Meskipun sudah kurang lebih 22 tahun kita hidup di alam reformasi, lantas tidak menyebabkan dengan sendirinya nilai-nilai Orde Baru itu terkikis. Nyatanya, masih banyak warisan Orde Baru yang lestari hingga kini, salah satunya yakni mental orde baru seperti ide anti-komunisme atau preferensi politik kiri.

Tentu masih segar dalam ingatan kita bagaimana terjadi pemberangusan-pemberangusan diskusi ilmiah yang dianggap berbau kekiri-kirian, razia buku kiri, hingga isu komunisme turut menjadi gorengan politik dalam kontestasi Pemilu. Menjadi pertanyaan menarik tentunya, mengapa Warisan Orba tersebut begitu lestari hingga kini?

Wijaya Herlambang dalam buku Kekerasan Budaya Pasca 1965, Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti Komunisme melalui Sastra dan Film memberikan suatu jawaban yang menarik mengenai pertanyaan di atas, yakni selain kekuatan politik militer Orde Baru yang berperan di dalamnya, kekuatan budaya (intelektual-intelektual pro-Barat) pun memainkan peran yang penting dalam melegitimasi sikap mental anti-kiri tersebut.

Bahkan, buku yang ditulis oleh Wijaya Herlambang tersebut menggambarkan juga bagaimana intelektual anti-komunisme di Indonesia turut berafiliasi dengan CCF (Congress for Cultural Freedom) untuk mempropagandakan sikap anti-komunisme. 

CCF sendiri kemudian diketahui terafiliasi dengan CIA (berdasarkan laporan The New York Times), yang menandakan kelompok tersebut merupakan bagian dari kepentingan Amerika dalam melakukan diplomasi kebudayaan (Herlambang, 2019).

Terlebih lagi saat itu (periode 1960-an) dihadapkan pada ketegangan blok barat dan blok timur (perang dingin), dan tentu saja kita bisa menginterpretasi bahwa adanya CCF tersebut adalah upaya Amerika untuk memperebutkan hegemonial dalam konstelasi politik global.

Dalam kasus Indonesia, intelektual anti-komunisme yang kemudian tergabung dalam manifest kebudayaan 1963, selain disokong oleh CCF, mereka pun mendapat sokongan juga dari kekuatan politik militer. Mereka aktif dalam mengampanyekan sebuah tatanan yang ideal di bawah naungan klaim ideologis humanisme dan itu hanya dimungkinkan bila ajaran-ajaran komunisme disingkirkan. 

Dengan kata lain, ajaran komunisme dikampanyekan sebagai sebuah ajaran yang tidak compatible dengan ajaran humanisme universal (Herlambang, 2019).

Bila berkaca pada teori Johan Galtung yang tertuang dalam karyanya, yakni Peace by Peacful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization (1996), terdapat suatu bagian yang menerangkan tentang cultural violence (kekerasan budaya), kekerasan budaya ini dipahami sebagai penggunaan aspek-aspek kebudayaan (seperti seni, bahasa, simbolis) untuk melegitimasi kekerasan langsung dan struktural (Herlambang, 2019).

Dalam konteks itulah Wijaya Herlambang menguraikan relevansinya bagaimana intelektual atau budayawan turut berperan dalam melegitimasi kekerasan langsung dan struktural yang dialami oleh golongan kiri, bahkan termasuk pembentukan wacana anti-komunisme yang berlangsung hingga hari ini.

Kita tahu, pasca Gerakan 30 September (atau disebut juga Gerakan 1 Oktober), terjadi pembantaian massal terhadap golongan kiri maupun yang tertuduh kiri. 

Berbagai macam studi sudah mengupas masalah genosida tersebut, yang diduga memakan korban jiwa puluhan ribu hingga jutaan jiwa, seperti yang terdapat dalam buku yang ditulis Hermawan Sulistiyo, yakni Palu Arit di Ladang Tebu (KPG,2000), kemudian Robert Cribb (editor) The Indonesian Killings 1965-1966 (Monash University,1990), dan sebagainya.

Bukan hanya kekerasan fisik, selama pemerintahan Orde Baru, orang-orang kiri (atau simpatisannya) juga mengalami kekerasan struktural (seperti dipinggirkan oleh birokrasi negara dan sebagainya), dan bahkan hingga hari ini masih mengakar sebuah stigmatisasi dalam memori kolektif sebagian masyarakat Indonesia.

Menurut catatan Robert Cribb dalam The Indonesian Killings 1965-1966: Studies from Java and Bali, saat itu (1965-1966), Soeharto memang sengaja memperbesar konflik sosial, dan menyebarkan desas-desus palsu bahwa para jenderal yang menjadi korban G30S mengalami penyiksaan dan alat kelamin mereka dipotong-potong, bahkan menyebarkan pula isu jika para anggota PKI di seluruh Indonesia akan melakukan penganiayaan serupa kepada tetangga mereka (Cribb,ed, 1990).

Nugroho Notosusanto, seorang sejarawan militer yang menjabat sebagai kepala pusat sejarah ABRI, berperan besar dalam pembentukan wacana tersebut, di mana saat itu ia menulis tentang pemberontakan G30S/PKI yang kemudian menjadi sejarah versi resmi pemerintah dan memberangus versi lainnya.

