Kocar-kacir menurut KBBI adalah cerai-berai tidak keruan; porak-poranda; kusut masai (tentang pekerjaan dan sebagainya); tidak beraturan (tidak beres dan sebagainya).

Saya tertarik menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan posisi koalisi partai di tubuh TKN Prabowo-Sandi hari-hari ini. Namun, bukan berarti kondisi ini tidak dapat terjadi di kubu TKN Jokowi - Maruf Amin. Hanya saja secara faktual, pemberitaan muncul tehadap dua partai, yakni Demokrat dan PAN.

Demokrat ingin fokus pada pemilu legislatif seperti yang dikatakan oleh Eddy Baskoro Yudhoyono atau akrab disapa dengan nama Ibas pada 11 November 2018. Pernyataan ini bukan interpretasi Wartawan, bukan juga hoax media, namun perkataan riil dari ketua komisi pemenangan pemilu DPP Partai Demokrat. PAN juga ingin fokus pada pemilu legislatif seperti yang diungkapkan Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno pada 18 Oktober 2018.

Pernyataan ini seminggu lebih cepat sebelum Ibas mengungkapkan kebijakan partai demokrat. Pernyataan ini bukan main-main, karena diungkapkan langsung oleh Sekjend.

Sementara itu PKS masih percaya diri untuk mengurus Pilpres dan Pileg secara bersamaan. Mereka mengklaim bahwa Gerindra tidak akan mengurangi jumlah porsi suara mereka karena mereka punya masa solid.

Fenomena ini sebenarnya tidak begitu mencengangkan dan banyak pengamat pemilu yang sudah menduga potensi ini akan terjadi. Sikap-sikap politik ini sebenarnya bisa diterjemahkan ke dalam pembahasan ilmiah sehingga kita tidak sekedar berucap: itulah politik.

Kebijakan (yang dibuat oleh DPR) di tataran tatanegara yang membuat perilaku politik di elit partai kemudian menjadi kondisi terkini, terkait dengan sikap Demokat dan PAN.

Semua berawal dari UU Pemilu

Rapat paripurna pengesahan RUU Pemilu digelar pada 21 Juli 2017 dengan agenda pengesahan UU Pemilu yang akan diterapkan untuk pemilu 2019. Sidang yang berlangsung satu tahun lalu sempat memanas oleh karena Presidential Threshold yang mencapai 20 persen suara koalisi.

Angka tersebut disandarkan pada hasil pemilu 2014, yang artinya seorang calon presiden hanya bisa maju jika didukung oleh gabung partai dengan persentase tersebut.

Sempat menguat isu bahwa kubu incumbent ingin menghalangi calon presiden lain supaya pertarungan tidak lebih dua calon atau dengan kata lain cuma satu putaran.

Namun, menurut hemat saya, bukan di situ poin yang krusialnya, bahwa presidential threshold memang akan membawa dampak bagi partai maupun individu yang ingin nyapres di 2019.

Yang menjadi poin pertama, pemilu 2019 akan memiliki format yang sama dengan pilkada 2015 dan 2018, yakni serentak. Yang berbeda adalah, pemilihan yang diserentakkan adalah pemilihan presiden dan legislatif (RI, Provinisi, dan Kota/Kabupaten).

Pada pemilu 2014, misalnya, pemilu legislatif lebih dahulu berjalanan dan kemudian berlanjut pada pemilihan presiden. Pada pemilu empat tahun lalu, koalisi partai juga belum disandarkan pada presidential threshold sehingga koalisi berjalan sangat dinamis.

Hasilnya adalah koalisi gemuk di kubu Prabowo (Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP, dan PBB) dan koalisi ramping Jokowi (PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura).

Kembali konteks serentak, ada yang kemudian secara senyap mengganggu isi kepala ketua-ketua partai. Koalisi partai ke dalam gerbong capres dan cawapres akan membawa partai pada distribusi kekuasaan.

Setelah kandidat yang diusung menang, partai pendukung akan mendapat kesempatan ploting menteri, ketua lembaga, maupun, direksi BUMN. Hal ini telah menjadi keumuman dalan sistem perpolitikan Indonesia, bahwa bagi-bagi kursi di ranah eksekutif memang menjadi nature (alamiah).

Hal ini tentu menjadi prioritas kebijakan bagi setiap partai politik di Indonesia, untuk menempatkan setiap kadernya di pusat kekuasaan eksekutif. Namun, ditengah gegap gempita dan harapan akan pembagian kekuasaan tersebut, tersembunyi rasa khawatir.

Ketua-ketua partai medioker (PKB, Demokrat, PKS, Nasdem, Perindo)  hingga partai kecil (PBB, Hanura, PSI, PKPI, Berkarya, Garuda) tentu deg-degan dengan peraturan ini. Bagaimana kemudian membagi dua fokus dalam waktu bersamaan. Ibarat mengetik sebuah artikel di laptop bersamaan dengan desain di photoshop, rumit.

Prioritas mana yang lebih dahulu dikerjakan, apakah memenuhi ambang batas PT bagi partai, atau habis-habisan berfokus pada koalisi capres. Masuk kepada poin kedua dari UU Pemilu 2017 adalah kenaikan jumlah Parliamentary Threshold, yakni 4 persen, dari pemilu sebelumnya 3.5 persen.

