Seperti biasanya, setiap hari senin pagi, Kami mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta 2016 melaksanakan diskusi rutin mata kuliah Islamic Law. Tema yang diangkat kali ini (23/5) tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, yang dipresentasikan oleh Sahabat saya Muhammad Zia Ulhaq.

Zia dengan segala usahanya telah mengulas banyak hal tentang tema tersebut. Meskipun di dalam beberapa hal perlu ulasan yang lebih komprehensif dan detail, namun makalahnya dirasa telah mencakup pada pokok persoalan. Oleh karena itu, tulisan ini tidak akan banyak mengomentari apa yang ditulis oleh Zia.

Tulisan ini akan mencoba memberi perspektif dan penawaran baru ihwal pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Mengingat UU No.1 tahun 1974 dan KHI dirasa perlu untuk terus mengakomodasi perkembangan zaman, maka perlu pertimbangan kembali untuk melakukan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam kaitannya dengan tema diskusi, menurut penulis, tema “Hukum Pernikahan Islam” kurang komprehensif untuk dibawa ke dalam pokok diskusi.

Penulis lebih sepakat tema diskusi diperluas menjadi “Hukum Keluarga Islam”. Mengingat topik yang didiskusikan menyangkut isu krusial hukum keluarga, yakni: jarak usia minimal dan maksimal perkawinan; peran wali dalam perkawinan, poligami, pencatatan dalam perkawinan, nafkah keluarga, pembatasan hak suami, hak ijbar orang tua, pembagian hak waris, wasiat dan sebagainya. Semuanya ini menyangkut pada hukum keluarga Islam yang lebih komprehensif.

Usaha Pembaruan

Usaha-usaha pembaruan hukum keluarga Islam mulai merebak sejak awal abad ke-20. Dimulai dari Turki pada 1917 yang membuat pedoman tentang hukum perkawinan dengan sebutan Qanun Qarar al-Huquq al-Ailah al-Utsmaniyah (Ottoman Law of Family Right). Hukum keluarga Turki itu kemudian diperkenalkan dan dipakai di Lebanon (1919), Mesir (1920) Yordania (1951), dan Syria (1953).

Setelah itu, sejumlah negara Islam seperti Tunisia dan Irak juga tidak ketinggalan untuk melakukan pembaruan. Sampai tahun 1996 hanya ada lima negara di Timur Tengah yang belum memperbarui hukum keluarganya, yaitu Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain dan Oman.

Setidaknya di negara-negara Islam atau negara yang mayoritasnya berpenduduk Islam, sistem hukum keluarganya bisa diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk. Pertama, negara Islam yang konservatif, yaitu negara yang tidak mau melakukan pembaruan dan tetap memberlakukan hukum keluarga berdasarkan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik, seperti Saudi Arabia.

Kedua, negara Islam yang melakukan pembaruan hukum keluarga secara radikal dan menggantinya dengan hukum sipil Eropa, seperti di Turki. Ketiga, negara Islam yang berusaha memodifikasi hukum keluarganya tanpa menghilangkan landasan pijak yang asasi, yakni al-Quran dan al-Hadis, sebagaimana dipraktekan oleh Mesir, Tunisia, Pakistan, Yordania, Syria dan Irak.

Awalnya, pembaruan dalam bidang hukum keluarga yang telah diterapkan di negara-negara sebagaimana disebut memang kerap mengundang reaksi keras dari kalangan tradisional. Hal ini dapat dipahami, karena institusi keluarga hampir dalam setiap agama selalu dipandang sebagai wilayah sakral, karena itu sangat sensitif.

Namun, lambat laun mulai memudar seiring berkembangnya kaum perempuan terdidik dan kemaslahatan yang didapat oleh masyarakat. Hal berbeda akan terjadi dalam pembaruan di bidang hukum Islam lainnya, seperti politik dan ekonomi. Berbagai hukum Islam yang digunakan untuk mengatur masyarakat bisa dengan mudah berubah dan diperbarui, namun untuk memperbarui dalam bidang hukum keluarga bisa sangat sulit karna kesakralannya.

Pembaruan di Indonesia

Di Indonesia, upaya konkret pembaruan hukum keluarga Islam dimulai sekitar tahun 1960-an yang kemudian berujung lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebelum hukum perkawinan diatur dalam UU ini, urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum, antara lain hukum adat, hukum Islam tradisional, ordonasi perkawinan Kristen, hukum perkawinan campuran dan sebagainya sesuai dengan agama dan adat istiadat masing-masing penduduk.

Upaya pembaruan hukum berikutnya terjadi pada masa Menteri Agama Munawir Syadzali. Upaya ini ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada 10 Juni 1991 yang materinya mencakup aturan perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang diperuntukkan untuk umat Islam.

Namun dalam konteks saat ini, KHI dan Undang-undang pernikahan (UUP) dipandang kurang merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam di Indonesia. Hal ini karena KHI dan UUP dirasa tidak begitu komprehensif menggali secara seksama kearifan-kearifan lokal masyarakat di berbagai daerah, melainkan diterapkan begitu saja fikih klasik yang bernuansa Arab. Padahal fikih-fikih klasik itu disusun dalam era, kultur dan imajinasi sosial yang berbeda.

Dalam perspektif kesetaraan dan keadilan gender, KHI dan UUP kerap menomorduakan suara perempuan. KHI mengukuhkan pandangan dominan dalam fikih yang menempatkan perempuan sebagai "urutan kedua” setelah laki-laki, misalkan dalam hal poligami dan kewajiban suami-istri, atau dalam hal kawin kontrak (siri) yang setalah kontraknya habis perempuan tidak menikmati hak-hak yang sama dengan perempuan yang menikah secara normal, atau juga dalam kasus poligami dengan dukung mendukung argumen agama.

Seorang perempuan, baik sebagai anak maupun sebagai istri kerap dibuat tak berdaya dengan menghadapi superioritas laki-laki yang bisa menentukan seenaknya berapa jumlah perempuan yang akan dikawini. Ini belum termasuk kasus-kasus perkawinan yang tidak tercatat, seperti nikah sirri, perkawinan beda agama dan soal status anak di luar perkawinan.

Menyikapi persoalan ini sebenarnya negara sudah menaruh perhatian besar terhadap hak-hak perempuan, mulai dari ratifikasi Konvensi Hak-hak perempuan (CEDAW), amandemen UUD 1945, UU No.39 tahun 1999 tentang HAM hingga pengesahan UU Penghapusan Kekerasan dan Rumah Tangga (KDRT). Belakangan juga sudah marak kalangan pesantren maupun organisasi agama yang aktif memperjuangkan hak-hak perempuan. Sayangnya, kemajuan ini tidak diikuti dengan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Padahal perempuan muslimah yang terpelajar kini sudah sangat banyak. Mereka juga telah sadar dan terlibat aktif dalam gerakan memajukan kepentingan kaum perempuan. Pertanyaannya, apakah KHI dan UUP tetap acuh tak acuh dengan segenap kasus-kasus dan perkembangan ini ?

Atau apakah hukum keluarga akan dibiarkan tertinggal jauh sehingga kehilangan relevansinya dalam memenuhi kebutuhan umat dan bangsa yang plural ini ? Maka jawabannya hanya dua; melaksanakan pembaruan hukum keluarga Islam atau membiarkan KHI dan UUP memfosil dan tak tersentuh zaman.