Pasca kematian Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah (29/9), kini tampuk kepemimpinan Kuwait berpindah kepada Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. Pengumuman emir baru ini diumumkan bersamaan dengan kematian al-Sabah. Pergantian emir baru Kuwait ini juga bakal berpengaruh besar dalam politik dan ekonomi, serta kebijakan Kuwait di Timur Tengah.

Sheikh Nawaf merupakan putra mahkota dari penguasa ke-10 Emirat, Sheikh Ahmad al-Jaber al-Sabah, yang telah memimpin Kuwait selama tiga dekade. Ia juga pernah menjabat di berbagai posisi penting di pemerintahan, seperti jabatan di kabinet, memimpin Kementerian Pertahanan, layanan dalam negeri, dan sosial.

Keahlian dan pengalaman yang mumpuni tersebut menjadi amunisi dahsyat bagi Kuwait. Tidak hanya itu, kepemimpinan Sheikh Nawaf ke depan juga menjadi perhatian dan menarik untuk dicermati.

Angin normalisasi negara-negara Teluk dengan Israel juga masih belum disikapi secara serius oleh Kuwait. Maka, keputusan Kuwait terkait persoalan normalisasi juga dinantikan dan terus didiskusikan. Apakah Kuwait juga akan menyusul UEA dan Bahrain atau ia menolak normalisasi? Kebijakan emir baru Sheikh Nawaf sangat menentukan keputusan tersebut.

Emir Baru dan Kebijakan Kuwait

Selama kepemimpinan sebelumnya, Sheikh al-Sabah, pola kepemimpinan yang dibangun oleh Kuwait masih belum menentukan sikap atas normalisasi. Kuwait tidak seperti negara-negara Teluk lainnya, negara ini tidak dengan mudahnya menerima ajakan Israel dan AS untuk membuka hubungan diplomatik.

Kuwait sendiri di kawasan Teluk, telah berupaya menginisiasi terjadinya perdamaian dan dibukanya blokade atas Qatar yang diterapkan oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir terhadap Qatar sejak Juni 2017.

Selama ini Kuwait menjadi mediator dan penengah diantara pergolakan di kawasan Teluk. Ini artinya, selama kepemimpinan al-Sabah, Kuwait selalu berada di posisi tengah dan tidak memihak salah satu poros.

Maka, kepemimpinan emir baru, Sheikh Nawaf juga menjadi perhatian penting. Apakah ia akan melanjutkan strategi dan kebijakan seperti yang dilakukan oleh emir sebelumnya atau tidak. Jika Sheikh Nawaf akan mengubah kebijakan pemerintah Kuwait, maka situasi negara-negara Teluk pun akan terdampak.

Tidak hanya itu, Kuwait dengan emir baru juga masih dinanti, apakah kebijakan emir sebelumnya akan berubah atau tidak. Perubahan dalam kepemimpinan suatu negara sangat mungkin dan mutlak terjadi. Jika di masa kepemimpinan emir baru, akan ada perubahan dalam kebijakannya, maka mau tidak mau juga memberikan pengaruh bagi stabilitas politik Kuwait dan kawasan Teluk.

Kita tengah menanti bagaimana pola dan strategi yang dibangun oleh Sheikh Nawaf sebagai emir baru Kuwait. Putra Mahkota yang kini menjabat emir baru, bakal menentukan bagaimana perimbangan kekuatan Timur Tengah, terutama di kawasan Teluk.

Percaturan Politik Kawasan

Konstelasi politik Timur Tengah selalu berjalan dinamis dan transformatif. Ini mengindikasikan bahwa setiap situasi dan kondisi yang bergulir memberikan dampak bagi stabilitas dan kondisi di kawasan tersebut.

Dalam hal ini, Kuwait sebagai salah satu negara Teluk, sedikit banyak berkecimpung dan memiliki pengaruh dalam mengubah konstelasi politik Timur Tengah. Seperti halnya blokade negara-negara Teluk, seperti UEA, Bahrain, Arab Saudi, dan Mesir atas Qatar. Kuwait berusaha menjadi penengah diantara negara-negara tersebut.

Kuwait juga memiliki pengaruh cukup kuat di kawasan Teluk dalam menentukan harga minyak. Kondisi ini membuat Kuwait tidak bisa dipandang sebelah mata. Kuwait memiliki pengaruh signifikan dalam penetapan harga minyak di Timur Tengah.

Selain itu, sikap yang dibangun Kuwait atas konflik Israel-Palestina yakni mendukung penuh perjuangan Palestina. Kuwait mengecam keras pencaplokan Israel atas Tepi Barat. Tindakan ilegal tersebut jelas dan nyata telah melanggar hukum internasional.

Situasi demikian juga menjadi alasan mengapa Kuwait tidak memutuskan untuk melakukan normalisasi dengan Israel, seperti halnya UEA dan Bahrain. Kuwait juga tak ingin mengkhianati Prakarsa Damai Arab 2002 yang telah disepakati oleh negara-negara Arab.

Jika Kuwait melanggar kesepakatan tersebut, itu artinya Kuwait telah menjadi negara pengkhianat dan mendukung aneksasi Israel. Kebijakan pemerintah Kuwait atas isu normalisasi merupakan hal krusial. Jika Kuwait menormalisasi hubungannya dengan Israel atas alasan apapun, termasuk persoalan ekonomi, juga menjadi sejarah dalam hubungan diplomatik negara-negara Arab dengan Israel.

Menurut hemat penulis, Kuwait sangat hati-hati dalam mengambil keputusan terkait isu normalisasi. Meski ada kemungkinan terjadi normalisasi antara Kuwait-Israel. Tetapi, intensitasnya masih kecil, melihat situasi dan kondisi yang tengah bergulir.

Di bawah kepemimpinan Sheikh Nawaf emir baru Kuwait keputusan penting terkait persoalan normalisasi sangat ditunggu-tunggu. Konstelasi politik Timur Tengah pun akan semakin berubah, jika banyak negara Arab menyatakan kesepakatan damai dengan Israel.