1 minggu lalu · 186 view · 7 min baca · Hukum 59509_63599.jpg

Pembajakan Demokrasi Berkedok Permusyawaratan

Ketika saya membuka platform Twitter, saya menemukan rangkaian twit dari Saiful Mujani yang membahas tentang wacana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta mengembalikan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) seperti sebelum amandemen sebagai lembaga tertinggi negara.

Di hari yang sama, surat kabar Kompas sedikitnya memuat dua artikel yang sama tentang wacana tersebut. Masing-masing dalam kolom politik dan hukum serta tajuk rencana. Ada perbedaan antara situasi yang dipersepsikan Saiful dengan apa yang disajikan oleh Kompas, yakni tidak terkaitnya isu tentang menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dalam berita Kompas.

Tapi satu yang menjadi terang di sini adalah, dalam pemahaman saya, yaitu PDIP sebagai main actor dari political will ini. Jalan satu-satunya untuk mewujudkan kehendak itu adalah melalui amandemen konstitusi. Di sinilah tarik-ulur peran dan pengaruh bekerja.

Jadi sebenarnya apa yang tengah berlangsung dalam elite politik kita? Apakah pembahasan mengenai dua hal di atas hanya menjadi hak mutlak para elite politik saja? Apakah hari ini kita sebagai nation-state tidak memiliki arah pembangunan yang jelas? Tidak semua dari pertanyaan itu tentunya akan terjawab dalam tulisan ini.

Adapun tujuan saya hanya mencoba menengahkan diskursus ini kepada teman-teman segolongan, orang-orang yang dalam percaturan politik lebih banyak dilihat sebagai angka ketimbang subjek, yaitu anak muda. Karena golongan ini yang paling sedikit merasakan suasana kebatinan era orde baru, terutama saya yang hanya menikmati 4 tahun ‘keindahan’ era itu. 

Pijakan Dasar dalam Pembangunan

Bagaimana kita hendak membangun kesejahteraan di bumi pertiwi ini? Saya bukan seorang ahli ekonomi pembangunan. Tapi buku Daren Acemoglu dan James Robinson sangat membantu sekali memberikan pijakan. 


Dalam karyanya Mengapa Negara Gagal, mereka menjelaskan, negara-negara miskin cenderung memiliki sedikit orang-orang berpendidikan, orang-orang yang berkesehatan baik. Mereka tidak memiliki angka harapan hidup yang tinggi, dan terutama sekali penyebabnya adalah pelayanan pemerintah yang buruk, salah satunya di bidang infrastruktur.

Lalu apa yang membedakan suatu negara menjadi kaya dan lainnya miskin? Apakah teknologi, pendidikan, infrastruktur? Atau mereka hanya terlalu miskin untuk memberikan insentif kepada rakyatnya, sehingga lebih baik mereka menikmati takdir yang sepertinya sudah terberi (given). 

Tesisnya adalah negara-negara tersebut sangat berbeda dalam pengorganisasiannya. Pengorganisasian di negara makmur dengan sangat sadar akan berusaha memberikan insentif dan kesempatan kepada masyarakatnya. 

Sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang sia-sia, baik alam maupun manusianya. Karena negara sejatinya harus bisa memanfaatkan semua potensi itu. Hal tersebut yang tidak terjadi di negara dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, atau bahkan terjadi kondisi sebaliknya.

Institusi yang inklusif memungkinkan setiap orang untuk mengembangkan potensinya, tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Robinson memberikan contoh, perbedaan yang bisa kita lihat adalah antara Bill Gates dengan Carlos Slim. 

Bill Gates bisa menjadi seorang kaya raya dengan memulai bisnisnya di garasi rumah saat masih sebagai mahasiswa. Institusi yang inklusif memungkinkan ia bersaing dengan sesiapa saja secara adil dan terbuka. Dan negara menjamin persaingan itu akan berjalan sehat karena iklim institusi inklusif yang telah berjalan secara natural.

Berbeda dengan Carlos Slim, yang seorang kaya raya juga, dia punya cara yang berlainan untuk mencapainya. Carlos Slim menjalankan bisnisnya dengan sistem monopoli. 

Sistem tersebut tentunya dengan secara mekanis akan menutup insentif untuk masyarakat luas, serta menutup jalan kesempatan mereka untuk berkembang. Institusi inilah yang kemudian disebut oleh Acemoglu dan Robinson sebagai institusi ekonomi yang bersifat ekstraktif.

Institusi ekonomi sangat menentukan kesenjangan ekonomi di dalam masyarakat. Negara-negara dengan institusi ekonomi yang ekstraktif seperti halnya Mexico dan Kore Utara cenderung memiliki kesenjangan kehidupan ekonomi. 

Sementara institusi ekonomi inklusif yang hidup seperti di negara Amerika dan  Korea Selatan dapat mendorong semua masyarakatnya menikmati kesempatan yang dijamin oleh pemerintahnya. Lalu apa yang membuat suatu institusi ekonomi itu menjadi ekstraktif atau inklusif? Jawabannya adalah institusi politik dan hukum di belakangnya.

Inklusifitas di bidang ekonomi mensyaratkan berlangsungnya inklusifitas institusi politik. Kekuasaan politik harus terbagi dan terbuka secara luas kepada masyarakat. Siapa pun harus bisa mengakses jabatan publik. 

