Single Parent
3 bulan lalu · 6721 view · 5 min baca menit baca · Politik 53998_52725.jpg
Dok. Pribadi

Pemilu Tidak Akan Kacau Andai Indonesia Belajar dari Tanjungsari

Sepuluh tahun lalu, warga Tanjungsari, Pedurungan Tengah, Semarang sudah menggelar pemilihan berbasis E-KTP sebagai bentuk protes carut-marut Pemilu 2009.

Sabtu malam, 1 Agustus 2009, sejumlah warga RT 7/VI Kelurahan Pedurungan Tengah, Semarang, sangat ramai. Mereka memadati lapangan badminton hasil iuran warga.

Sejumlah peralatan elektronik, tiga unit komputer layar sentuh (saat itu adalah barang mewah dan langka), satu unit komputer kecepatan tinggi, LCD proyektor, dan layar lebar sudah terpasang rapi. Kabel yang centang-perenang ditutup dengan tikar.

Warga sedang berhajat menggelar Pemilihan Ketua RT. Meski hanya RT, sistemnya canggih. Pemungutan suara menggunakan komputer. Daftar pemilih tetap (DPT) hanya berdasarkan KTP saja. Ketika itu, sepuluh tahun lalu komputer layar sentuh masih sangat mewah. Hanya instansi pemerintah saja yang memiliki.

Pemilu RT diawali dengan kedatangan warga yang langsung absen sekaligus menentukan nomor urut antrean memberikan suara. Caranya simpel, hanya beberapa detik, yakni dengan meletakkan KTP mereka ke sebuah pemindai, otomatis semua data sudah masuk database.

"Jadi KTP warga kita scan dan kita cetak ulang. Kemudian bagian belakangnya kita tempel dengan sebuah kartu sesuai data kependudukan yang bisa dipindai," kata Hadi Santoso, Ketua Panitia.

Saat itu, belum ada ide pembuatan E-KTP atau KTP elektronik. Pemindaian KTP dimungkinkan karena semua data di KTP sudah direkam dalam sebuah kartu RFID (radio frequency identification). Bukan hanya data di KTP saja, tapi juga dilengkapi data kependudukan lain, seperti penghasilan bulanan, kondisi rumah, jumlah keluarga, penyakit yang diderita seluruh anggota keluarga, golongan darah, dan lain-lain.

Ketua Panitia Pemilihan saat itu adalah Hadi Santoso. Ia menyebutkan bahwa pemilihan model electronic vote dengan KTP elektronik sebenarnya upaya memberi contoh kepada Indonesia agar tak terjadi ribut soal Daftar Pemilih Tetap, kesimpangsiuran data penghitungan, dan juga data kependudukan yang masih acakadut pengelolaannya.

"Dalam KTP modifikasi versi kami, siapa yang masuk kategori miskin otomatis terdeteksi. Jadi berdasar E-KTP saja bisa mengetahui apakah dia layak mendapat Jaminan Kesehatan Masyarakat, beras miskin, bantuan langsung tunai, dan sejenisnya yang prinsipnya termuat dalam data kependudukan," kata Hadi Santoso.

Ide membangun database kependudukan dan direkam dalam E-KTP ini bermula dari keadaan Mbah Kayat. Ia warga berusia 70 tahun yang tak punya pekerjaan tetap. Rumahnya berlantai tanah dan rumah dari kayu.


Meski demikian, ternyata kondisinya yang miskin itu tak membuatnya otomatis mendapatkan BLT (saat itu), beras miskin, maupun subsidi lain. Nama Mbah Kayat tak masuk dalam database warga miskin Kelurahan Pedurungan Tengah, Kota Semarang.

"Kami sudah berulang kali mengajukan ke kelurahan, namun tak pernah ada respons," kata Apriadi, Ketua RW VI Pedurungan Tengah. "Padahal ada warga yang lebih mapan dengan rumah lebih bagus, memiliki sepeda motor, malah mendapat BLT, beras miskin dan seterusnya," tambahnya. 

Perlawanan dengan protes ternyata tak berbuah. Petugas kelurahan tetap tidak mau memasukkan nama Mbah Kayat sebagai warga miskin. Akhirnya diskusi warga memutuskan untuk membuat perlawanan secara cerdas.

Warga kemudian mendemonstrasikan fungsi KTP yang dikelola secara elektronik. Salah satunya sebagai kartu pemilih dengan menggelar Pemilihan Ketua RT dengan e-vote.

