Benarkah moralitas dan pragmatisme politik menjadi  penyebab utama dan pertama bagi elite politik yang menyeberang atau meloncat ke pertai lain? Atau di partai lama sudah dinilai tidak sejalan dengan ide dan gagasannya untuk memperjuangkan idealismenya sehingga mau tidak mau harus hengkang dari partai di mana selama ini telah mencetak dan membesarkan namanya bersama kekuasaannya.

Sebutlah Suyoto atau yang lebih dikenal dengan subutan Kang Yoto, bupati Bojonegero dua periode, mulai 2008-2013-2013-2018 tumbuh besar bersama PAN selama 20 tahun, harus hengkang dan pindah ke partai Nasional Demokrat (Nasdem). 

Siapa yang tidak mengenal sosok Kang Yoto? Politisi kaya literasi karena berlatar belakang akademisi dan bupati berprestasi dalam kancah internasional, Kang yoto mampu membawa Bojonegoro sebagai Pilot project oven government. Program yang mempromosikan dan memperkuat mengenai pengelolaan birokrasi yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan responsif.

Siapakah yang meragukan kemampuan dan idealisme Kang Yoto? Toh akhirnya kandas juga dan berlabuh di Partai Nasdem.

Tentu yang tak kalah heran dan membuat publik terkejut adalah perpindahan Yusuf Supendi, salah satu pendiri partai Islam PKS yang dulu bernama PK. Partai dakwah dan kader ini kental dengan kampanye syariat islam di awal-awal berdirinya. Partai yang terinspirasi Ikhwanul Muslimin Hasan Al Banna di titik tertentu sangat kukuh dan disinyalir mendukung Negara Islam (baca: Ilusi Negara Islam). 

Publik terperanjat, karena sebagaimana kita tahu bahwa secara ideologis partai PKS dan PDIP berbeda. PKS yang lebih bernuansa keislaman, kebangsaan, bahkan dalam titik tertentu tak bisa mengelak bahwa gagasan Islam dan Negara sesuatu yang integral menjadi terma dan landasan ideologi PKS. Sementara PDIP, semenjak kontestasi pemilihan Presiden tahun 2014 lalu, oleh kalangan tertentu dinilai sebagai partai kafir, sarang PKI, dan sederet nada miring dipundakkan ke Partai PDIP. Namun tudingan itu tidak menjadikan kendala bagi Yusuf Supendi untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif melalui PDIP di daerah pemilihan Jawa Barat V.

Apakah realitas politik dan partai politik tersebut sebagaimana disebut oleh Alexis de Tocqueville dalam buku Democracy in America bahwa partai politik adalah kejahatan yang inheren dalam pemerintahan yang bebas?

Dalam konteks politik Indonesia, pernyataan Alexis menemukan relevansinya bahwa partai politik seolah-olah menjadi sarang bagi politisi yang tuna moral dan miskin. Akhirnya, tidak jarang politisi yang menduduki jabatan politik tersandung kasus korupsi.

Fenomena tersebut tentu melahirkan banyak tanya dari publik. Apa yang sebenarnya mereka perjuangkan? Ataukah hanya kekuasaan semata sehingga partai politik dijadikan kuda troya semata-mata untuk berkuasa?

Dalam hal ini, pengamat politik senior LIPI Syamsudin Haris menyampaikan bahwa fenomena kutu loncat politisi mencerminkan rendahnya moralitas dan pragmatisme politik (tribunnews.com 19/7). Senada dengan Haris, Titik Angraini, Direktur Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyampaikan bahwa hengkangnya politisi ke parpol lain karena perpecahan dan kisruh internal partai yang berkepanjangan.

Bagi politisi yang berpikir pragmatis, maka jalan satu-satunya adalah menyalamatkan diri dengan pindah ke partai politik lain. Meskipun Titik menegaskan bahwa fenomena ini menjadi potret buruk demokrasi karena, suka tidak suka, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi.

Tentu kita mengamini apa yang disampaikan oleh Clinton Rossiter bahwa tidak ada demokrasi tanpa politik, dan tidak ada politik tanpa partai politik (baca. Richard. Kats). Hanya saja, demokrasi yang berkualitas dan menyejahterakan akan menjadi batu sandungan serius manakala partai politik sebagai salah satu instrumen demokrasi tidak berdaya dan kuasa melakukan fungsinya. 

Pendidikan politik, rekruitmen politik, sosialisasi politik, dan manajamen konflik menjadi tugas partai politik di mana dalam realitasnya partai politik menunjukkan jauh panggang dari api. Partai politik gagal melakukan pendidikan politik dan manajemen konflik sehingga nalar politik rakyat dalam berbangsa dan bernegara dihinggapi pragmatisme politik.

Pragmatisme politik dewasa ini seperti jamur di musim hujan. Utamanya menjelang kontestasi politik seperti pemilu. Adagium gizi politik sebagai media untuk mempermudah meraih kekuasaan menjadi fakta yang tidak bisa dibantah. 

Gagasan dan modal sosial yang dimiliki kontestan tak cukup mampu menopang untuk meraih kekuasaan. Maka jangan bermimpi politisi yang berencana ikut berkontestasi dalam panggung pemilu jika gizi politiknya minim.

Tampaknya bukan takdir sejarah dengan apa yang disampaikan Harold Lasswell dalam bukunya Psychopathology and Politic; Who gets Whats and How? (Michael Rush :14). Tetapi pragmatisme elite politik yang berkepanjangan menjadi bukti otentik bahwa wajah politik Indonesia semata-mata memikirkan kekuasaan an sich. Menabrak tata nilai dan kepatutan dalam berpolitik menjadi hal lumrah yang tak perlu dipersoalkan.

Ungkapan yang penuh makna mengatakan bahwa politisi hanya memikirkan keberlangsungan kekuasaannya, sementara negarawan memikirkan masa depann bangsanya. Tentu ini menjadi autokritik bersama bahwa negeri ini krisis negarawan yang selalu memikirkan persoalan bangsa dan negaranya yang tidak tersekat oleh warna kulit, agama, dan pilihan politik. 

Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat menjadi proyeksi utama. Sampai kapan periaku elite politik ini berpikir miopis di mana rakyat tidak menjadi hal utama yang harus disejahterakan? Biarlah waktu yang mampu mendewasakan perilaku elite politik negeri ini.