Puluhan tahun silam, Raden Saleh menggoreskan wajah Indonesia. Ia melukiskan wajah Indonesia dengan panorama kembang yang sumringah, dedaunan yang hijau, gunung dan laut yang biru, serta sawah yang menguning. Orang menyebutnya “mooi indie”, hindia molek.

Sebuah gambaran Indonesia yang eksotik, tenang dan damai, sekaligus representasi dari wajah yang ramah, senyum yang cerdas dan bersahabat. Gambaran ini yang kemudian banyak dikenal oleh masyarakat dunia, representasi Indonesia yang tertanam dibenak banyak orang. Ditambah dengan keberagaman suku, agama dan budaya, Indonesia pun memiliki banyak falsafah tentang “keselarasan sosial”, dari gotong royong, guyub rukun hingga bhineka tunggal ika.

Namun, lukisan mooi indie itu kini semakin buram. Ia buram akibat konflik dan ketegangan sosial yang berpotensi meledak dan mengancam keberlangsungan Indonesia dalam jangka panjang. Fakta yang cukup dekat dengan kita yakni merebaknya ujaran kebencian dan kekerasan terhadap minoritas suku dan agama.

Kita tentu masih ingat, di tahun 2013, tiga gereja dilempari bom Molotov di Sulawesi Selatan. Di Bekasi, sekitar tahun 2012 sebuah gereja ditutup, dilempari kantung plastik berisi kotoran manusia[1]. Dan masih terbayang diingatan kita, kekerasan yang dialami oleh kelompok Ahmadiyah, yang dituduh Syiah hingga kekerasan terhadap masyarakat Tionghoa.

Data World Bank menyebutkan sejak 2006 terjadi rata-rata 2.000 insiden konflik kekerasan per tahun pada enam provinsi di Indonesia. Konflik tersebut telah menelan korban tewas lebih dari 600 orang, 6.000 korban luka-luka, dan lebih dari 1.900 bangunan hancur[2]. Hal ini menempatkan Indonesia pada peringkat 52 dalam Global Peace Index 2017[3].

Peringkat yang cukup buncit dibanding negara lain di Asia Tenggara. Bahkan laporan Freedom House 2017[4] yang bertajuk "Populists and Autocrats: The Dual Threat to Global Democracy", mengungkapkan bahwa gelombang populisme dan xenophobia sedang naik pasang, jumlah insiden terorisme tahunan meningkat hampir tiga kali lipat sejak 2011.

Penelitian tersebut menandakan beberapa kemerosotan di hampir seluruh belahan dunia, dimana meningkatnya ancaman terhadap hak politik, penurunan kebebasan sipil, ancaman terhadap bangunan negara demokrasi dan aspek kemanusiaan di 67 negara pada tahun 2016. Kematian akibat terorisme naik lebih dari 900 persen sejak 2007 di 35 negara anggota OECD.

Semua ini mengganggu berbagai kemajuan jangka panjang yang dicapai dunia sejak berakhirnya Perang Dunia II. Bahkan laporan Institute for Economics and Peace yang dilansir oleh BBC[5], menyatakan konflik yang terjadi diberbagai belahan dunia telah menghabiskan setidaknya 13% PDB dunia atau US$14,3 triliun (setara Rp190 juta triliiun) sepanjang tahun.

Hal ini menjadi warning bagi Indonesia, apalagi dalam laporan Freedom House Indonesia hanya menyandang status sebagai negara “Partly Free” dalam segala aspek kebebasan sipil, yang menandakan Indonesia masih tergolong negara yang rawan akan konflik sosial yang dapat mengancam demokrasi, kebebasan sipil dan kemanusiaan itu sendiri.

Untuk itu, perlu sekiranya menelaah akar persoalan penyebab konflik sosial, agar menemukan jalan keluar untuk menghindari kerugian jangka panjang akibat konflik yang semakin meningkat.

Menelaah Akar Konflik Sosial

Editorial The Economist yang berjudul “South-East Asia’s Future Looks Prosperous but Illiberal[6]” memuat sebuah ulasan yang mengejutkan. Dalam editorial tersebut mengulas bahwa ditengah pertumbuhan ekonomi yang meningkat yang dialami oleh rata-rata negara-negara ASEAN (sebesar 5% selama lima tahun terakhir, jauh lebih cepat daripada Eropa, Jepang atau Amerika).

Di lain sisi aspek kemanusiaan dan kebebasan sipil semakin terancam oleh berbagai macam konflik (agama, suku dan ras), intoleransi, kekerasan terhadap minoritas, hingga menguatnya politik primordial yang memicu ketegangan diantara kelompok sosial. More money, less freedom, kata editorial The Economist edisi 22 Juli 2017 tersebut.

