Single Parent
3 bulan lalu · 304 view · 3 min baca menit baca · Politik 29636_45806.jpg

Pemilu dengan Derajat Kerupuk

Kerupuk memang tak jelas derajatnya dalam peta kuliner. Ia bukan makanan pokok, meski terbuat dari tapioka, tepung gandum, atau lainnya yang mengandung karbohidrat. Tapi ia juga bukan snack yang bisa dicemil seperti nyemil bakpia.

Para ahli gizi di seluruh dunia pasti ogah membahas manfaat kerupuk. Saya khawatir kerupuk itu memang hanya punya sedikit manfaat saja, sehingga tak perlu ada pembahasan dan riset tentangnya.

Anehnya, meskipun kerupuk tidak dipentingkan di takaran wacana, tapi dalam estetika makan, kerupuk memiliki kedudukan yang amat sentral. Apa penyebabnya?

Begini. Sebelum kerupuk itu mekar sempurna dengan sangat agresif, ia hanyalah barang kecil. Tapi begitu jatuh dalam kurva penggorengan, ia sangat agresif memekar.

Pemekaran yang dramatis itulah yang kemudian mendatangkan efek dramatik di mulut. Kerupuk  meramaikan kedudukan sayur dan nasi walau penuh menipu lidah. Ia menjadi sangat meriah.

Duet maut nan sempurna adalah gabungan antara sensasi pedas dan kemeriahan kerupuk yang cerewet. Bahkan sekadar nasi hangat, ditambah kerupuk dan sambal pedas, tentu sensasinya sudah sangat gegap gempita.


Kesederhanaan itulah yang menjadikan kerupuk sebagai produk budaya. Ada keakraban yang terbangun di atasnya. Kerupuk sungguh tidak penting, tapi tetap harus ada. Pada gilirannya, akhirnya menjadi penting. Inilah yang kemudian mengejawantah sebagai realitas.

Sama halnya dengan Pemilu Presiden 2019. Terlalu banyak perdebatan diisi dengan hal-hal yang tidak penting. Hanya aksesoris sekelas kerupuk. Mulai dari guyonan "wajah Boyolali" dari Prabowo yang disikapi sampai unjuk rasa, hingga jatuhnya istri Jokowi saat sang suami sibuk swafoto.

Tak ada pertukaran ide yang mencerahkan. Satu sisi merundung pendukungnya dengan sebutan kampret, sisi lainnya membalas dengan menyebut cebong. 

Sungguh dua sebutan yang merendahkan semesta, karena betapa kampret yang memiliki nama latin microcyroptera sangat bermanfaat bagi lingkungan dengan menjadi salah satu mata rantai makanan yang membabat habis kutu loncat, wereng, nyamuk dan serangga lain.

Atau cebong yang merupakan anak kodok berbentuk sepeti sel sperma ini juga memiliki manfaat, di mana hypofis kodok bisa menjadi penyeimbang hormon manusia.

Dengan menempatkan hal tidak penting sebagai isu kampanye dan pertarungan berhari-hari, terjadilah kekacauan urutan antara tidak penting, penting, dan mendesak. Pertukaran tempat di antara ketiganya tinggi sekali di negeri ini. Yang tak penting menjadi mendesak, yang penting menjadi tak penting, yang mendesak malah dilupakan.

Banyak hal yang tidak penting tidak cuma diubah menjadi penting, tetapi juga ditingkatkan jadi mendesak. Salah urutan itu telah menjadi kebiasaan. Ada sebuah tata nilai yang lebih suka mencari kesalahan jika melibatkan banyak orang. Ada rangsangan untuk pintar mencari sumbangan jika penuh keterlibatan warga.

Contoh konkret adalah saat Romy tertangkap tangan menerima suap. Alih-alih introspeksi, bahkan para pengamat yang mendapat gelar pakar politik sekalipun menyalahkan perilaku politik biaya tinggi. 

Jika memang berniat, bukankah mereka sendiri yang bisa memulai? Wong mereka yang politisi kok.


Sama halnya dengan membangun rumah ibadah. Lebih senang musala mewah hasil "ngemis" dengan proposal dibanding musala sederhana hasil swadaya.

Tradisi mendahulukan sensasi ala makan kerupuk itu diam-diam ada dalam diri kita sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, sampai negara. Apa jadinya jika seorang pengangguran lebih mendahulukan televisi cuma untuk menghibur diri ketimbang mengembangkan diri?

Para pengangguran ini disuguhi tontonan televisi, konten media sosial, yang semua mengakomodir "padu" (cekcok) sebagai hiburan. Masyarakat dirangsang untuk terus kritis dalam artian gemar nyinyir. Lupa bahwa antara nyisir, nyindir, dan nyinyir itu sama-sama butuh cermin.

Alih-alih meningkatkan kinerja agar elektabilitas calon presidennya naik, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Golkar malah ribut menuding sekutunya, PSI, sebagai faktor penyebab menurunnya elektabilitas itu.

PSI sebagai partai baru mencoba memberi warna berbeda dalam sosialisasinya. Main tebak-tebakan garing. Alasannya membidik suara milenial. Namun ketika berbicara mengangkat wacana serius, langsung diberi label partai pendukung LGBT hanya karena mengkritisi Perda Syariah.

PSI sendiri juga menjadi aneh. Suara anak-anak muda milenial yang dibidik ternyata tak diberi bekal pengetahuan ketatanegaraan yang ideal. Kalaupun kemudian berbicara soal tata negara, bahasa yang digunakan tak beda dengan bahasa partai-partai lama.

Partai-partai, caleg, dan juga capres memang baru sekelas kerupuk yang menjungkirbalikkan tata urutan urgensi pembahasan.

Saya khawatir, kesibukan negara bukan untuk kepentingan negara, tetapi lebih untuk kepentingan politiknya sendiri. Kerupuk memang sensasional, tetapi satu soal yang disepakati: ia ramai di mulut tapi rendah di gizi.


Artikel Terkait