengurusi jalannya pemerintahan dan masyarakat desa. Keempat; diakui oleh negara sebagai sebuah desa.

Sebelum lebih jauh membahas mengenai desa, saya ingin membahas dulu pengertian pemerintah desa dan pemerintahan desa. Di sini kita sering keliru memahami pemerintah desa dan pemerintahan desa, yang terlihat sama namun memiliki pengertian yang berbeda.

Pengertian pemerintah desa adalah kepala desa (kebawah), yakni perangkat desa (sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis), kepala dusun hingga RT/RW. Perangkat desa diangkat oleh kepala dengan tujuan untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas. 

Sedangkan pengertian pemerintahan desa adalah kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, RT/RW dan sudah termasuk BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pemerintah desa menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisien, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Dari kesemua asas penyelenggaraan pemerintahan desa di atas merupakan roh dan semangat penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa dan BPD desa.

Adapun tugas, wewenang dan kewajiban kepala desa, yakni menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Di antaranya; memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, dll.

Bila kita melihat tugas dan wewenang kepala desa atau pemerintah desa, selain daripada pelaksanaan tugas teknis penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tanggungjawab moral membina masyarakat desa, baik pembinaan dalam tertib kehidupan bermasyarakat maupun pembinaan dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Selanjutnya, kepala desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran, setelah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota, serta menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Dan, masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta memperoleh pelayanan yang sama dan adil di pemerintah desa.

Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Meskipun di desa, sudah ada BPD yang mengawasi secara langsung penyelenggaraan pemerintah desa, masyarakat bisa mengawasi secara langsung penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa.

BPD memiliki fungsi sendiri, yakni membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Namun, dalam banyak kesempatan dan dalam banyak tempat (desa), ada semacam "kecenderungan" kepala desa (kebawah) bekerja sama dengan BPD, mencuri uang masyarakat desa.

Padahal, kepala desa dilarang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban, melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.

Demikian juga dengan BPD, BPD dilarang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa, melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.

Memang, Dana Desa (DD) itu menggoda, besar sekali; ratusan dan miliaran bahkan, dan masuk dari berbagai pintu. Pendapatan asli desa dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota dan alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

Melihat sumber DD di atas, maka ini menjadi perhatian pemuda untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa. Pertama; mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menyadarkan masyarakat dibawah, menyampaikan kepada masyarakat tentang hak-haknya di pemerintah desa.

Kedua; bila pemuda tidak dirangkul oleh pemerintah desa, jalan satu-satunya, kita terus kawal dan kritik terhadap pemerintah desa, dengan menawarkan konsep penyelenggaraan pemerintahan desa yang jujur, transparan dan terintegrasi dengan teknologi dan informasi.

Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa