Mahasiswa
2 tahun lalu · 205 view · 4 min baca menit baca · Politik httpsemarang.bisnis.comphotosview2011091920846pemuda-tamansiswa-gelar-aksi-tolak-politik-uang.jpg
semarang.bisnis.com

Pemuda itu Mahal di Mata Politik Uang

Pemuda di zaman pra-kemerdekaan Republik Indonesia sebagai garda terdepan untuk mencapai kejayaan demi tercapainya cita-cita bangsa, yaitu kemerdekaan mutlak pada tangga 17 Agustus 1945. Hingga tokoh proklamator kemerdekaan yang juga sebagai presiden RI pertama (Ir. Sukarno) mengemukakan pendapatnya tentang pemuda.

Beri aku sepuluh pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia. Ungkapan ini tidak semata-mata sebagai kata-kata kiasan saja. Namun juga menunjukan begitu ‘mahal’ dan berharganya pemuda di mata Ir. Sukarno dan bagi bangsa ini.  Nasib perjuangan pemuda di dalam kemerdekaan tidak berhenti begitu saja.

Tonggak perjuangan akan terus berlanjut hingga tumbangnya pemuda terakhir di dunia ini. Dimana masih ada pemuda, di situlah perjuangan mempertahankan NKRI masih berdiri tegak. Berdasarkan Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 tahun 2009, pemuda didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan, berusia 16-30 tahun.

Kepemudaan dalam sejarah politik Indonesia selalu terkait dengan semangat penuh vitalitas dan revolusioner. Bahkan ada yang menempatkannya sebagai aktor sejarah yang berperan sentral karena posisinya dalam berbagai peristiwa selalu dramatis dan lebih seru daripada dunia politik dewasa (Onghokham, 1977: 15).

Teringat dengan pengorbanan pemuda dalam menjaga keutuhan NKRI ini, pada tanggal 28 Oktober seluruh pemuda berupaya untuk bersatu dan berikrar bersama demi tercapainya keutuhan bersama. Isi Sumpah Pemuda yang kedua, Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia.

Jika mengacu pada isi sumpah pemuda ini, maka sebagai pemuda harus bisa menegakkan pilar-pilar kebangsaan yang bisa mengangkat harkat dan martabat negara. Sederhananya dengan melihat kehigenisan partai politik dalam menjalankan tugas-tugasnya di pencalonan daerah atau pemilihan umum lainnya.

Tentang pemilihan umum di Indonesia, sudah berlangsung sebanyak 11 kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Sudah berpengalamanya para partai politik dalam menjalankan roda kepemimpinan. Sehingga sudah tentu memiliki taktik dan setrategi dalam praktik perpolitikan di Indonesia.

Dengan menerapkan asas pemilu luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) di kalangan masyarakat dalam praktik pemilihan umum menjadi tantangan berat partai politik. Namun dengan maraknya praktik money politik, telah menjadikan dunia perpolitikan Indonesia di mata dunia menjadi tercoreng. Rendahnya sikap ‘mahal’ untuk setiap satu suara dalam pemilihan umum mengakibatkan masyarakat menjadi lemah tentang asas pemilu sesungguhnya.

Kejadian ini kerap terjadi di lapisan masyarakat menengah kebawah, khususnya bagi para pemuda yang masih labil akan pendidikan dalam pemilihan umum. Pemuda menjadi sasaran empuk ketika praktik-praktik perpolitikan sedang bergulir. Sebenarnya untuk money politik ini tidak pandang bulu, namun penyebaran yang paling mudah terpengaruh di kalangan pemuda sendiri.

Agent Of Change

Pemuda sebagai agent of change, agen perubahan bagi siapa saja. Baik di lapisan masyarakat lokal maupun global. Dalam hal ini, peranan pemuda untuk perubahan yang lebih terlihat dan nyata di mata masyarakat. Berkaitan dengan praktik politik di kalangan masyarakat perlu dikaji kembali seperti apa kebersihan politik saat ini.

