Seabad yang lalu, Sijfert Hendrik Kooders, seorang ahli botani muda, berangkat dari Netherlands ke Hindia Belanda untuk mengurus masalah hutan di sana. Setibanya di Hindia Belanda, Kooders bekerja sebagai houtvester (pejabat kehutanan) di Bogor. Kooders memang terkenal sebagai satu dari sekian pemuda non pribumi yang sangat peduli akan kelestarian hutan pada waktu itu. Berkat kepiawaiannya, program pengelolaan hutan mulai berjalan lancar untuk pertama kalinya, melalui kebijakan pemerintah.

Panji Yudistira, dari Kementerian Lingkungan Hidup menyebut bahwa Kooders pernah berkeliling pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur untuk mendata sumber daya hutan yang ada. Hasil dari beberapa penelitiannya kemudian dibukukan, seperti ‘Briddragen tot de Kennis der Boomsoorten van Java’ (Sumbangan Total Pengetahuan Tentang Jenis-Jenis Pohon Dari Jawa) dan ‘Flora von Cibodas’.

Sepanjang hidupnya, Kooders berkomitmen memperjuangkan kegiatan konservasi alam, hingga ajal menjemputnya di usia 56 tahun, akibat penyakit paru-paru yang dideritanya. Namun, semangat Kooder dalam memperjuangkan kelestarian alam tidak berakhir di situ saja. Ada nama-nama pemuda lain seperti, Effendi A. Sumarjaya, Otto Sumarwoto, dan Prof Dr. Herman Hareuman yang melanjutkan perjuangannya. Ini bukti bahwa peran pemuda dalam melindungi sumber daya alam sangat krusial dan harus berkelanjutan.

Elan vital pemuda sebagai green leader atau ujung tombak perlindungan lingkungan hidup, terus berlanjut karena pemuda dianggap memiliki modal yang mumpuni dalam melakukan aksi nyata. Sebut saja modal idealisme, inovasi, kreatifitaas, mobilitas, yang tinggi. Seperti para pemuda yang tergabung di NGO atau kelompok pecinta alam. Mereka tidak segan-segan melawan oknum perusak lingkungan dengan pelbagai cara.

Mereka bergerak melalui pendidikan-pendidikan non-formal untuk masyarakat, sampai aksi demonstrasi jalanan untuk menyuarakan hak-hak pelestarian alam. Konsistensi perjuangan mereka didukung penuh oleh masyarakat, meski pun beberapa kali terlibat bentrok dengan petugas keamanan yang diutus oleh korporasi atau oknum pemerintah.

Bayangkan, bagaimana jadinya apabila tidak ada yang peduli terhadap kerusakan alam? Sementara setiap tahun, industri terus memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat. Jumlah produksi dipengaruhi oleh permintaan konsumen. Jika populasi manusia semakin meningkat setiap tahun, itu artinya kebutuhan akan barang-barang yang diproduksi oleh industri juga makin meningkat.

Bonus Demografi di Indonesia

Mari kita ulas sedikit mengenai bonus demografi Indonesia saat ini. Demographic dividend atau bonus demografi merupakan situasi di mana kelompok produktif, dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun, akan mendominasi populasi masyarakat. Bappenas memprediksi pada tahun 2030 nanti, populasi kelompok produktif ini bisa mencapai 64% dari total jumlah penduduk sekitar 297 juta jiwa. Kelompok ini disebut Tifatul Sembiring sebagai kelompok yang akan membawa keuntungan ekonomi bagi Indonesia.

Akan tetapi, peningkatan ekonomi yang semakin pesat, mengakibatkan eksploitasi besar-besaran. Lihat saja film dokumenter besutan Dandhy Dwi Laksono bersama Watchdoc itu. Dua film yang sempat popular, yakni Sexy Killer (2019) dan Kinipan (2021). Di film itu, kita bisa melihat bersama-sama bagimana hutan bagaikan susu sapi yang diperah sampai hampir kering. Di film Sexy Killer, kita melihat sejumlah elit penguasa turut bekerja sama dengan korporasi, membabat habis hutan untuk dijadikan lahan tambang.

Sedangkan di film Kinipan, dikisahkan adanya deforestasi di Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), Kalimantan Tengah. Dalam film ini, penonton bisa melihat sendiri kehancuran ekosistem yang terjadi akibat kebijakan pemerintah yang dianggap tidak menguntungkan masyarakat. Dampak dari deforestasi tersebut sangat mengganggu kehidupan masyarakat sekitar. Banyak pihak yang telah melakukan penelitian mengenai kerusakan hutan, namun belum juga menemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya.

