Kepedulian anak muda di Indonesia terhadap dunia politik cukup besar. Buktinya, tidak perlu menunggu waktu lama setelah suatu peristiwa politik yang terjadi di negara ini, dagelan mengenai hal tersebut langsung tersebar luas di sosial media. Sontak postingan dan perang komentar menjadi trending topic yang seolah merupakan manifestasi dari gaya berpolitik anak muda masa kini. Namun, bukan berarti sikap responsif anak-anak muda terhadap dunia politik melalui hal tersebut merupakan sebuah pencapaian positif. Sebaliknya, hal tersebut malah menjadi realisasi aspirasi yang negatif dan dapat menimbulkan dampak negatif pula.

Saat Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014 silam, fenomena partisipasi politik melalui sosial media ini menjadi penyemarak pesta demokrasi yang pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan secara bersih, damai dan berkualitas, serta mampu menghasilkan perubahan-perubahan di berbagai segi kehidupan  yang positif. Ketua Umum KPU saat itu, (alm) Husni Kamil Malik mengharapkan Pemilu 2014 dapat menjadi kompetisi yang bisa diikuti oleh masyarakat secara lebih nyaman, membawa ide-ide dan gagasan brilian, serta juga menawarkan program kerja yang dinantikan sesuai kebutuhan masyarakat.

Akan tetapi, realisasi kompetisi positif untuk membangun negeri yang diusung oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden saat itu tidak sejalan dengan gaya dan budaya bersosial media oleh anak-anak muda di Indonesia. Faktanya, berbagai pelanggaran dalam bentuk kampanye hitam dan kampanye negatif mengenai kedua pasang calon lebih bersemarak di antara kehidupan sosial media para pemuda, ketimbang esensi dari perhelatan demokrasi tersebut.

Sebuah observasi yang dilakukan oleh Bubu.com yang bekerjasama dengan pihak Facebook menemukan bahwa sepanjang periode Pilpres 2014, sekitar 70 persen percakapan yang ada di Indonesia dalam aplikasi besutan Mark Zuckerberg itu membahas mengenai Pilpres. Dari jumlah tersebut, sekitar 44,04 persen membicarakan Prabowo, dan 52,47 persen membicarakan Jokowi. Mereka juga menemukan bahwa jumlah pemilik akun terbanyak dari pembuat percakapan mengenai Pilpres tersebut adalah para pemuda dengan usia 25-34 tahun, kemudian disusul dengan yang berumur 18-24 tahun.

Politicawave, sebuah situs yang menjaring percakapan di media sosial, menyatakan bahwa Jokowi–JK menjadi sasaran kampanye hitam dengan jumlah persentase 94,9 persen dan 5,1 persen kampanye negatif. Kampanye hitam yang menyerang Jokowi seperti tuduhan bahawa Ia tidak beragama Islam, dituding bukan keturunan pribumi, dicap sebagai Capres boneka, dan lainnya.  

Sementara pasangan Prabowo-Hatta hanya menjadi sasaran kampanye hitam sebanyak 13,5 persen dan kampanye negatifnya mencapai 86,5 persen. Adapun kampanye hitam yang menyerang Prabowo seperti tuduhan sebagai dalang kerusuhan Mei 1998 dan hilangnya aktivis-aktivis mahasiswa, tudingan membuat gerakan untuk mengkudeta Presiden BJ Habibie, dan lainnya.

Sebenarnya, budaya sosial media di kalangan anak muda di negara ini dapat dijadikan peluang positif dalam membangun partisipasi politik masyarakat khususnya para pemuda. Terlebih lagi di Indonesia, dari hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Komunikasi Universitas Indonesia (Puskakom UI), pada akhir 2014 tercatat jumlah pengguna internet (netizen) di Indonesia mencapai 88,1 juta. Dari jumlah tersebut, 49,0 persen atau mayoritas pengguna internet berusia 18-25 tahun, disusul yang berusia 26-35 tahun sebanyak 33,8 persen, dan usia 35-45 tahun sebanyak 14,6 persen.

