Mahasiswa
2 bulan lalu · 45 view · 4 menit baca · Lingkungan 30228_37808.jpg

Pemilu yang Sepi Isu Lingkungan

Ketika masyarakat dunia asyik mengampanyekan penghematan kertas, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia seolah luput dari upaya tersebut.

Sebagaimana diketahui, tahun ini, Indonesia memberanikan diri untuk mencatatkan sejarah baru dengan melaksanakan Pemilu secara serentak, di dalam maupun di luar negeri. Tidak dapat disangkal, pencoblosan yang akan dilaksanakan pada 17 April mendatang telah menyeret banyak elemen untuk dipertaruhkan.

Bukan hanya kondisi masyarakat, di hari kemudian, kondisi lingkungan seperti hutan menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Pasalnya, perhelatan yang digadang-gadang sebagai pesta demokrasi itu mensyaratkan keterlibatan pohon sebagai bahan dasar pembuatan kertas.

Jumlahnya tentu tidak sedikit. Dalam rangka memenuhi kebutuhan surat suara saja, total yang dibutuhkan nyaris menyentuh angka satu miliar eksemplar. Komisioner KPU, Ilham Saputra, menuturkan, total surat suara yang harus diproduksi untuk kebutuhan Pemilu kali ini berjumlah 939.879.651 lembar surat suara; Presiden, DPR, DPRD Prov/Kab, dan DPD (detik.com).

Fantastis, ya? Tunggu dulu, jumlah tersebut masih harus ditambah dengan keperluan lainnya, seperti formulir, buku pedoman, poster, brosur, dan lain sebagainya.


Jika ditelusuri lebih lanjut, sejatinya satu pohon dapat menghasilkan jumlah kertas yang berbeda-beda apabila melihat jenis, ukuran, dan usianya. Meskipun demikian, rata-rata kertas yang dihasilkan dari pengorbanan 1 batang pohon dipercaya dapat menciptakan 16.67 rim (8.300 lembar) kertas (conservatree.org).

Bilamana cara berhitung tersebut dipakai untuk mengonversi jumlah surat suara di atas, setidaknya negara berpenduduk 264 juta jiwa ini harus merelakan 113 ribu lebih pohon untuk ditebang. Mungkin, dua wilayah kabupaten tidak cukup untuk menanam pohon sebanyak itu. Perlu diketahui pula, akumulasi ini masih menggunakan ukuran HVS yang berdiameter 21x29 cm.

Hasil berbeda akan didapati jika rujukannya adalah Keputusan KPU Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018. Ketentuan lebih lanjut disebutkan bahwa ukuran kertas surat suara presiden memiliki diameter 22 x 31 cm, DPR 51 x 82 cm, DPRD Prov/Kab 51 x 82 cm, dan DPD 58 x 26- 58x78. Hasilnya? Hitung sendirilah, saya lelah.

Patut disesalkan, penyelenggaraan Pemilu yang acap kali ramai diperbincangkan justru sepi dari pembahasan isu lingkungan, semisal hutan. Data yang disampaikan iklancapres.id menjadi penting untuk direnungkan. Dikatakan, sejak awal kampanye Pilpres dimulai hingga akhir Januari, para kandidat memiliki kecenderungan menghindari masalah ini.

Paslon nomor urut satu, misalnya, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, hanya menyoroti isu lingkungan sebanyak 15 kali. Sementara untuk perkara ekonomi, pasangan ini mampu mengutarakannya sebanyak 233 kali. 

Seperti tak ingin ketinggalan dari rivalnya, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pun hanya menyinggung isu serupa sebanyak 11 kali. Sedangkan materi kampanye di bidang ekonomi acap kali dilontarkan hingga 340 kali.

Lebih jauh, Direktur Yayasan Satu Dunia, Firdaus Cahyadi, menilai konten kampanye yang ditawarkan kedua kubu di bidang ekonomi nyatanya tidak menggunakan perspektif ekologis (kompas.com).

Jika sebelumnya, pada Pilkada serentak 2018 silam, hanya 3 dari 17 provinsi (Riau, Kalbar, Sumsel, yang menaruh perhatian spesifik terhadap lingkungan (madaniberkelanjutan.id), lantas seperti apa sikap dan program yang ditawarkan oleh para Caleg di Pemilu kali ini? Silakan Anda cek sendiri.


Dalam konteks memenuhi kebutuhan logistik Pemilu, isu lingkungan menjadi satu faktor penentu yang tidak dapat dikesampingkan. Pasalnya, dua pilihan bahan dasar pembuatan kertas (red: Surat Suara) menggunakan pulp atau recycle, sebagaimana dirumuskan Pasal 12 ayat (6) PKPU Nomor 15 Tahun 2018, menuntut kebijaksanaan pelaku industri kertas.

Bukan tidak mungkin, regulasi semacam ini akan mengundang mispersepsi di tengah-tengah masyarakat kepada pelaku industri. Keberadaannya acap kali dijadikan kambing hitam atas kondisi hutan Indonesia. Padahal, minimnya perhatian para elite politik—dulu, sekarang, dan akan datang—lebih mungkin untuk dipersalahkan.

Luas lahan HTI (Hutan Tanaman Industri) yang masih kalah luas dibanding lahan sawit kita (bisnis.com) mengisyaratkan sebuah upaya penghematan dalam menggunakan kertas. Filosofi “use our paper, we plant more tree” yang tengah teguh dipegang pelaku industri kertas saat ini tampak sengaja dibiarkan berjalan sendirian.

Ironisnya, sederet temuan fakta di atas tidak berhenti sampai di situ. Permasalahannya terus berlanjut seiring dengan meningkatnya tren golput di kalangan peserta pemilih. 

Tulisan Bilven, “Golput: Siapa pun yang menang, rakyat tetap kalah”, menyebutkan bahwa sejak Pemilu 1955, angka golput terus merangsek naik dari semula 12,34 persen hingga Pemilu 2014, Indonesia berhasil mencatatkan angka golput sebesar 30,42 persen.

Jika tren ini eksis hingga masa pemilihan nanti, diperkirakan ada sekitar 60 juta pemilih yang akan golput. Namun, jika tren tersebut justru mengalami kenaikan sebesar 40 persen, misalnya, bisa dipastikan suara golput akan menyentuh angka 70 juta lebih. Artinya, keberadaan kelompok masyarakat (baca: golputers) justru hanya menambah sederet kendala baru.

Upaya enam perusahaan pemenang tender KPU senilai 605 miliar untuk meminimalisasi penggunaan pohon dipandang sebelah mata. Ke depan, penyelenggara dirasa perlu untuk merumuskan mekanisme baru dalam menyelenggarakan acara kebangsaan seperti Pemilu. Menggunakan sistem digital, misalnya.

Sampai saat ini, Pemilu masih dianggap sebagai mekanisme peralihan kekuasaan yang sangat efektif di kehidupan negara demokratis. Oleh karenanya, menggunakan hak pilih pada saat pencoblosan merupakan satu bentuk—meskipun bukan satu-satunya—kepedulian terhadap lingkungan. Masyarakat tentu cukup bijak melihat figur kandidat yang peduli terhadap isu itu.


Ya, menjaga dan merawat lingkungan bukan berarti tidak memanfaatkannya sama sekali. Akan tetapi, memastikan jalannya Pemilu sekaligus menjanjikan masa depan hutan harus dimulai sejak dini. 

Adapun golput, bukan bagian dari solusi atas permasalahan lingkungan yang ada saat ini. Setidaknya, tulisan ini bertujuan untuk membangun kesadaran itu.

Artikel Terkait