Benturan Keras Parliamentary Threshold vs Momentum Serentak

Seperti penutup sub bab mengenai UU pemilu, hal yang menakutkan adalah keserentakan pemilu presiden dan legislatif tahun 2019 yang bertemu Parliamentary Threshold empat persen.

Parliamentary threshold tidak akan mengganggu Partai PDIP sebagai partai incumbent, karena posisi survei terakhir mereka (berdssarkan LSI Denny JA) adalah 24.8 persen.

Gerindra juga masih nyaman di posisi kedua dengan 13.1 dan sangat berpeluang meraih coattail effect (efek ekor jas), oleh karena dampak Prabowo-Sandi yang sangat identik.

Golkar pun masih bernafas panjang di angka 11 persen, namun terus memitigasi efek bakpao (korupsi setnov) yang terus mendegradasi suara mereka. Kembali ke fakta aktual, di mana Demokrat dan PAN telah memberikan statemen resmi di media nasional, tentunya hal ini tidak mengagetkan.

Demokrat berdasarkan survei LSI sejauh ini memiliki elektabilitas sejumlah 5.2 persen dalam skala nasional, per september 2018. PAN yang justru sangat mengkhawatirkan, berpotensi tidak lulus PT karena hanya meraih 1.4 persen suara per september 2018.

Kedua partai ini, berdasarkan tulisan saya sebelumnya, tidak mendapatkan efek ekor jas dari Prabowo Sandi, karena partai ini bukan partai identik pasangan calon.

Hegemoni Gerindra dirasa menjadi pil pahit dalam koalisi ini, terutama untuk dapat mengasosiasikan pasangan calon pada Demokrat, PAN, maupun PKS. Masyarakat atau pemilih akan mengalami kegagalan kategorisasi terhadap ketiga partai tersebut maupun Calegnya yang berlaga di daerah pemilihan.

Akan sulit seorang Caleg Demokrat, maupun PAN menempelkan trademark 2019 Ganti Presiden pada daerah pemilihan yang bukan basis Prabowo. Bahkan, menjadi bunuh diri bagi caleg Demokrat dan PAN untuk mengampanyekan kandidat dukungan ulama tersebut di daerah yang mayoritas Nasrani di Manado  atau Hindu seperti di Bali.

Mereka, tidak akan bisa dipaksa sekalipun oleh SBY maupun Zulkifli Hasan untuk melakukan hal mustahil dan beresiko menggagalkan caleg tersebut meraih suara rerbanyak. Ketum-ketum partai tersebut juga paham, caleg adalah mesin aktif yang dapat menjawab tantangan empat persen PT.

Hal ini kemudian bergumul di kepala ketua umum partai, tidak hanya Demokrat dan PAN saya pikir, hal ini juga berlaku di partai menengah dan kecil di kubu Jokowi.

Demokrat Bersikap Relastis, PAN Menjalankan Keharusan

Tidak berlebihan menyematkan sub pembahasan ini dengan mengatakan Demokrat Realistis dan PAN harus melakukan kebijakan Pileg. 5.2 persen skala nasional bukanlah hal yang membanggakan, apalagi aman bagi partai yang menghantarkan SBY dua periode ini.

Partai-partai lain siap untuk menggerus suara Demokrat, jika saja mereka lengah dan terlalu lelah berkampanye untuk Prabowo Sandi. SBY, Ibas dan stakeholders partai lain perlu rasanya bekerja esktra untuk mengangkat elektabilitas partai skala nasional, provinisi, dan kabupaten/kota.

DPR RI akan pincang, jika DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak lagi terisi oleh fraksi Partai Demokrat. Lain hal bagi PAN, angka 1.4 persen merupakan alarm tsunami partai, yang perlu disegerakan untuk evakuasi suara.

Artinya, PAN perlu gerak cepat, bahkan lebih dahulu menyusun strategi bagi caleg RI, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Semakin lambat PAN, maka akan berpotensi tergerus oleh partai yang se-platform dengannya, PKS yang juga berideologi Islam Modern.

Penyataan ini bukanlah provokasi, bisa dilihat di dalam langkah-langkah politik PKS yang mulai inklusif terhadap Habaib dan Islam tradisional di wilayah urban.

Paling penting, PKS tidak terafiliasi dengan Muhammadiyah, sehingga baik warga atau simpatisan  FPI pun dapat masuk jadi pengurus, caleg, atau sekedar menyoblos partai yang dirasa mewakilinya.

PAN memang sudah lebih dari realistis, PAN harus melakukan revolusi elektoral, agar masih dipercaya rakyat untuk menjadi partai peserta pemilu 2024. Artikel ini hanya berusaha menjelaskan bahwa perilaku politik elit partai, kebijakan partai yang kebetulan dua dari tiga pendukung Prabowo adalah wajar.

Tidak ada yang salah, atau perlu digoreng sampai garing nan melepuh, bahwa koalisi partai Prabowo telah hancur lebur total. Tidak.

Hanya saja, memang perlu strategi lebih kuat, tenaga yang lebih, dan eksekusi yang rapih untuk membagi peran seperti klaim PKS, 50 persen pilpres dan 50 persen pileg.

Tulisan ini juga menjadi alarm kepada partai medioker di kedua kubu seperti PPP, Nasdem, Perindo serta partai kecil seperti PBB, PSI, Hanura, PKPI, dan Garuda untuk merapihkan suara di tingkatan legislatif agar tidak menjadi partai gurem yang hanya sukarela merekomendasikan  menteri, kepala lembaga, atau direksi BUMN.