Mengingat banyaknya pencalonan kepala daerah yang bernafsu dalam pemilu untuk memenangkannya. Tak perlu berpikir panjang lebar, yang penting dalam pencalonan bisa terpilih. Tradisi penghabisan harta ketika akan pencalonan sudah menjadi keunikan di perpolitikan daerah. Sebelum pencalonan hidup mewah, namun setelah pencalonan tidak terpilih lalu menjadi melarat.

Parahnya, ada yang hidup di sel penjara karena tidak kuat membayar uang hutannya atau hidup di rumah sakit jiwa karena tidak kuat mengahadapi gejolak hidup hingga stres untuk mengembalikan hartanya kembali. Ini sebenarnya keunikan dan ciri khas perwajahan politik yang hanya berujung dengan kekuasaan uang.

Uang di sini dijadikan sebagai alat dan armada untuk melajunya pemilihan umum. Agar ketika pemilihan tidak ada yang seret  atau susah bergerak. Semua dibuat lancar, aman dan terkendali. Uang sebagai pelicin bagi segala hal.

Lemahnya sikap kritis ketika bergulirnya potik uang akan membangun paradigma baru di mata masyarakat khusnya pemuda. Di sinilah tonggak perpolitikan pemuda yang harus diperkuat dan dibangun kembali. Politik yang dipegang oleh golongan tua telah menguatkan darah korupsi, kolusi, dan  nepotisme yang mengalir lancar di badan perpolitikan.

Dalam UU No.8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tidak ada aturan pemberian sanksi pidana bagi para pelaku politik uang, dan hanya mengatur sanksi diskualifikasi kepesertaan untuk partai politik parpol ataupun calon Kepala Daerah.

Walaupun sudah ada peraturan yang begitu kuat, namun praktik money poltik masih terang-terangan. Ini yang akan mempengaruhi pemikiran pemuda untuk mengikuti jejek-jejak perpolitikan kotor yang sudah susah menjernih untuk mencapai kemurnian di kegiatan pemilu.

Harus ‘Mahal’

Mahal di sini tidak bermaksud untuk menyogok dengan menggunakan uang tebal atau mahal. Namun lebih tepat pada mahalnya harga diri seorang pemuda ketika satu suaranya dihargai dengan uang. Memang harus memiliki sikap idealis ketika harus memerangi money politik.

Ada beberapa hal yang harus dibiasakan bagi pemuda ketika maraknya perpolitikan uang. Pemuda khususnya yang sebagai mahasiswa tentu sudah kerap bergelut di politik kampus. Jika tidak berhati-hati, bibit politik uang di kampus akan menjamur. Jadi sebagai pemuda lagi-lagi harus memiliki pemikiran ‘mahal’.

 Untuk itu upaya tercapainya pemikiran ‘mahal’ memang harus terealisasi dengan segera. Pertama, menolak amplop ataupun segala hal yang berkaitan dengan pembelian suara dalam pemilu.

Kedua, memiliki sikap kepemimpinan agar tidak mudah diajak oleh oknum yang terlibat dalam perpolitikan uang, dan  ketiga, menurut penulis sebagai pangkalnya pemikiran ‘mahal’ yaitu menerima suap hukumnya haram. Jika sudah tertanam pemikiran ketiga tersebut, secara tidak langsung peranan pemuda dalam memerangi politik uang akan berkurang.

Jiwa pemuda yang dicontohkan Rasulullah saw. Sebagai pemimpin memiliki kepribadian Siddiq (jujur), Amanah (dapat dipercaya), Tabligh (menyampaikan), dan Fathonah (cerdas). Pasti pemuda yang memiliki jiwa tersebut, bangsa Indonesia tidak akan kekurangan pemimpin yang bebas dari perpolitikan uang dan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). #LombaEsaiPolitik

Artikel Terkait