Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) mesti memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Ia harus memenuhi itu sembari tetap menjaga tiang penghidupan di mana kesejahteraan manusia bergantung penuh.

Demikian terang Jalal, Reader Corporate Governance and Political Ecology Thamrin School of Climate Change and Sustainability. Ia sampaikan itu di hadapan peserta Workshop dan Pelatihan Menulis “Kertas dan Peradaban” yang diselenggarakan Qureta - APP Sinarmas di Pekanbaru, Riau.

“Yang paling perlu diperhatikan dalam keberlanjutan perusahaan pada periode 2016-2030 adalah bagaimana perusahaan dapat berkontribusi kepada pencapaian SDGs sebagai panduan keberlanjutan bumi dan seluruh isinya.”

Jalal juga menyampaikan, jika menyangkut hutan Indonesia, kita selalu setuju bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Tapi, jika itu menyangkut pengelolaannya, kita seolah hanya bisa hidup segan mati tak mau.

"Dengan kekayaan hutan yang kita miliki, kita justru tertinggal jauh dalam hal produksinya. Jangankan untuk menjadi andalan ekonomi nasional, untuk menjaga yang sudah tersedia saja, kita belum mampu.”

Guna melunasi hutan, lanjut dosen STIE Prasetiya Mulya ini, maka definisi pembangunan berkelanjutan menjadi langkah awal yang harus kita sepakati. Seperti telah disebutkan di awal, pembangunan senantiasa harus mengarah kepada penjaminan kebutuhan, tak hanya bagi generasi sekarang, melainkan pula demi kesejahteraan generasi masa depan.

Di samping itu, ia juga mengungkapkan, penebangan pohon belakangan ini sama sekali tidak menghasilkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ada pergeseran model di sana yang itu tidak memenuhi aspek-aspek mendasar di dalamnya, seperti economic development, environmental protection, dan social equity.

“Ekonomi bagian dari sosial. Maka dari itu, saat memperjuangkan perbaikan ekonomi, jangan sampai mengorbankan tujuan sosial masyarakat yang lebih luas.”

Ia pun mencontohkan dengan apa yang kini tengah digalakkan APP Sinarmas. Dalam menjalankan roda ekonomi, misalnya, mereka terus menjaga dan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar, seperti yang dilakukannya pada petani Suryono di Kabupaten Siak, Riau.

“Perlu digarisbawahi, kehadiran perusahaan harus bisa menghadirkan ekonomi berkelanjutan, bukan menambah ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan. Lingkungan mesti memayungi aspek ekonomi dan sosial. Maka, melestarikan lingkungan yang komprehensif adalah perjuangan yang dilakukan dalam batas-batasnya.”

Keberlangsungan Hutan dan Ekonomi Regeneratif

Jejak kaki ekologis menggambarkan luas wilayah hutan di bumi ini mulai menyusut. Sejak tahun 1960 hingga 2030, tercatat adanya kenaikan jejak ekologis manusia yang meningkat hingga 2 persen (Footprint Network, 2017).

“Satu-satunya cara ialah manusia harus segera taubat,” selorohnya sebagai solusi.

Tentu, bukan hanya bagi Jalal, tapi seluruh umat manusia di muka bumi ini patut khawatir. Sebab, jika ini dibiarkan, hunian manusia, cepat atau lambat, akan bersegera punah. Dan film fiksi ilmiah seperti Star Wars pada akhirnya akan jadi kenyataan.

Ia pun menyesali bagaimana kepentingan bisnis yang mengutamakan cost rendah membuat pelaku ekonomi tidak mau beralih dari sumber energi terbarukan. Padahal, di seminar yang diselenggarakan oleh MIT di USA, negara Eropa pada umumnya sudah beralih menggunakan energi terbarukan, seperti memanfaatkan ombak laut untuk memproduksi listrik.

“PLN masih tidak mau meninggalkan bahan baku batu bara karena biaya yang murah. Ini menjadi tantangan kita bagaimana keuntungan bisnis dan menjaga lingkungan harus selaras.”

Pulp and Paper menjadi hasil produksi terbesar di Indonesia. Yang tragis adalah adanya perbedaan antara produksi dan konsumsi.

Di Indonesia, produksi kayu lebih rendah ketimbang konsumsi. Data per tahun 2014 menggambarkan volume produksi hanya sebesar 40 juta ton. Sementara, konsumsinya sebesar 68 juta ton (Boer, et al, 2016).

“Apa sebabnya?”

Laju Deforestasi hutan di Indonesia sejak tahun 2001-2014 terus meningkat. World Resources Institute mencatat periode di tahun itu, laju deforestasi hutan sangat tinggi hingga melewati batas angka maksimal. Sejak tahun 1990, hutan di Sumatera dan Kalimantan terus menyusut (Margono, 2012; Mok, 2007).

“Saya kira sangat masuk akal bahwa sekarang sudah saatnya kita tumbuh dalam batas aman. Dunia tidak bisa terus-menerus mengalami masalah lingkungan lantaran pertumbuhannya dibuat seakan tak ada batas alam dan sosial.”

Di akhir materi, Jalal mengutip solusi komprehensif atas segala permasalahan itu.

“Sudah saatnya (juga) menumbuhkan kesadaran bahwa ternyata alam memiliki batas yang akan membahayakan manusia bila dilanggar. Di masa depan, pertumbuhan masih mungkin, dengan memastikan ada pada regulasi yang jelas akan perlindungan hutan Indonesia.”

Perbaikan ini, bagi Jalal, adalah hal yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ini perbaikan yang sangat mendesak. Karena batas alam bertujuan untuk menopang kehidupan manusia dan makhluk lainnya secara lebih luas.

“Pertumbuhan produksi hasil hutan masih mungkin terjadi apabila dilaksanakan di dalam batas-batas aman. Manusia perlu kembali ke batas-batas aman itu dengan melakukan perbaikan-perbaikan alam."

Adapun untuk memulai perjalanan ke ekonomi regeneratif, Jalal menegaskan bahwa pemerintah harus memulai konservasi atas hutan-hutan yang memiliki signifikansi ekologis yang tinggi. Hal ini teramat penting agar segera terlaksananya pemanfaatan hutan lestari.

“Baik terhadap hutan masyarakat, termasuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, hutan tanaman industri, serta hutan alam. Selain itu, solusi jitu lainnya ialah rehabilitasi atas lahan kritis dan tentunya tindakan reforestasi seradikal mungkin."