Marc Ancel pernah menyatakan bahwa “model criminal science” terdiri dari tiga komponen yaitu, “Criminoogy”, “Criminal Law”, dan “Penal Policy”.

Ia mengemukakan bahwa “Penal Policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Selanjutnya iya berkata bahwa, di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat.

Akhirnya dikemukakan pula oleh Marc Ancel, bahwa sistem hukum pidana abad XX masih tetap harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli di bidang ilmu-ilmu sosial.(Marc Ancel, 1965)

Dengan pengantar di atas, yang ingin ditegaskan adalah bahwa pada hakikatnya masalah reformasi kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis-normatif dan sistematik-dogmatik. 

Di samping pendekatan yuridis-normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis-faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.(Barda Nawawi, 2011)

Dalam buku sejarah atau catatan tahunan mengenai kegiatan dan perkembangan kriminologi secara internasional (the International Annals of Criminology) yang diterbitkan tahun 1988 dikemukakan, bahwa sejak tahun 1952-1987 telah diselenggarakan 39 kali kursus/penataran kriminologi. 

Dijelaskan dalam buku itu, bahwa kursus-kursus yang diselenggarakan selama ini dapat dibedakan dalam empat periode, yaitu: (1) Periode 1952-1961, kursus-kursus yang diselenggarakan terutama menekankan pada kriminologi klinik (clinical criminology). (2) Periode 1962-1969, masih ada kecenderungan pada kriminologi klinik tetapi ada perkembangan terhadap kriminologi perbandingan (comparative criminology). 

(3) Periode 1970-1975 (yang semuanya diselenggarakan di luar Eropa), didasarkan pada pemikiran mengenai masalah-masalah mutakhir tentang “delinquency” (contemporary problems of delinquency). (4) Periode sepuluh tahun terakhir, berkaitan dengan masalah-masalah politik kriminal (criminal policy) dan kriminologi terapan (applied criminology).(International Annals of Criminology, 1988)

Mengamati perkembangan di atas, maka wajar dalam penataran kriminologi ini disajikan bahan-bahan mengenai kebijakan (hukum) pidana atau “penal policy” yang pada dasarnya merupakan bagian dari politik kriminal.

Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. (Sudarto,1981)

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Melaksanakan politik hukum pidana berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social walfare). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social policy).

Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “social policy”, sekaligus tercakup di dalamnya “social walfare policy” dan “social defence policy”.

Dilihat dalam arti yang lebih luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Tulisan saya ini hanya memfokuskan pada kebijakan di bidang hukum pidana materiill (substantif).

Masalah pembaruan Hukum Pidana

Dari uraian sebelumnya dikatakan bahwa pembaruan hukum pidana (penal reform) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (penal policy). 

Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum).

Ini berarti, makna dan hakikat pembaruan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaruan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya itu. 

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Secara singkat, dapat dikatakan, bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai-nilai. Pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “policy” (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial).

Di dalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai. Dengan uraian di atas, dapatlah disimpulkan makna dan hakikat pembaruan hukum pidana sebagai berikut: 

1) Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan: Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencap[ai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya)

Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan)

Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. 2) Dilihat dari sudut pendekatan nilai: 

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan revaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukankah pembaruan (reformasi) hukum pidana, apabila reorientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Pendekatan Kebijakan dan Pendekatan Nilai Dalam Reformasi Kebijakan Hukum Pidana

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan  menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan, 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana?, dan 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar?

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach).(Barda Nawawi, 2011)

Sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya. Pendekatan demikian terlihat pula misalnya, pada tulisan Satjipto Rahardjo yang berjudul “Pembangunan Hukum yang Diarahkan kepada Tujuan Nasional”.(Masalah-masalah Hukum, FH UNDIP, 1982) 

Dikemukakan oleh Satjipto bahwa tidak dijumpai perbedaan antara fungsi hukum sebelum dan sesudah kemerdekaan. Perbedaannya hanya terletak pada keputusan politik yang diambil dalam kedua masa tersebut dan pengimplementasiannya ke dalam sistem hukum masing-masing.

Apabila keputusan politik yang diambil setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah mengutamakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, maka keputusan demikian harus dirumuskan dalam kaidah-kaidah hukum dan struktur hukumnya pun harus menyediakan kemungkinan untuk melakukan hal itu.

Dalam Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional pada bulan agustus 19809 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain: masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Khususnya mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi, laporan simposium itu antara lain menyatakan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut: 

1) apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban. 

2) apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku, kejahatan itu sendiri haru seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai. 

3) apakah makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya. 

4) apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Selanjutnya dikemukakan bahwa problem dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan adalah kecenderungan untuk menjadi pragmatis dan kuantitatif serta tidak memberi kemungkinan untuk masuknya faktor-faktor yang subjektif, misalnya nilai-nilai, ke dalam proses pembuatan keputusan.

Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti dikatakan oleh Sudarto, dalam melaksanakan politik (kebijakan) orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.