Hingga saat ini, belum ada data yang valid perihal kerusakan hutan di Indonesia. Informasi dari pelbagai pihak saling bertabrakan, saling tumpang tindih. Misalnya saja, data dari World Bank yang mengatakan bahwa laju deforestasi di Indonesia antara 700.000 hingga 1.200.000 hektar per tahun. Sedangkan menurut FAO, laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 1.315.000 hektar per tahun.

Jumlah ini masih kurang dari data Greenpeace yang menyebut bahwa tingkat defortasi di Indonesia bahkan mencapai 3.800.000 herkat per tahun. Lalu, data dari ahli kehutanan Indonesia sendiri bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia berada pada angka 1.080.000 hektar per tahun.

Kesimpangsiuran data dari lembaga-lembaga tersebut, disebabkan oleh perbedaan persepsi serta metode dari masing-masing pihak. Tetapi, terlepas dari itu semua, ada yang harus kita akui bersama-sama yakni, hutan kita sedang tidak baik-baik saja saat ini, ia benar-benar telah sekarat.  

Lantas, pertanyaan yang sering muncul ke permukaan adalah, mengapa masalah kerusakan lingkungan ini seperti mustahil untuk diatasi? Mengapa eksploitasi sumber daya alam oleh korporat seakan sulit dikontrol, seakan melawan batas-batas yang telah ditetapkan perjanjian kelas dunia macam Protokol Kyoto (1997), Konferensi Copenhagen (2009), hingga Paris Agreement (2015), yang mengatur tentang pembatasan emisi karbon yang dihasilkan oleh aktivitas industri?

Revolusi Pemikiran

Bahwa alasan rasional untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah alasan yang klasik, yaitu karena tuntutan ‘perut’ manusia. Sebagaimana yang dikatakan Epicurus, bahwa tidak ada istilah ‘cukup’ bagi mereka yang tidak pernah puas. Ketidakcukupan manusia inilah yang mengakibatkan kehancuran di sekitarnya. Perusahaan akan terus berlomba-lomba memproduksi barang dan jasa sebanyak-banyaknya, untuk menjawab kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu.

Jawaban lain juga datang dari Fred Magdof dan John B. Foster dalam buku “Lingkungan Hidup dan Kapitalisme” bahwa, tata kerja sistem ekonomi kitalah yang  harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan ini. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak mampu dikendalikan, memengaruhi tingkat produksi.

Jika kita ingin melangkah keluar dari masalah-masalah ini, maka setidaknya hal paling mendasar yang harus dilakukan adalah mengubah cara pandang kita. Pemuda hari ini, harus keluar dari kebiasaan lama dan mengganti apa yang disebut Fritjof Capra sebagai krisis pemahaman, dengan pemahaman yang lebih radikal.

Pemikiran yang radikal, seradikal revolusi Copernicus itulah yang nantinya memicu gerakan-gerakan sosial yang fokus terhadap isu lingkungan hidup. Gerakan-gerakan seperti yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Organisasi ini yang mulai eksis sejak 1980 itu telah melakukan aksi nyata dalam melawan pemerintah serta menggugat perusahaan-perusahaan besar seperti menggugat Amdal PT. Freeport Indonesia (1995), Kebakaran Hutan di Sumsel (1998), Banjir di Sumatera Utara, dan masih banyak lagi.

Selain WALHI, ada juga organisasi pemuda peduli lingkungan lain, di luar pemerintah, semisal Greenpeace Indonesia, WWF Indonesia, dan Zero Waste Indonesia. Di organisasi keagamaan ada Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) dan Forum Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA). Ada juga Sanggar Anak Alam (SALAM) dan Sekolah Alam Indonesia (SAI) yang berjuang di bidang pendidikan, serta Rumah Baca Komunitas untuk pemuda dan aktivis ekoliterasi.

Dengan terus berpegang pada kesadaran ekologi, pemuda yang mengaku mencintai lingkungan hidup, tidak akan pernah berhenti melakukan aksi nyata dalam mengatasi kerusakan lingkungan sebagai balasan terhadap ulah manusia lain yang tidak bertanggung jawab.

Sebab, kerusakan yang terjadi di darat maupun di laut oleh manusia, pasti bisa diselesaikan pula oleh manusia. Seperti apa yang pernah dikatakan Pramoedya Anantha Toer, bahwa “Selama penderitaan datang dari manusia, dia bukan bencana alam, dia pun pasti bisa dilawan oleh manusia.”