Akhir pekan Juni ini, Bangkalan dihebohkan dengan peristiwa pembegalan yang menimpa mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Isu itu semakin viral ketika inisial Ahmad Ghazali menulis surat terbuka untuk Kapolda Jawa Timur. 

Surat itupun tersebar di berbagai media sosial dan terbit di media berita online lingkarjatim.com pada tanggal 28 Juni 2019.  

Saya menyimpulkan dalam surat tersebut memberikan sebuah interpretasi bahwa si penulis merasa risih, gelisah, dan trauma atas kejadian pembegalan di timur kampus UTM. Bagi saya, tulisan itu hanyalah curhatan seseorang yang sengaja menyembunyikan identitasnya. 

Mungkin bagi si penulis soal “siapa” itu tidak terlalu krusial. Bisa jadi soal “bagaimana” lebih penting yang secara substansi publik dapat memahami aspirasi tersebut. 

Menurut hipotetis saya, Polres tidak perlu gelisah hanya soal siapa yang menulis. Jika tulisan itu diluar konteks administrasi kriminal, sebaiknya diambil langkah secara substansial.

Bagi Polres, narasi itu sangat irasional karena tidak sesuai dengan data. Itu sah saja, karena siapapun berhak menilainya. Wajar saja jika narasinya dianggap absurd oleh Polres Bangkalan. 

Bahkan Kapolres Bangkalan, Boby Pa’ludin Tambunan, langsung mengadakan konferensi pers keesokan harinya untuk segera mengklarifikasi bahwa tulisan itu tidak sesuai dengan data. Barangkali pihak polres tidak terima jika pihaknya dianggap tidak becus mengurusi keamanan mahasiswa dan masyarakat di sekitar kampus.

Munculnya aspirasi yang tidak diketahui identitasnya, megindikasikan bahwa anggota DPRD Bangkalan melalui komisi A tidak mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dan mahasiswa terhadap pemerintah maupun kepada lembaga aparat penegak hukum. 

Dari sini kita bisa melihat kurangnya responsibilitas anggota parlemen dalam menjalankan tugasnya mewakili rakyat untuk menyerap sebuah aspirasi.

Problematika pembegalan yang tak kunjung selesai mestinya ditanggapi serius oleh para tokoh dan pejabat di Bangkalan. Bukan lantas tidak tahu-menahu atas persoalan tersebut. 

Jika hanya dipasrahkan kepada polres, itu hanya berdampak pada penindakannya. Numun apabila tokoh dan pemerintah mampu bersinergi, tentu semakin mudah untuk membagun integritas pencegahan.

Secara pribadi, saya mengapresiasi atas langkah represif Polres Bangkalan yang tidak segan-segan untuk menembak pelaku curan, curas, dan curanmor. 

Akan tetapi, aksi itu belum mampu mereduksi aksi kejahatan terhadap mahasiswa. Buktinya, pada tanggal 25 Juni kemarin kembali terjadi aksi pencurian dan kekerasan terhadap mahasiswa.

Jika langka represif dari pihak petugas keamanan belum menjadi solusi, maka langkah priventif harus menjadi opsi solutif.  Ironisnya, masih belum ada atensi khsusus dari pemerintah kabupaten Bangkalan. Padahal, fenomena mengerikan itu sudah terjadi lebih dari satu daswarsa terakhir.

Tempat kejadian perkara (TKP) sering terjadi di timur kampus yang berjarak sekitar 2 km dari kampus. Lokasi itu memang sangat strategis bagi pembegal untuk mencari kesemepatan dan peluang karena jauh dari keramaian mahasiswa dan masyarakat. 

Jalan itu juga merupakan akses utama bagi mahasiswa. Bagi mereka, tidak ada alternatif lain mengingat terbatasnya akses jalur kapal dari pelabuhan Kamal sampai pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. 

Kita tahu bahwa mayoritas mahasiswa UTM 60% beretnis Jawa. Tidak jarang jika kejadian begal sasarannya  mengarah terhadap mahasiswa yang bukan berasal dari Bangkalan.

Hal ini tidak hanya menjadi problem Polres, tapi juga seluruh stakeholder di pemerintahan Bangkalan. Pemerintah seharusnya mampu menjaga dan merawat Bangkalan yang dikenal dengan kota solawat. Sayangnya jargon kebanggan kota tercemari oleh maraknya tindakan kriminalitas. 

Pemerintah dan aparat penegak hukum kurang kolaboratif dalam mengentaskan pembegalan. Kepolisian hanya membawa peran (baper) ketika ada indikasi kriminal. Sedangkan pemerintah kurang perhatian (kuper) dalam memilihara ketertiban warganya. 

Faktor itu tentu akan mempengaruhi kredibilitas lembaga pendidikan. Salah satunya adalah kampus negri di pulau garam.  

Selama ini, eksistensi kampus UTM di Bangkalan sudah memberikan inovasi yang cukup siginifikan bagi masyarakat, khusunya warga sekitar. Dari sektor eknomi, tentu dengan hadirnya belasan ribu mahasiswa sangat mendukung perekonomian rakyat. Sedangkan dari aspek pendidikan, UTM selalu dijadikan rujukan oleh pemerintah kabupaten Bangkalan dalam tata kelola birokrasi yang lebih progresif terutama di bidang karakter. 

Komitmen itu sudah disampiakan buapati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron ketika MoU dengan rektor UTM, Muh. Syarif pada tanggal 3 Desember 2018 lalu.

Mirisnya, ketika UTM selama bertahun-tahun dihadapkan dengan sebuah persoalan pembegalan yang menimpa mahasiswa, pemerintah belum mampu memberikan solusi konkret  atas persoalan ini. 

Berita tindak kekerasan terhadap mahasiswa dianggap sebagai sebuah masalah yang biasa. Pemerintah sepenuhnya menyerahkan permasalahan ini kepada Polres. Padalah pemerintah memiliki otoritas vital melalui kebijakan-kebijakannya.

Salah satu urgensi kebijakan itu apabila jalur Suramadu menuju akses kota dan wisata religi mampu dirotasi ke jalan utama kampus UTM. Apabila hal demikian terealisasi, maka jalan akses menuju UTM akan ramai dipenuhi oleh transportasi umum. 

Kondisi itu berpotensi menutup peluang dan kesempatan para pembegal yang selalu beraksi pada saat sunyinya situasi.

Oleh karena itu, apabila sistem itu teraplikasikan, maka efek dari kebijakan itu tidak hanya bermuara pada keamanan mahasiswa, tapi juga bertumpu pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Motif pembegal dengan keterbatasan ekonomi akan terbangun secara mandiri tanpa melakukan tindakan yang tidak berprikemanusian.