Ini berarti suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Ini berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus telah benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional, dan ini pun merupakan pendekatan yang melekat (inherent) pada setiap kebijakan yang rasional.

Beberapa Aspek HAM Dari Sudut Hukum Pidana

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu pada diri hukum. Namun dilihat dari sudut hukum, hak dan kewajiban secara individual selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat lainnya. 

Di samping itu, karena hukum tidak hanya mengatur hubungan antara individu di dalam pergaulan masyarakat, tetapi juga hubungan individu dengan lingkungan dan masyarakat sebagai salah satu kesatuan komunitas, maka hak asasi manusia (HAM) secara individual berkonotasi pula dengan HAM sebagai kesatuan komunitas. 

Jadi HAM pada hakikatnya mengandung dua wajah, yaitu HAM dalam arti “Hak Asasi Manusia” dan HAM dalam arti “Hak Asasi Masyarakat”. Inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan.

Seberapa jauh HAM terwujud atau merupakan bagian dari hukum positif di Indonesia, antara lain dapat diidentifikasikan dan dikaji dari pernyataan-pernyataan dan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945 syarat dengan pernyataan (deklarasi) dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi. 

Antara lain ditegaskan hak setiap bangsa (termasuk individu) akan kemerdekaan, berkehidupan yang bebas, tertib dan damai, hak membangun bangsa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, berkedaulatan, bermusyawarah/berperwakilan, berkebangsaan, berperikemanusiaan, berkeadilan, dan berkeyakinan ketuhanan Yang Masa Esa.

Pernyataan-pernyataan yang pada di dalam pembukaan UUD 1945, jelas mengandung jiwa dan semangat yang tidak jauh berbeda dengan “Universal Declaration of Human Rights” (UDHR) yang diterima dalam sidang umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.

Selain itu, salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar ialah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya itu. Hak ini sangat asasi karena fdiberikan langsung oleh tuhan kepada setiap manusia. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk mempertahankan/membela diri terhadap setiap ancaman atau serangan yang tertuju pada keselamatan jiwanya. 

Karena hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain (berupa pembunuhan) atau oleh negara (berupa penjatuhan pidana mati) pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang atau tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum yang berlaku.

Mengenai hak hidup sebagai hak yang sangat asasi, berarti perampasan hak hidup seseorang itu sekiranya terpaksa dilakukan, pada hakikatnya merupakan suatu perkecualian. Ini berarti, dilihat dari sudut hukum pidana, sejauh mungkin pidana mati itu harus dihindari. 

Sekiranya terpaksa dilakukan harus sudah melewati prosedur yang sangat ketat. prosedur atau tahap-tahap yang sangat ketat itu antara lain, hanya dapat dijatuhkan untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat jahat atau sangat serius, diberikan hak untuk meminta pengampunan, peringanan, penundaan, atau perubahan/penggantian pidana mati setelah melewati masa tertentu.

Aspek kemanusiaan lainnya yang sangat asasi, dan juga dinyatakan (dideklarasikan) di dalam pembukaan UUD 1945, ialah hak kemerdekaan dan kebebasan berkehidupan. Pembukaan UUD 1945 diawali dengan pernyataan, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa (alinea ke-1). 

Di dalam pernyataan ini jelas terkandung pula pengakuan, bahwa kemerdekaan itu ialah hak setiap orang/individu anggota masyarakat. Jadi kemerdekaan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus hak asasi masyarakat/bangsa.

Hak akan kemerdekaan dan kebebasan seseorang mencakup makna dan aspek atau ruang lingkup yang sangat luas. Seseorang tidak hanya bebas dan merdeka terhadap keberadaannya (eksistensinya) sebagai manusia, tetapi juga di dalam menentukan, melangsungkan dan mempertahankan eksistensinya sebagai manusia dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan sebagai manusia dan kebebasan berkehidupan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga non fisik.

Walaupun kemerdekaan dan kebebasan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus hak asasi masyarakat, namun menurut Pembukaan UUD 1945 bukanlah kebebasan yang sangat liar dan tanpa tujuan. Hak kemerdekaan dan keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan (termasuk berkehidupan perorangan), menurut Pembukaan UUD 1945 ingin dicapai dengan membentuk pemerintah negara Indonesia yang disusun dalam suatu UUD negara (alinea ke-4). 

Ini berarti, kemerdekaan dan kebebasan yang ingin dicapai adalah kebebasan dalam keteraturan atau kebebasan dalam suasana tertib (tatanan) hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta perlindungan seluruh bangsa Indonesia.

Dengan demikian, walaupun setiap orang mempunyai kebebasan, tetapi pada dasarnya juga mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi orang lain. Segala bentuk pelecehan, perampasan, pengekangan, dan penguasaan paksa secara sewenang-wenang atas hak kemerdekaan dan kebebasan orang lain pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap HAM.

