Memasuki tahun ketiga pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, mayoritas masyarakat puas dengan pencapaian Pemerintahan Jokowi-JK, terutama pada pembangunan infrastruktur. Namun ada juga kritikan keras dari politisi-politisi partai dan ekonom.

Secara ringkas, kritikan mereka seputar kebijakan fiskal pemerintah. Mereka menilai kebijakan fiskal pemerintah sudah terlalu eksesif dalam pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini dalam pandangan mereka akan berujung pada krisis. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengubah orientasi kebijakan, dan menghentikan pembangunan infrastruktur.

Selain soal kebijakan fiskal yang eksesif, mereka mencatat bahwa pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama pemerintah tidak berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat dan tak serta merta mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kritikan-kritikan tersebut selain perlu didengar, tetapi juga penting ditanyakan.

Benarkah demikian? Apakah pembangunan infrastruktur hanya dilihat dari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi?

Pertanyaan lain yang kiranya penting diajukan untuk bahan refleksi adalah: Apakah faktor kebahagiaan masyarakat yang tinggal di Kawasan Timur Indonesia, kawasan perbatasan, pulau kecil terluar dan terdepan, serta daerah tertinggal yang baru merasakan dipangku oleh ibu pertiwi dengan hadirnya pembangunan infrastruktur; tidak diperhitungkan?

Geram dengan Ketimpangan

Sebagai orang yang tidak memahami ekonomi dengan baik, penulis merasa perlu menanggapi suara-suara tersebut dengan sebuah cerita. Tahun 1995, penulis masuk pertama kali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Banyuwangi, setelah melewati dua hari, tiga malam di atas Kapal Dobonsolo dari Pelabuhan Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Tujuan utama saya adalah kota Jogjakarta.

Sepanjang perjalanan dari Banyuwangi sampai Jogjakarta, pikiran dan perasaan berkecamuk karena kaget dan geram. Melihat secara nyata betapa jomplang, tajamnya ketimpangan pembangunan yang ada, saya bergumam dalam batin, pantasan orang-orang di Jawa ini berbusa-busa, sangat bergelora kalau bicara tentang semangat kebangsaan, nasionalisme.

Kegeraman ini terus tersimpan dalam memori; sehingga suatu kesempatan, tepatnya tahun 2002 di sekretariat PMKRI Jogja, ketika diwawancarai oleh seorang peneliti dari Australia yang menanyakan pandangan saya tentang nasionalisme; Secara retoris, saya menjawab, “Untuk apa kita bicara nasionalisme; kalau keadilan sosial atau kesejahteraan umum tidak terwujud?

Keadilan Sosial Itu Imperatif

Jawaban tersebut dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa secara ideologi, keadilan sosial merupakan salah satu fondasi dan tujuan negara kita. Konstitusi Negara RI dalam Pembukaan UUD 1945 pun secara tegas merumuskan tujuan bernegara:

”Membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Jadi, merujuk pada konstitusi, kesejahteraan umum atau keadilan sosial menjadi tolok ukur atau kriteria mendasar kalau kita bicara tentang Negara, tentang Republik Indonesia.

Kalau sebuah negara bergerak menjauh dari raison d’etrenya, itu bukan lagi negara; tapi kawanan perampok; seperti dikatakan Agustinus dari Hippo dalam de Civita Dei,”Remota Itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia (Negara yang tidak menyelenggarakan pemerintahannya secara adil, tidak lebih dari sekawanan perampok/pencuri bagi rakyatnya).

Cerita singkat dan pertimbangan moral kekuasaan di atas ingin menegaskan bahwa ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah itu riil. Selama ini hampir semua elite politik, pengamat ekonomi, politik, sosial, budaya menyuarakan nada yang sama bahwa permasalahan yang menjadi tantangan besar berbangsa-bernegara kita ialah soal ketimpangan, kesenjangan pembangunan.

Bahkan, sampai dengan tahun 2017 pusat-pusat kegiatan ekonomi nasional masih terpusat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) meliputi: Sumatra, Jawa, dan Bali, dengan sumbangan sekitar 80 persen dari PDB. Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih tertinggal. Kesenjangan juga masih terjadi antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi.

Kita semua tahu, hambatan utama yang dihadapi oleh daerah tertinggal, terdepan dan terluar adalah terbatasnya pelayanan dasar, kurang memadainya prasarana dan sarana; kurang berkembangnya kegiatan ekonomi produktif; rendahnya akses transportasi, telekomunikasi dan informasi; serta terbatasnya konektivitas sebagai jalur distribusi dan pemasaran.

Kebijakan Pemerintah Sudah Tepat 

Berbagai hambatan pembangunan tersebut tentu mendesak diatasi dengan kebijakan yang bersifat pemihakan (afirmatif), memperhatikan keragaman kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat daerah (asimetris). Itulah tugas paling pokok seorang pemimpin dan kepemimpinan Republik

Oleh karena itu, hendaknya, pembicaraan menyangkut pembangunan infrastruktur tidak semata-mata dilihat dari keuntungan ekonomi dalam jangka pendek; hanya dilihat dari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Aspek pemerataan, keadilan sosial harus juga diperhatikan.

Tanpa menafikan pentingnya mendengar kritikan-kritikan yang ada; tapi menurut saya arah dan orientasi kebijakan pembangunan Jokowi, terutama infrastruktur untuk meningkatkan produktifitas rakyat, meningkatkan daya saing bangsa, mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial sudah tepat.

Bahwa ada bayang-bayang resiko dari pembangunan infrastruktur tersebut, bukan berarti harus merubah total orientasi kebijakan, bahkan menghentikan pembangunan infrastruktur. Di manapun, pembangunan infratruktur akan menjadi beban dalam jangka pendek, namun akan menimbulkan efek berganda dalam jangka panjang.