Indonesia salah satu negara yang menjadi sorotan, dimana fenomena intoleransi dan politik identitas akhir-akhir ini kian menguat hingga menciptakan ketegangan sosial. Ulasan editorial tersebut menyatakan bahwa kesenjangan ekonomi membuat pertumbuhan ekonomi baru-baru ini telah gagal mengurangi tingkat kemiskinan yang tinggi, yang menyebabkan berbagai fenomena ketegangan sosial kian bermunculan. Artinya, ada korelasi positif antara ketimpangan, kemiskinan dan angka konflik sosial.

Korelasi ini diperkuat oleh riset World Bank[7] yang menemukan bahwa daerah-daerah dengan tingkat ketimpangan lebih tinggi dari rata-rata di Indonesia memiliki rasio konflik 1,6 kali lebih besar dibandingkan daerah dengan tingkat ketimpangan lebih rendah.

Jan H. Pierskalla dan Audrey Sacks[8] juga menyatakan bahwa rata-rata jumlah konflik di daerah dengan ketimpangan menengah (rasio Gini 30) 25 persen lebih tinggi daripada daerah dengan ketimpangan rendah (rasio Gini 20), sedangkan konflik di daerah dengan ketimpangan tinggi (rasio Gini 40) 54 persen lebih tinggi daripada daerah dengan ketimpangan rendah.

Laporan Badan Pusat Statistik per Maret 2016[9] menyatakan indeks gini ratio Indonesia berada di angka 0,397. Dengan angka ini, Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan konsentrasi kekayaan tertinggi setelah Rusia dan Thailand, dimana satu persen rumah tangga Indonesia menguasai 50,3 persen kekayaan nasional.

Apabila persentasenya dinaikkan menjadi 10 persen terkaya, penguasaannya mencapai 75,7 persen kekayaan nasional. Dan konsentrasi kekayaan yang ekstrem ini menunjukkan kondisi ketimpangan yang amat parah.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Jeffrey Winters[10] dimana rata-rata kekayaan bersih empat puluh orang terkaya di Indonesia lebih dari 630.000 kali lipat PDB per kapita Indonesia (di Thailand dan Korea Selatan kesenjangannya hanya 190.000 dan 69.000).

Meskipun persentase mereka kurang dari 2 per 10.000 populasi, secara rata-rata mereka menguasai aset finansial 1.220 kali lipat pendapatan tahunan rata-rata orang Indonesia. Proporsi kekayaan mereka menguasai 57,7 persen kapitalisasi pasar saham di Tanah Air. Gabungan aset mereka setara dengan 25 persen PDB. 

Hal ini memperlihatkan ada tren kenaikan angka kesenjangan di Indonesia, dimana pada tahun 2002, konsumsi 10% rumah tangga terkaya setara dengan konsumsi 42% rumah tangga termiskin. Sejak tahun 2014, naik menjadi 54%.

Meningkatnya kekayaan sebuah negara dapat juga bermakna positif di lain sisi, dimana ia dapat menciptakan barang dan jasa, menggerakan roda perekonomian, menciptakan inovasi dan lapangan usaha baru, serta memberi kontribusi ekonomi yang lebih luas.

Namun yang menjadi persoalan, dalam Crony-capitalism index 2016[11] yang diterbitkan The Economist, Indonesia menduduki peringkat ketujuh dimana dua pertiga kekayaan miliarder Indonesia (3,80 persen dari 5,8 persen kekayaan miliarder Indonesia) diperoleh dari praktik bisnis kroni (crony sectors).

Hal ini menandakan lonjakan kekayaan para miliarder Indonesia diperoleh akibat kedekatannya dengan kekuasaan, yang kegiatan bisnisnya lebih banyak melibatkan praktik perburuan rente. Dan kondisi ini lebih buruk dibanding tahun 2007, posisi Indonesia masih berada di peringkat ke-18. 

Artinya, ada hubungan antara tingginya angka ketimpangan dengan semakin meluasnya praktik perburuan rente dimana lonjakan kekayaan diperoleh dari perilaku cari untung sendiri, mencari perlakuan khusus dan perlindungan untuk menguasai sumber daya yang ada tanpa melalui proses kegiatan produktif.

Sehingga menyebabkan kesalahan alokasi sumber daya, korupsi dan nepotisme, yang semuanya dapat menimbulkan ketimpangan akses dan peluang, pembangunan yang tidak merata, buruknya pelayanan publik, yang kemudian merugikan rakyat banyak hingga memicu letupan ketidakpuasan di berbagai lapisan masyarakat.