Tidak hanya Soeharto dan kroninya, dalam konteks pembentukan wacana anti-komunisme inilah aktor intelektual ikut terlibat, yang bahkan menurut Wijaya Herlambang, kemudian turut berdampak atas normalisasi kekerasan yang dialami oleh golongan kiri. 

Artinya, kekerasan yang dialami oleh golongan kiri dianggap sebagai suatu kewajaran karena keberhasilan dalam membentuk wacana untuk mengibliskan ideologi komunisme. 

Di sinilah produk budaya (seperti film yang dibuat Arifin C.Noer, kemudian novel Arswendo Atmowiloto, hingga cerpen-cerpen yang terbit di Majalah Horison yang merupakan bentukan orang-orang manifest Kebudayaan) turut memberikan legitimasi terhadap kekerasaan fisik dan struktural yang dialami oleh PKI atau simpatisannya (Herlambang,2019).

Alih-alih memfokuskan kepada pembunuhan massal ataupun kekerasan terhadap anggota PKI dan simpatisannya (maupun yang tertuduh), tulisan-tulisan yang diterbitkan oleh Majalah Horison saat itu, justru menggiring pembaca untuk memfokuskan kepada konflik atau guncangan psikologis para pelaku yang melakukan kekerasan terhadap golongan kiri tersebut (Herlambang, 2019).

Saat itu, anggota PKI atau simpatisannya diperlakukan semacam homo sacer, sebuah istilah dalam hukum romawi untuk menyebut orang-orang yang haknya untuk mendapat perlindungan hukum sudah dilucuti, sehingga siapa pun bisa menganiayanya dan membunuh orang-orang tersebut dengan impunitas.

Dengan demikian, Orde Baru dibangun di atas kekerasan, dan seperti pendapat William Liddle dalam Soeharto’s Indonesia: Personal Rule and Politics Institutions, kekerasan itu juga yang menjadi salah satu ciri utama pemerintahan Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya, di samping manipulasi ideologi dan kinerja ekonomi (Liddle, 1985).

Kepentingan di Balik Wacana Anti-Komunisme

Tentu kita bisa mempertanyakan mengenai kepentingan Amerika Serikat di Indonesia pada periode 1960-an, di samping untuk memperebutkan hegemoni politik dunia di tengah persaingan dengan blok Soviet, Amerika pun sudah barang tentu mempunyai kepentingan Ekonomi, karena Indonesia adalah lahan yang strategis dengan kekayaan sumber daya alamnya.

Tersingkirnya komunisme ataupun preferensi politik kiri di Indonesia, membuka ruang yang luas bagi para kapital untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, maupun menginstrumentalisasikan manusia (dalam hal ini para buruh) untuk turut memuluskan hasrat mereka.

Sementara bagi Soeharto dan kroninya sendiri, peristiwa 1965 tentu saja membuka jalan bagi mereka untuk untuk menguasai Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Stigma terhadap komunisme sendiri yang teramat kuat, yang sebelumnya dipropagandakan dengan sangat sistematis, dimanfaatkan juga oleh rezim Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya, seperti mengecap orang-orang yang kritis terhadap pemerintahannya dengan sebutan PKI atau komunis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya peristiwa G30 S justru menguntungkan Soeharto dan kroninya, termasuk kepentingan kapitalis. Selama puluhan tahun, rezim Soeharto melakukan manipulasi ideologis dengan mengibliskan pemikiran ekonomi politik kiri, serta menyudutkan PKI sebagai dalang di balik peristiwa G30 S dan menggambarkan PKI sebagai kelompok yang teramat biadab. 

Padahal secara akademis, ada beberapa perspektif lain mengenai peristiwa G30 S dan Soeharto memberangus perspektif lain tersebut dengan melakukan monopoli dan dampaknya masih terasa hingga hari ini.

Bila menggunakan kacamata Mazhab Birmingham, dapat dikatakan Soeharto dan kroninya, maupun orang-orang manifest kebudayaan, berhasil melakukan apa yang disebut oleh Stuart Hall sebagai “politik penandaan”. Stuart Hall (dalam Storey,2004) mendefinisikan politik penandaan sebagai upaya untuk menundukkan para pembacanya di bawah cara pandang tertentu.

Jika kita ingin menjadi bangsa yang dewasa, kita harus bisa menjadi bangsa yang jujur, termasuk jujur terhadap sejarah seputar 1965, jangan sampai mewariskan kebencian yang berlangsung secara terus-menerus.

Daftar Pustaka

  • Cribb, Robert (ed). 1990. dalam The Indonesian Killings 1965-1966: Studies from Java and Bali. Clayton: Monash University
  • Herlambang, Wijaya. 2019. Kekerasan Budaya Pasca 1965. Tangerang Selatan: Marjin Kiri
  • Liddle, R. William. 1985.  Soeharto’s Indonesia: Personal Rule and Politics Institutions. Pacific Affairs Vol. 58, No. 1 (Spiring, 1985), pp. 68-90
  • Storey, Jhon. 2004. Teori Budaya dan Budaya Pop. Yogyakarta: Qalam