"Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), pembangunan desa cenderung tersentralistis (top-down) dengan dominasi pemerintah supradesa." ~ Borni Kurniawan, Anggota Indonesian Society for Social Transformation [INSIST] dalam Wacana Jurnal Transformasi Sosial, 2017) [1]

Kalimat di atas sedikit mengambarkan kondisi politik pada masa Orde Baru dan sisa-sisanya di beberapa tahun sesudah itu. Tidak seperti sentralisasi yang langgeng pada masa Orde Baru tersebut, kini setiap warga negara dan organisasi kemasyarakatan memperoleh keleluasaan untuk terlibat (engage) dalam arena politik kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan—termasuk pembangunan desa.

Era baru tata pemerintahan pasca-1998 telah membalik paradigma perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dari sentralisasi ke desentralisasi [2]. Dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi [3].

Sebagai salah satu daerah otonom, UU Desa telah lahir dari gerakan akar rumput yang menghendaki pembaharuan desa itu sendiri. Hasilnya, desa memiliki kewenangan untuk menjalankan perencanaan sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

Berlakunya UU Desa pun menjadi kesempatan terbaik untuk memilih pemimpin yang benar-benar tepat menurut warga desa untuk mengelola dan mengantarkan desa menjadi mandiri, sejahtera, dan demokratis di tengah Revolusi Industri 4.0 sekaligus Society 5.0—yang juga mulai disongsong Indonesia [4]—yang menuntut keefektifan dan keefisienan begitu tinggi.

Lalu, bagaimana gambaran sosok pemimpin desa di era sekarang agar wilayah, orang, dan apa pun yang berkaitan dengan desa tidak terdisrupsi?

Apabila desa masih diurus oleh perangkat yang baru berangkat setelah pukul 10.00 dan pulang sebelum pukul 11.00 siang—misalnya—atau dipimpin oleh kepala desa yang hanya sibuk di balik layar komputer tanpa mau lebih dekat dengan warga, nampaknya sulit sekali bagi desa mendapat keuntungan maksimal dari hak otonomi yang dimiliki.

Di tengah perubahan apa pun yang serba inovatif pada era disrupsi ini, desa harus tumbuh dan berkembang lebih inovatif lagi. Desa jangan lagi dipimpin oleh orang yang tidak bervisi, bermisi, dan yang paling penting bermimpi. Seorang pemimpin itu sebenarnya sang pemimpi yang ditambah dengan huruf “n”: pemimpi(n) [5].

Pemimpin harus memiliki impian jauh ke depan lebih dari apa yang dipikirkan anak buahnya. Maka dari itu, nilai tambah pemimpin berada pada kemampuan untuk membuat anak buah dapat memahami mimpinya sekaligus berkontribusi dan bekerja sama dalam upaya perwujudan.

Pemimpinlah yang menjadi penentu keputusan sebuah masyarakat akan dibawa kemana. Pernyataan tersebut begitu relevan dengan posisi desa setelah UU Desa yang mana menempatkan kepala desa sebagai orang ketiga di negeri ini setelah presiden dan bupati [6]. Kepala desa berdiri sendiri—bukan menjadi pelaksana tugas dari pejabat di atasnya.

Maka, seorang kepala desa harus memahami bahwa potensi di desa merupakan modal. Dirinya diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai peramu potensi desa yang handal. Pemahaman dan pemetaan perlu dilakukan. Proses dialog harus diutamakan. Partisipasi warga begitu diperlukan. Poin “desa membangun” bukan “membangun desa” benar-benar diimlementasikan.

Jangan sampai semua kebijakan desa hanya dilatarbelakangi oleh kepentingan politik. Praktik-praktik demi keuntungan politik tertentu—misalnya saja praktik penggelontoran dana desa besar-besaran untuk pembuatan jalan di wilayah basis pendukung sebagai ucapan “terima kasih” atau pembangunan infrastruktur di wilayah bukan pendukung agar berubah menjadi pendukung pada Pilkades berikutnya—perlu dikurangi.

Kepala desa harus meluruskan niatnya semata-mata untuk membangun masyarakat. Membangun masyarakat tidak melulu soal pembangunan fisik dan fisik. Akan tetapi, harus diiringi dengan peningkatan indeks pembangunan manusia [7]. 

Hal ini begitu penting dilakukan agar manusia sebagai subjek pembangunan sadar akan harkat dan martabat dirinya yang tinggi sehingga tidak tergerus oleh hasil pembangunan itu sendiri di era disrupsi.

Ada satu poin penting yang saya dapatkan setelah mengikuti acara peluncuran dan bedah buku berjudul Desa Cerdas: Transformasi Kebijakan dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0 di Fisipol UGM pada tanggal 23 April 2019, yakni memasukkan debat dalam rangkaian Pilkades. 

Debat Pilkades menjadi salah satu titik balik untuk membuat pemilihan kepala desa menjadi lebih demokratis lagi. Setidaknya masyarakat desa jadi memiliki alasan dalam memilih pemimpi(n) setelah semua para calon kepala desa disandingkan di depan mereka.

Visi, misi, dan mimpi dijabarkan dalam satu arena yang sama sehingga dapat diulas dan dibandingkan satu sama lain oleh masing-masing pemilih. Ketika ajang semacam debat tersebut belum terselenggara, pada akhirnya, besar kecilnya uang dari pasangan calon (money politik) menjadi satu-satunya tolak ukur dalam menentukan pilihan.

Karena pemilih tidak mengenal pasangan calon, semakin besar uangnya maka biasanya itulah yang dipilih.  Money politik menghambat desa memiliki seorang pemimpi(n) ‘zaman now’: yang tidak memberikan uang pasti tidak dipilih, tetapi yang memberikan uang pun tidak pasti dipilih.

Dana Desa (DD) bermilyar-milyar dan hak otonomi yang sudah sangat leluasa harus dibarengi dengan pemilihan pemimpi(n) yang dapat membawa desa tetap berjalan di tengah gempuran era disruptif. Tidak hanya payung hukum, desa dan pemimpinnya pun perlu bertransformasi.

Referensi: 

[1] Kurniawan, B. 2017. “Bayang-Bayang Kuasa Elite dan Kuasa Rakyat dalam Perencanaan Desa.” Wacana 37: 105–130.

[2] Ibid.

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[4] Muhammad, I. 2019. “Jepang Go Society 5.0, Indeks Rekomendasi Indonesia Siap Sambut Masyarakat 5.0”. Times Indonesia.

[5] Wardoyo, B. (23 April 2019). Kuliah Umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.

[6] Roem, T. (13 April 2019). Kuliah Lapangan di INSIST Press.

[7] Hudayana, B. (2017). Pemberdayaan Masyarakat: Bunga Rampai Antropologi Terapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.