Reformasi Kebijakan Kriminaslisasi dan Dekriminalisasi dalam Konsep KUHP Baru

Proses penyusunan konsep, yang meliputi juga proses kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam konsep, tidak berangkat dari titik nol, artinya bukan tanpa bahan. Konsep krminalisasi berawal dari tim Basaroedin yang telah menyusn konsep Buku II (tentang kejahatan) dan konsep Buku III (tentang Pelanggaran). Konsep ini tersusun pada tahun 1977 dan dikenal dengan sebutan konsep BAS. 

Sistematika dan materi konsep ini bersumber dari KUHP (WvS) yang berlaku dengan penyesuasian dan penambahan beberapa delik baru. Konsep BAS inilah yang menjadi bahan utama penyusunan konsep 1979 oleh TKP periode Oemar Senoadji (periode 1979/1980/1982).

Dalam periode TKP 1982-1986 yang diketuai Prof. Sudarto, konsep ini pun diedit kembali menjadi konsep 1984/1985 (dimuat dalam laporan tim jilid V). dalam periode TKP 1986-1987 yang diketuai Prof. Roesan Saleh, konsep ini pun diedit kembali menjadi konsep 1986-1987 (jiid VII laporan tim). 

Selanjutnya dalam periode TKP 1987-1992 yang diketuai oeh Prof. Mardjono Reksodiputro, konsep periode yang lalu diedit kembali berturut-turut menjadi konsep 1989-1990 (laporan tim jilid XI), konsep 1991/1992 s/d. revisi bulan maret 1990 (termuat dalam jilid XIV A), dan konsep 1991/1992 s/d. revisi bulan Desember 1992 (termuat dalam laporan jilid XVII). Terakhir ada pula konsep 1991/1992 s/d. revisi bulan maret 1993 yang kemudian diserahkan kepada Menteri Kehakiman.

Dari gambaran di atas, terlihat bahwa sumber bahan penyusunan konsep yang ada saat ini berawal dari konsep BAS. Jadi, proses dan kebijakan kriminalisasi telah dimulai sejak periode TKP Basaroedin. Konsep-konsep berikutnya hanya melanjutkan dengan menyatukan kejahatan dan pelanggaran ke dalam satu buku, yaitu menjadi buku II saja yang berisi perumusan tindak pidana. 

Di samping itu, juga diadakan perubahan dan penambahan delik-delik baru, baik semua yang tidak ada di dalam dan di luar KUHP (WvS) maupun diambil dari delik-delik yang sudah ada dan tersebar di luar KUHP.

Jadi, kebijakan penyusunan delik-delik (kriminaslisasi) di dalam konsep selama ini mengambil dari tiga sumber bahan yang sudah ada sebelumnya, yaitu dari: a) KUHP (WvS) yang masih berlaku, b) Konsep BAS tahun 1977, c) UU di luar KUHP (antara ain Undang-undang No. /1946 khususnya yang berhubungan dengan uang palsu, kabar bohong, dan penodaan bendera kebangsaan, Undang-undang No. 11 Pnps. 1963 tentang Subversi, Undang-undang No. 12/1951 tentang Senjata Api/Senjata Tajam, Undang-undang No.3/1971 tentang Korupsi, dari Undang-undang No.7/1974 tentang Perjudian, dari Undang-undang No. 11/1980 tentang Suap, dan Undang-undang No.4/1982 tentang lingkungan Hidup.

Berbagai sumber bahan yang dikemukakan di atas, sudah barang tentu dalam pengkajiannya diseleksi dan diorientasikan juga pada niai-nilai filosofis, sosiopolitik dan sosiokultural serta kepentingan/tujuan nasional yang melatarbelakangi kebijakan pembaruan dekriminalisasi yang pernah dirumuskan dalam Pasal V Undang-undang No. 1/1946 juga diperhatikan.

Ukuran dekriminalisasi (dalam menyeleksi peraturan hukum pidana yang sudah ada yang disebutkan dalam Pasal V itu, ialah apabila peraturan yang sudah ada itu, tidak dapat dijalankan, bertentangan dengan kedudukan RI sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi.

Dari uraian sumber bahan di atas terlihat bahwa penyusunan konsep bertolak dari realitas bahan yang sudah ada, yaitu perbuatan-perbuatan yang sudah dekriminalisasi sebelum kemerdekaan (kebanyakan terdapat di dalam KUHP atau WvS0 dan sesudah kemerdekaan atau setelah keluarnya Undang-undang No. 1/1946 (baik di dalam maupun di luar KUHP). 

Jadi, kebijakan kriminalisasi ditempuh dengan bertitik tolak dari pendekatan kebijakan praktis. Pendekatan praktis ini ditempuh mengingat kenyataan praktik penegakan hukum selama ini pun sudah mendasarkan pada kedua sumber bahan hukum itu (KUHP dan di luar KUHP). 

Namun demikian, pendekatan praktis ini pun tidak begitu saja ditetapkan tanpa seleksi dan evaluasi. Jadi, dilakukan juga pendekatan selektif-evaluatif dan bahkan pendekatan antisipatif sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan iptek.