Selamat datang di kampus tercinta kita ini, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), kampus yang berdiri megah di antara tingginya angka kemiskinan di Madura, pengangguran, sawah kering dan petani yang melarat, tukang becak yang anaknya tidak mampu bersekolah di kampus dekat rumahnya sendiri (telang) dan para begal yang menjadi teman setia mahasiswanya.

Suatu realitas yang mahasiswa UTM lihat setiap hari. Kampus megah yang menjadi sarang para intelektual dari berbagai jurusan, yang seharusnya di sekitar orang-orang pintar itu tergambarkan kondisi masyarakat yang sejahtera.

Akan tetapi fakta berkata sebaliknya. Saya tidak perlu bercerita kepada kalian tentang harapan besar para gelandangan peltim (pelabuhan timur) terhadap kampus kita dan mahasiswanya ini.

“Sedang apa mahasiswa di kampus?”

Mahasiswa sibuk membenci mahasiswa lainnya. Ya, siapa yang tidak tahu HMI, GMNI dan PMII yang selalu berebut kekuasaan di kampus ini? Mereka yang disebut Organisasi Ekstra (Ormek) itu kemudian saling membenci dan dibenci oleh mahasiswa yang tidak tergolong di dalamnya atau biasa kita sebut netral.

Kebencian yang sangat akut tertanam dalam diri mahasiswa sejak maba, kata mahasiswa yang tergabung di Ormek, seakan setara dengan isu Sara di negara ini. Dan si netral sibuk mensucikan dirinya dengan turut mencaci maki para mahasiswa ormek, mencuci tangannya di balik jargon-jargon putih. Berbagai lapisan mahasiswa netral yang terorganisir ini kemudian makin masif membenci si Ormek dan si Ormek pun sibuk mencaci maki Ormek lainnya.

“Kenapa bisa seperti itu?” Karena Rezim Takut Mahasiswa Bersatu.

Suatu agenda terselubung yang dirancang oleh rezim melalui BEM. Suatu paket kebijakan warisan orde baru dalam NKK/BKK (78) yang terus kita pertahankan, bernama Badan Ekskutif Mahasiswa. Paket busuk untuk memecah belah gerakan mahasiswa, yang sudah sangat mengganggu kursi kekuasaan mbah Soeharto. Mulai dari Peristiwa tahun 1973 tentang penolakan pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh Arif Budiman (kakak Soe Hok Gie) dkk, tahun 1974 peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) dan 1978 demo mahasiswa menolak pencalonan kembali Soeharto.

Semua itu menjadi pelajaran bagi orde baru untuk kemudian mecari cara meredam gerakan mahasiswa, yaitu dengan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Kordinasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK) dari menteri pendidikan Daoed Yoesuf. Poin utamanya adalah penghapusan Dewan Mahasiswa (Dema) dan mahasiswa dilarang berpolitik.

Praktis sejak diberlakukan NKK/BKK, gerakan mahasiswa tertidur. Kebijaksanaan NKK/BKK kemudian lebih diperketat lagi. Ketika Mendikbud dijabat oleh Nugroho Notosusanto, pemerintah memberlakukan depolitisasi, yaitu menyalurkan kegiatan mahasiswa pada lembaga kemahasiswaan formal seperti Senat Mahasiswa [Sema], Badan Eksekutif Mahasiswa [BEM], dll. Di luar itu dianggap ilegal. 