Dengan bahasa lain, ketika pertumbuhan ekonomi yang diraih tidak “menetes ke bawah”, tidak adanya tingkat pemerataan, dan distribusi pendapatan akibat ruang politik dan ekonomi yang ada hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan segelintir orang yang memiliki hak istimewa daripada kepentingan banyak orang, maka pada gilirannya kohesi sosial pun terancam.

Pembangunan yang Inklusif: Jalan Penanggulangan Konflik

World Economic Forum (WEF) telah menerbitkan sebuah laporan yang berjudul The Inclusive Growth and Development Report 2017[12]. Laporan ini berisi tentang Inclusive Development Index (IDI) yang mengukur “inklusivitas” dari kinerja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Dalam laporan ini, Indonesia hanya menempati peringkat ke-22 dari 79 negara berkembang (lower middle income) dalam aspek pemerataan pembangunan. Di tingkat ASEAN, pemerataan pembangunan Indonesia masih kalah dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Indikator yang berkontribusi besar memperburuk posisi Indonesia ialah “wealth inequality”, kemudian “net income inequality” dan “poverty rate”. Lebih ironis, indikator yang juga memperburuk posisi Indonesia ialah indeks “corruption and rents”.

Indikator ini menilai seberapa baik kebijakan sebuah negara dalam mendukung praktik bisnis yang tidak mentolerir penyuapan dan korupsi, barrier to entry yang rendah dan persaingan ekonomi yang sehat. Dan dalam indikator ini, aspek “concentration of rents” dan “business and political ethics” Indonesia skornya masih relatif rendah dibanding Malaysia dan Singapura.

Artinya, praktik perburuan rente dan korupsi masih banyak ditemui di Indonesia, yang berkontribusi besar dalam menghambat potensi ekonomi Indonesia untuk tumbuh secara inklusif dan sehat. Maka pembersihan dari praktik korupsi dan perburuan rente adalah hal yang penting untuk penciptaan lingkungan ekonomi yang efisien dan inklusif sehingga menciptakan iklim yang mendukung tumbuhnya lapangan usaha yang produktif dan menciptakan lapangan kerja yang luas.

Karena seperti apa yang diungkapkan Paolo Mauro[13] bahwa korupsi adalah “pasir” bagi roda pembangunan. Ia menjadi kerikil bagi ekonomi untuk tumbuh merata dan berkeadilan. Terbukti dalam studi D Treisman[14], menemukan bahwa semakin tinggi tingkat korupsi suatu negara, semakin rendah pula pertumbuhan ekonominya. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara, semakin rendah kinerja ekonomi negara tersebut.

Bahkan korupsi dapat menurunkan kemampuan pemerintah untuk mencegah dan mengendalikan kegagalan pembangunan ekonomi. Sehingga peningkatan anggaran pembangunan dan belanja sosial suatu negara tidak serta merta mengurangi angka kesenjangan dan kemiskinan, tidak selalu pula meningkatkan angka produktifitas apabila ruang untuk melakukan praktik korupsi dan perburuan rente masih terbuka lebar.

Untuk itu, pembangunan ekonomi yang inklusif haruslah dimulai dari upaya membersihkan lingkungan ekonomi dan politik dari praktik korupsi dan perburuan rente. Mungkin inilah pekerjaan rumah Indonesia untuk menekan angka kesenjangan sosial yang dapat menciptakan disitengrasi sosial jangka panjang.

Hal ini penting, mengingat isu kesenjangan sosial dan kemiskinan seringkali di “eksploitasi” sebagai komoditas politik, yang dapat memicu gelombang populisme, primordialisme hingga ketegangan diantara kelompok sosial.


  
Catatan Kaki

[1] Laporan Deutsche Welle, 2 November 2014 

[2] Policy Brief World Bank, “Memahami Dinamika dan Dampak Konflik di Indonesia” 2010. 

[3] Laporan Global Peace Index 2017, Institute For Economics and Peace

[4] Laporan Freedom House 2017, "Populists and Autocrats: The Dual Threat to Global Democracy"

[5] Laporan Institute for Economics and Peace dalam BBC,  17 Juni 2015 

[6] The Economist, edisi 22 Juli 2017

[7] Laporan World Bank, Indonesia Rising Divide 2015

[8] Jan H. Pierskalla dan Audrey Sacks: Unpacking the Effect of Decentralized Governance on Routine Violence: Lessons from Indonesia  2015

[9] Survei Susenas BPS Maret 2016

[10] Jeffrey . A Winters dalam Oligarki 2011

[11] Crony-capitalism index 2016 diterbitkan oleh The Economist

[12] The Inclusive Growth and Development Report 2017 dilansir oleh World Economic Forum (WEF)

[13] Paolo Mauro dalam Corruption and Growth, Quarterly Journal of Economics

[14] D Treisman dalam The Causes of Corruption: A Cross-National Study, Journal of Public Economics