Hadi Santoso menyebutkan bahwa pemilihan RT sengaja digelar bulan Agustus saat itu, karena warga memprediksi pemilihan presiden berlangsung dua putaran. Jadi warga berharap dalam putaran kedua sudah ada perbaikan pengelolaan kependudukan.

"Ternyata, setelah dijadwalkan, pilpres hanya satu putaran. Ha-ha-ha," kata Hadi Santoso yang kini menjadi salah satu legislator di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Kembali ke masalah pemilihan RT. Setelah warga semua hadir dan absen, kendali sistem pemungutan suara diambil alih komputer sepenuhnya. Panitia hanya menekan tombol enter, warga sudah dipanggil satu per satu oleh komputer.

"Saudara Mukayat, silakan memilih di bilik dua," terdengar suara panggilan dari sound system yang terhubung dengan komputer. Panggilan itu memang datang dari komputer.

Mbah Kayat menghampiri layar monitor kedua. Jari-jarinya sedikit bergetar ketika menyentuh layar. Ia tidak canggung. Tidak pula kelihatan bingung berhadapan dengan teknologi yang maju pada zamannya.

Meski hanya memilih Ketua RT, cara mereka jauh lebih modern dari Pemilu Presiden. Tiga komputer dengan layar sentuh untuk memilih satu dari tiga calon Ketua RT.

Dengan tiga buah komputer, pemberian suara per orang berlangsung maksimal dari tiga detik, itu pun bagi orang-orang tua dan proses loading sistem komputer yang RAM-nya belum secepat sekarang. Proses memberikan suara ini juga tak mungkin ada pemilih ganda atau menghanguskan suaranya.


"Dengan sistem ini, tidak mungkin ada pemilih ganda. Mereka yang tidak memenuhi syarat, seperti masih di bawah umur, atau kriteria yang lain, secara otomatis tidak akan bisa memilih,” kata Hadi.

Setelah memberikan suara, warga otomatis sudah diblokir dan tidak bisa memberikan suara lagi. Demikian pula dengan pilihan, setelah menyentuh salah satu foto, opsi pilihan ditutup, sehingga suara tak mungkin hangus.

Adalah Sutrisno dan Panji, warga setempat yang berada di balik sistem teknologi informasi tersebut. Mereka menamakan sistem itu dengan Sistem Informasi Pemilihan RT.

Pemindai terhubung dengan komputer yang secara otomatis mengolah dan memasukkan nama dalam daftar pemilih, memanggil pemilih, menampilkan pilihan di layar, kemudian merekapitulasi hasil pemilihan.

Waktu yang dibutuhkan untuk mengakomodasi 45 suara hanya beberapa menit saja. Setelah semua selesai, Hadi Santoso selaku Ketua Panitia kemudian memencet tombol "Enter" untuk mengetahui hasilnya.

Maka di monitor dan layar lebar terpampang perolehan suara, lengkap dengan grafik batang dan lingkaran. Bukan hanya jumlah suara yang diperoleh, juga persentase.

Menurut salah satu warga, Saryati, cara itu sangat mudah dan cepat. "Gampang sekali caranya. Coba kalau pemilu seperti ini," kata Saryati.

Keseriusan warga tak main-main. Mereka menghadirkan Hasyim Asyari, pengajar Fakultas Hukum Undip dan Konsultan Pemilu di Kemitraan (Partnership for Governance Reform) -- sekarang komisioner di KPU Pusat -- sebagai peninjau. Ada pula Nurhidayat Sardini Ketua Bawaslu saat itu, hingga Henry Wahyono (KPU Kota Semarang).

Hasyim Asyari menilai gerakan ini sebagai langkah jitu menjawab tantangan modernitas pemilihan ke depan. Hasyim menyebutkan bahwa yang utama adalah database kependudukan yang terintegrasi dengan semua kebutuhan dasar warga negara.

"Dari sini sangat jelas, transparan, sederhana, dan hemat biaya," kata Hasyim Asyari saat itu.


Ah, andai pemerintah sedikit mau rendah hati dan belajar ke RT 7 RW VI Kelurahan Pedurungan Tengah saat itu, barangkali drama pemilu tahun ini tak perlu terjadi. 

Ini bahkan sudah sepuluh tahun yang lalu, ketika teknologi informasi belum secanggih sekarang. Ketika pesawat handphone masih berbasis 2G dan hanya orang-orang kaya saja yang memiliki.

Tapi sudahlah. Kita nikmati pertunjukan yang disajikan para politisi kita ini. Apalagi salah satu Komisioner KPU, Hasyim Asyari, juga sangat tahu persis electoral dengan gaya e-Vote kampung Tanjungsari.

Artikel Terkait