Sejak saat itulah muncul dikotomi antara organisasi intra kampus dan ekstra kampus. Dalam kurun waktu ini juga diberlakukan Sistem Kredit Semester (SKS). Aktivitas mahasiswa dipacu hanya untuk cepat selesai studi/kuliah dan meraih IP yang tinggi. Inilah hal-hal yang membuat mahasiswa mengalami depolitisasi dan semakin terasing dari lingkungannya. (Baca: Manifesto tikus merah)

Harapan yang diinginkan Soeharto saat itu sudah tercapai saat ini, di mana rezim ingin membungkam gerakan mahasiswa agar tidak selalu mengkritik pemerintah, dengan cara mengkotak-kotakkan mahasiswa, dan membuat mahasiswa berorientasi pada nilai. Jika saya gambarkan dalam sebuah drama, kurang lebih seperti ini ;

“Soeharto: Sudah le, mahasiswa, kalian tidak usah mengkritik kebijakanku lagi. Ini saya kasih kalian miniatur Negara di kampus, ada BEM, DPM, MKM.  Silakan kalian rebutkan jabatan di dalamnya dan belajarlah yang rajin agar cepat lulus.”

Segera setelah NKK/BKK diberlakukan, fokus gerakan mahasiswa berubah. Akibat pelarangan-pelarangan keberadaan organisasi ekstra kampus, dari mulai dilarang melakukan open recruitment secara terbuka di kampus, membuat kegiatan di kampus dan punya sekretariat di kampus. Seperti zaman sebelum NKK/BKK, akhirnya organisasi ekstra kampus masuk dan menunggangi organisasi intra kampus. Padahal kalau pemerintah, melalui universitas, memberikan akses yang sama terhadap organisasi ekstra kampus, tidak akan ada istilah tunggang-menunggangi seperti sekarang.

Mahasiswa sekarang telah terbodohi. Ormek sibuk berebutan jabatan, merekrut kader sebanyak-banyaknya untuk pemilu kampus. Sebenarnya, organisasi melakukan perekrutan itu untuk mewadahi hak mahasiswa dalam meningkatkan kapasitas intelektual mereka, dengan berorganisasi yang kemudian diimplementasikan di masyarakat. Akan tetapi anggapan mencari kader untuk massa dalam pemilu kampus itulah yang saat ini terjadi. 

Mahasiswa sibuk memobilisasi masa, berjanji pada masa, lalu setelah menang meninggalkan masa. Hal itu dilakukan karena satu keyakinan, “kelompok saya pegang BEM”. Dan semua itu dilakukan bukan oleh satu organisasi saja tapi secara keseluruhan terlibat di dalamnya.

Segala cara dilakukan, menyebar kebencian, saling sikut bahkan tak jarang senjata tajam digunakan untuk mengancam. Semakin jauh mahasiswa untuk bersatu, semakin berhasil cita-cita Soeharto. 

Dan mahasiswa tidak sadar bahwa dia sedang terbodohi. Mereka sibuk pencitraan, menonjolkan kader-kader dari organisasinya dengan label prestasi lomba, eksis di media sosial dan ngehits. Tak jarang rupa dijual, “penting ganteng/cantik” dan sok peduli terhadap masyarakat, semata-mata untuk memegang jabatan. Suatu ironi dalam perguruan tinggi.

Dampaknya adalah mahasiswa lemah dalam kritik, mahasiswa akhirnya mudah diatur. Diberi aturan jam malam pukul 10.00, mereka diam dan legowo, aturan untuk menjaga keamanan kampus. Apabila kita teliti aturan itu, dosen selalu memberi tugas kelompok yang harusnya itu dilakukan di dalam kampus. Kalau dikerjakan di luar kampus dan memakan waktu lama sampai malam hari maka laki-laki dan perempuan dalam kelompok itu akan mendapat peringatan warga,. Padahal, karena kampus ditutup, mau tidak mau mahasiswa harus mengerjakan tugas di sekitar warga (kos, warung kopi dll). 

Mahasiswa kemudian tidak berpikir untuk melokalisir kegiatan di jam malam, misal “di atas jam 10 hanya boleh di taman kampus, sehingga satpam mudah mengawasinya. Itu baru soal tugas, belum lagi mahasiswa yang aktif di beberapa UKM yang membutuhkan waktu di kampus lebih lama. 