Dari data tersebut, sebenarnya, jika dikelola dan diarahkan dengan tepat, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dan kuat untuk menumbuhkan kesadaran serta menggerakkan pemuda untuk turut aktif dalam partisipasi politik di tanah air.

Dengan demikian, akan semakin banyak warga negara khususnya anak muda yang diharapkan memiliki idealisme dan gagasan untuk dapat ikut serta untuk mengawal pemerintahan dalam menjalankan kebijakan yang menyangkut kehidupan bangsa dan negara. Dampak positifnya, visi bangsa ini untuk menciptakan good government memiliki peluang yang lebih besar untuk kemajuang negara ini.

Sebagaimana pandangan para penganut aliran determinisme teknologi, yang semakin yakin akan kekuatan teknologi media, bahwa jenis media yang populer di suatu masyarakat akan berdampak besar terhadap individu maupun struktur sosial. Sehingga, media sosial yang saat ini populer di kalangan masyarakat, khususnya pemuda, dapat menjadi alat pemantik kesadaran pemuda di Indonesia untuk turut serta dalam partisipasi politik yang dapat membangun bangsa ini. Terlebih lagi jika partisipasi politik yang dilakukan melalui sosial media tersebut berupa aspirasi dan gagasan positif yang berpengaruh bagi bangsa dan negara.

Akan tetapi, penggunaan sosial media, di manapun, memang bagaikan pisau bermata dua. Tidak hanya berpotensi menimbulkan dampak positif, sebaliknya juga dampak negatif.  Terlebih lagi jika realisasi partisipasi politik para pemuda melalui sosial media dengan cara negatif yang terus membudaya. Sebagaimana yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, partisipasi politik melalui sosial media banyak direalisasikan melalui postingan yang menimbulkan mudarat. Sebagaimana yang terjadi saat perhelatan pesta demokrasi, kampanye hitam dan negatif yang dibalut dengan isu-isu suku, agama dan ras serta isu lainnya.

Kemudian penyampaian aspirasi dan kritik terhadap pemimpin yang juga kerap direalisasikan dengan cara-cara yang sangat menyimpang dari karakter budaya timur yang santun. Serta penyebaran informasi-informasi yang tidak berasal dari sumber-sumber yang valid yang berpotensi merugikan suatu pihak atau golongan. Ini semua tersaji di sosial media dan telah menjadi cara negatif yang membudaya khususnya di kalangan pemuda.

Yang lebih memprihatinkan, media masa yang seharusnya bisa diharapkan menjadi penetralisasi dan pembendung isu-isu yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan bangsa ini, malah turut serta meramaikan melalui medianya masing-masing.

Contohnya, saat isu-isu SARA yang gencar seperti pada Pilpres 2014 silam, beberapa media malah memainkan isu tersebut dengan berbagaimacam ulasan yang menarik masyarakat. Ketika isu komunisme yang mengarah ke salah satu calon Presiden saat itu dihembuskan di sosial media, media-media masa malah menjadikan kabar simpang-siur ini sebagai headline berhari-hari di medianya.

Oleh karena itu, peran media masa yang dianggap “lebih netral” dan memiliki sumber yang lebih valid ketimbang isu-isu yang berdedar di sosial media sangat dibutuhkan. Media masa harusnya dapat menjadi rujukan utama saat isu-isu tersebut mulai menjadi viral di sosial media dan merugikan suatu pihak atau golongan. Bukan malah sebaliknya, seperti yang mulai membudaya saat ini, media masa malah menjadikan isu-isu simpang-siur di sosial media sebagai sumber beritanya dan semakin memperkeruh keadaan di negara ini.

Serta bagi para pemuda, hendaknya dapat lebih bijak dalam mempercayai dan menyebarkan informasi di era digital yang penuh dengan berbagai macam informasi seperti saat ini. Sehingga, para pemuda yang diharapkan memiliki idealisme dan semangat dalam membangun negeri ini dapat berpartisipasi dalam kancah politik melalui sosial media dengan cara dan hasil yang positif.

#LombaEsaiPolitik