Survei SMRC yang dipublikasikan pada hari Kamis, 15 Juni 2017, menemukan data bahwa mayoritas publik (64,4 persen) lebih percaya pada KPK, sementara DPR hanya mendapat kepercayaan 6,1 persen.

Kepercayaan yang begitu tinggi pada KPK, tidak lepas dari konsistensi lembaga hukum ad-hoc ini dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia. Mulai dari kasus operasi tangkap tangan, sampai pada pengungkapan kasus korupsi berskala besar, seperti kasus korupsi e-KTP.

Saat DPR membentuk Hak Angket untuk KPK, lagi-lagi rakyat menyatakan tidak setuju dengan tindakan DPR, sebagaimana yang terekam dalam survei opini publik SMRC. Akan tetapi, untuk kesekian kalinya, dengan penuh seronok, DPR mengabaikan pendapat konstituennya.

Bau amis pada proyek e-KTP sudah lama tercium. Terlebih dalam urusan KTP elektronik, siapa pun yang pernah mengurusnya, pasti mengalami situasi yang rumit, seperti kehabisan blangko, kerusakan komputer, dan cerita-cerita “horor’ lainnya yang seolah sudah menjadi kelaziman dalam tata administrasi negara kita.

Maka tak heran, mengurus e-KTP, kita bisa menunggu sampai setahun lamanya. Bahkan di tempat saya, ada warga yang mengurus e-KTP, setahun kemudian ia meninggal. Dan, pada saat penguburan, e KTP-nya baru diantar oleh petugas kelurahan.

Realitas itulah—kita semua mengalaminya—telah membuat perhatian publik untuk penindakan kasus korupsi e-KTP sangat besar. Tak heran dalam temuan survei SMRC, tidak peduli pendukung Jokowi atau Prabowo, sama-sama menolak penggunaan hak angket DPR untuk kasus e-KTP: ada 66,4% pemilih Jokowi menolak penggunaan hak angket, begitu juga sebagian besar pendukung Prabowo menyatakan hal yang sama (60,7%).

Di survei yang sama, juga ditemukan mayoritas pemilih partai, seperti PKB, PKB, Nasdem, Demokrat, Gerindra, dan Golkar, tidak setuju penggunaan hak angket

Akan tetapi, dari sekian banyak pemilih partai yang menolak penggunaan hak angket, pemilih PKS justru tampil beda. Dalam survei SMRC, ada 64,9 persen pemilih partai PKS dari yang tahu kasus e-KTP, justru sepakat penggunaan hak angket.

Sepintas terlihat aneh pemilih PKS. Apalagi pemilih partai PKS kebanyakan dari kelas menengah-perkotaan. Dan juga, sangat tidak mungkin pemilih PKS akan lebih dimudahkan dalam pengurusan KTP. Toh, tidak ada kolom partai di KTP.

Untuk memahami alasan pemilih PKS tampil beda, kita perlu menelusuri jejak ketidaksukaan elite PKS pada KPK. Dan, selanjutnya dijadikan “nyanyian wajib” saat petinggi PKS menemui massa pemilihnya. Dalam hal ini, pameo yang mengatakan, “Kebohongan yang dinyatakan berulang-ulang akan menjadi kebenaran.” Ada juga benarnya.

Misalnya, pada kasus korupsi kuota impor daging sapi yang melibatkan presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaq. Kasus ini telah membuat pengurus inti PKS harus pontang-panting membangun opini untuk bisa tetap menjaga marwah Partai.

Untuk hal itu, dibangunlah sebuah opini yang bertajuk “KPK bentukan asing dan hasil konspirasi negara zionis Israel”. Tak tanggung-tanggung, opini ini langsung dikemukakan oleh Hidayat Nur Wahid (Ketua fraksi PKS, saat itu) dan Sekjen PKS, Anis Matta.

Petinggi PKS sangat paham: menyebar cerita tentang kerja KPK hasil konspirasi zionis Israel, merupakan senjata pamungkas yang paling ampuh. Karena selain menyolidkan pendukungnya, juga bisa membuat rasa simpati umat.

Dan itu terbukti, meski presiden PKS dan pengurus inti terjaring KPK, suara dukungan tidak terjun bebas seperti yang dialami Partai Demokrat. Dalam hal ini, SBY dan Demokrat-nya, harus banyak belajar kepada kader PKS tentang bagaimana membangun opini yang jitu meski itu hanya bualan.

Kader PKS sangat paham tentang kesadaran mayoritas masyarakat—terlebih massa pendukungnya—yang masih melihat dan percaya Israel adalah sumber ancaman dunia; sebuah dongeng yang direproduksi turun-temurun, akhirnya menjadi dendam dan delusi kolektif yang bisa membuat daya kritis hilang seketika.

 Konon, saking kuatnya kebencian dan dongeng horor tentang Israel, jika kita mengatakan, penyebab Gajah Mada meninggal karena diracun agen zionis Israel. Itu pasti langsung dipercaya, apalagi cerita itu disebar kepada pemilih PKS. Harap maklum, ini masalah dendam yang ada sejak dalam kandungan.

Dan akhirnya, delusi “KPK bagian dari konspirasi Zionis” tetap terjaga dan terawat sampai hari ini. Olehnya, sekuat apapun KPK melakukan pemberantasan korupsi, tetap tidak akan dipercaya pemilih PKS.

Bila kemudian, sampai saat ini PKS belum mengirim kadernya di Pansus Hak Angket, itu bukan karena kepedulian pada KPK, tapi karena konflik internal (Fahri Hamzah, Inisiator Hak Angket vs DPP PKS).

Selain karena ketakutan pada cerita Yahudi, hal yang perlu diperhatikan juga adalah struktur pemilih PKS, di mana sebagian pemilihnya beririsan dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut data SMRC, ada 34,4% pemilih PKS setuju dengan apa yang diperjuangkan HTI: Khilafah, semacam daulah Islam.

Ketersetujuan pemilih PKS pada konsep Khilafah, tidak muncul dari ruang hampa. Tapi, hasil kerja agitasi yang terus-menerus dari kader-kader HTI, yang tentu sangat paham teori-teori agitasi dan pengorganisasian. Tentu, untuk mendukung konsep khilafah, maka hal yang utama dicari kelemahannya, yakni lawan utama dari konsep itu sendiri. Dalam hal ini, demokrasi.

Bagi HTI, segala bentuk “kebaikan” dan atau produk demokrasi adalah sumber kesesatan. Alasannya sederhana—tidak perlu saya ceritakan lagi, supaya lebih singkat—demokrasi itu bukan produk Allah SWT, dan siapa saja yang berada dalam “ruang” yang bukan produk Allah SWT, maka neraka tempatnya. Itu saja.

Nah, bicara produk demokrasi pasca reformasi, salah satunya, dan yang utama, itu adalah KPK. Sialnya, KPK dalam mengungkap kasus korupsi, selalu saja bersua dengan kader PKS. Maka lengkap sudah kebencian pemilih PKS kepada KPK. Selanjutnya, menjadi kesadaran berpikir yang turun-temurun, meski itu membunuh rasionalitas berpikir.