Selain itu, ada aaturan tentang UKT, absensi, dan kebijakan-kebijakan lain yang tidak pro mahasiswa. MTapi, mahasiswa hanya diam saja menghadapinya. Bagaimana dengan BEM? Jangan berharap pada EO!

Sekarang, di mana mahasiswa saat puluhan petani di Blitar ditangkap karena bertani di tanahnya sendiri yang diklaim oleh perusahaan tertentu pada tahun 2016 lalu? Ke mana mahasiswa saat pembungkaman demokrasi di negara ini terjadi, pembubaran aksi Aliansi Mahasiswa Papu (AMP) di berbagai daerah, pembubaran diskusi kiri. Ke mana mahasiswa saat militer dan Polri melakukan MOU untuk militer terlibat dalam urusan sipil pada tahun 2018 ini. 

Apa yang dilakukan mahasiswa saat investor asing mulai mengambil tanah pribumi di pulau garam kita ini? Ke mana kampus kita saat petani di Madura kehilangan tanahnya karena ulah pemodal asing? Apa yang dilakukan kita, mahasiswa, saat melihat pembangunan sekitar Suramadu yang timpang, tidak sadarkah mahasiswa bahwa sudah 9 tahun lamanya jembatan itu berdiri tapi tidak sesuai dengan tujuan awalnya yaitu kemajuan ekonomi pribumi. Tahukah mahasiswa berapa penghasilan tukang becak di telang itu? Parahnya lagi, apa yang dilakukan mahasiswa saat IMF-WB hadir di Bli?

“Saya sangat merindukan masa di mana barisan mahasiswa yang melawan bersatu untuk satu tujuan. Sudah saatnya kita berpegang tangan membentuk barisan perlawanan, tanggalkan semua warisan orba dan segala hal yang memecah gerakan mahasiswa.” 

Selain permasalahan BEM, yang membuat mahasiswa jauh akan kesadaran kritis, jauh dari rakyat tapi selalu bicara atas nama rakyat, menjadi mahasiswa elitis, trdapat permasalahan lain akan tetapi persentasenya tidak lebih banyak daripada dampak yang diakibatkan trilogi perguruan tinggi itu. Mahasiswa saat ini hanya berpikir bagaimana mereka mengerjakan tugas dari dosen, absen lancar, nilai bagus, lulus cepat dan cari kerja. Tanpa pernah berpikir untuk mengubah permasalahan yang ada, tanpa pernah berpikir untuk menyuburkan tanah di sekitar kampusnya (kesejahteraan).

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita pahami apa permasalahan pada mahasiswa itu, mahasiswa seharusnya sadar untuk menghapuskan BEM dan antek-anteknya, yang bagi penulis tidak lebih dari OSIS-nya mahasiswa yang sibuk seminar, studi banding (jalan-jalan) dll. 

Saat ini, bendera apa pun yang memegang BEM dan sebagus apa pun programnya, selama sistemnya masih seperti ini, program tersebut tetap saja tidak menyelesaikan masalah dasar, yaitu hilangnya persatuan, di mana akan ada saja mahasiswa yang mengkritik program tersebut hanya karena beda golongan. 

Yang harus kita lakukan sekarang adalah memubarkan BEM, DPM, MKM. Kembalikan mahasiswa pada tempatnya. Tolak dibodohi!!!

Tulisan ini tidak ditujukan untuk menjatuhkan salah satu golongan atau pemegang status quo. Tulisan ini hanya bentuk upaya penyadaran mahasiswa yang terbodohi, yang terpecah belah oleh ego bendera, berorientasi pada kepentingan golongan tanpa melihat kepentingan umum, diam di tengah permasalahan sosial sehingga para pejabat bebas korupsi tanpa harus takut didemo mahasiswa. 

Tulisan ini adalah upaya untuk mengembalikan mahasiswa sebagai 'agen pendukung' yang bergerak bersama rakyat bukan agent of change. Persatuan mahasiswa adalah salah satu kunci untuk memperbaiki bangsa ini.