Mengapa Aceh memiliki partai politik lokal? Mengapa bakal calon kepala daerah di Aceh harus bisa membaca dan menulis Al-Qur’an? Mengapa di Aceh, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bernama Komisi Independen Pemilihan (KIP)? Dan sederet tanya lain yang mengemuka, jika kita berbicara tentang pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di provinsi yang memiliki julukan “Serambi Mekah”.

Sebenarnya, ada lima provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan. Selain Daerah Istimewa (DI) Aceh, empat provinsi lainnya di Indonesia yang memiliki keistimewaan, adalah: Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Papua dan Papua Barat. Keistimewaan ini diimplementasikan dalam berbagai sektor, di antaranya dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan). Dalam artikel ini, penulis khusus menulis tentang Daerah Istimewa Aceh.

Sejarah Aceh

Peraturan Pemerintah Nomor 8/Des/WKPM/1949 tanggal 26 Desember 1949 adalah dasar pembentukan Provinsi Aceh sebagai provinsi pertama di Indonesia. Aceh memperoleh status Daerah Istimewa pada tanggal 26 Mei 1959. Dengan status tersebut Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Selanjutnya, status keistimewaan Aceh dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Sukarno, Presiden Pertama Republik Indonesia, menjuluki Aceh sebagai “Daerah Modal” bagi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia pada masa agresi militer Belanda. Hal ini disebabkan, rakyat Aceh telah menyediakan biaya untuk duta Pemerintah Republik Indonesia yang melakukan misi diplomatik ke beberapa negara. Selain itu, rakyat Aceh telah membeli dua unit pesawat terbang jenis Dakota yang diberi nama Seulawah 01 dan Seulawah 02 yang diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta. Oleh sebab itu, Presiden Sukarno membalas jasa masyarakat Aceh dengan cara memberi hak otonomi daerah seluas-luasnya.

Pemilu dan Pemilihan di Aceh

Penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Aceh yang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Ketentuan Khusus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, dan Papua Barat.

Selain itu undang-undang yang menjadi alas hukum tentang keistimewaan Aceh dan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berbeda di Aceh adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Partai Politik Lokal

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki partai politik lokal. Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Ada empat partai politik lokal di Aceh: Partai Aceh (PA), Partai Daerah Aceh (PDA), Partai SIRA (Sentra Informasi Referendum Aceh), dan Partai Nanggroe Aceh (PNA).

Syarat Calon dan Syarat Pencalonan

Pasal 11 PKPU Nomor 10 Tahun 2017 mengatur tentang syarat pencalonan bagi bakal pasangan calon peserta pemilihan di Aceh, yaitu bakal pasangan calon dapat diusulkan oleh: partai politik lokal; gabungan partai politik lokal dengan partai politik lokal; gabungan partai politik dan partai politik lokal; partai politik; dan gabungan partai politik dengan partai politik.

Yang bisa mendaftarkan bakal pasangan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRA atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir di daerah yang bersangkutan.

Syarat calon kepala daerah, yang pada prakteknya, mengharuskan seorang bakal calon kepala daerah di Aceh mampu membaca dan menulis Al-Qur’an tercantum dalam Pasal 12 PKPU Nomor 10 Tahun 2017, yang berbunyi: Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Aceh dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: “menjalankan syari’at agamanya”. Karena mayoritas penduduk Aceh beragama Islam, kata-kata “menjalankan syari’at agamanya” diimplementasikan sebagai syarat mampu membaca dan menulis Al-Qur’an.

Penyelenggara dan Pemantau Pemilu

Di 33 provinsi lain di Indonesia, lembaga penyelenggara pemilu disebut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, namun di Aceh, KPU disebut dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Sementara, KPU di Tingkat Kabupaten/Kota disebut dengan KIP Kabupaten/Kota.

Sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Helsinki yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, ibu kota Finlandia, antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pemantauan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Aceh dapat dilakukan oleh: pemantau lokal, pemantau nasional, dan pemantau asing. Lembaga Pemantau Pemilu dan Pemilihan wajib mendaftarkan lembaganya untuk mendapatkan Akreditasi pada: KIP Provinsi Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau pada KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.