Kondisi selanjutnya adalah hukum dan penegakannya yang tidak dipermainkan. Tidak hanya tentang bagaimana negara membentuk suatu aturan, tetapi juga seperti apa penegakannya terhadap mereka yang melakukan monopoli pasar, pelanggaran kekayaan intelektual, korupsi, dan lain sebagainya.


Acemoglu mengatakan, “kondisi politik yang hanya orang-orang kaya dengan modal yang besar dapat memiliki peluang terbesar menduduki jabatan parlemen, kemudian memiliki mesin lobi yang kuat, beserta pengaruhnya,” maka akan condong membentuk negara dengan institusi politik yang ekstraktif. 

Situasi di mana negara hanya akan tunduk terhadap kepentingan pribadi atau sekolompok orang dibanding melayani kesejahteraan masyarakat umum. Begitu juga dengan hukum dan penegakannya.

Dan untuk selanjutnya kita bisa katakan, sekali kesenjangan dalam mengakses kesempatan politik berlangsung jelas dan tajam, maka kesenjangan melalui ekstraksi institusi ekonomi akan sangat mungkin terjadi. Ya, betul, persis sekali dengan apa yang kita rasakan saat ini. 

Variabel-variabel tersebut persis seperti apa yang terjadi pada Venesia di sekitar tahun 950 hingga 1324 SM. Awalnya, Venesia pada saat itu merupakan negara dengan perkembangan ekonomi pesat yang hampir merata. 

Perkembangan itu terekam dalam dokumen-dokumen pemerintah yang menuliskan adanya tokoh-tokoh baru bertengger di lingkaran elite Venesia. Antara tahun 960, 971, dan 982, tercatat sebanyak 69 persen, 81 persen, dan 65 persen eksekutif muda baru sukses menjalankan bisnis melalui sistem commenda.

Commenda adalah sistem bisnis dengan kepemilikan saham secara gabungan, sekaligus juga merupakan gagasan awal adanya sistem serupa di era modern. Ini merupakan inovasi dalam perniagaan yang kemudian mengarah pada institusi ekonomi inklusif di Venesia.

Semua orang, terutama anak muda dengan modal terbatas, bisa menjalankan kesempatan untuk terlibat dengan berperan sebagai mitra bergerak yang mengawal barang dagangan. Sementara mereka yang tetap tinggal di Venesia adalah orang-orang yang siap menyediakan saham usaha yang lebih besar jumlahnya.

Inklusifitas dalam sistem ekonomi mendorong kepada sistem politik yang lebih terbuka juga. Inovasi merembet di bidang ini. Sejumlah aturan didekonstruksi ke arah yang lebih demokratis untuk mencapai check and balances kekuasaan. 

Doge, sebutan untuk kepala pemerintahan Venesia, pada mulanya adalah jabatan yang dipilih oleh sebuah majelis umum untuk masa jabatan seumur hidup. Proses ‘penghancuran kreatif’ berlangsung menyusul momentum terbunuhnya seorang doge di tahun 1171.

Pertama-tama mereka membentuk Dewan Besar (Great Council) yang diisi oleh pejabat tinggi venesia, seperti hakim, walaupun masih didominasi bangsawan. Rotasi Dewan Besar terjadi setiap tahun dengan terpilihnya angggota-anggota baru di luar pejabat tinggi melalui usulan sebuah panitia yang empat anggotanya diambil dari anggota dewan terpilih sebelumnya. 

Di bawah dewan besar terdapat dua lembaga, yakni Senat dan Dewan Empat Puluh, untuk menjalankan tugas-tugas legislatif dan eksekutif. Dewan Besar berwenang memilih para anggotanya, termasuk juga keanggotaan dari Dewan Dukal yang bertugas mengontrol kekuasaan seorang doge yang masa jabatannya menjadi terbatas.

Tetapi semua itu berakhir ketika para bangsawan dan kaum elite mulai jengah dengan inovasi di setiap sendi institusi negara yang mengusik status quo mereka. Berbagai pertahanan dan serangan balik dilancarkan. Momen-momen ini kemudian disebut sebagai La Serrata, sebuah barikade yang dibangun sebagai taktik isolasi politik. 


Sejumlah kontroversi kebijakan jabatan publik dibentuk dengan menekankan kolusi dan nepotisme yang menjadikan kekuasaan sebagai warisan kelompok elite dan bangsawan. Puncaknya adalah melarang warganya melakukan kontrak Commenda.

Pembajakan Demokrasi Mau Dibawa ke Mana?

Seperti itulah politik, hukum, dan ekonomi yang kurang lebih saling berkait kelindan. Yang satu akan sangat memengaruhi yang lainnya, terutama sekali institusi politik apabila dibiarkan menjadi panglima dan menentukan semuanya. 

Bagaimana jika dikaitkan dengan kondisi kita hari ini yang sebagian besar elite partai ingin menghidupkan kembali GBHN? Apakah ini menjadi penting untuk kejelasan pembangunan negara? Atau hanya akal-akalan mereka untuk membajak konstitusi kita? 

Awalnya saya rasa kita perlu terlebih dahulu memetakan desain konstitusional dan juga sistem pemerintahan kita. Dari situ harapannya kita akan bisa melihat secara distingtif antara sistem parlementer dan presidensial serta apa yang dinginkan konstitusi kita.

Tapi, ah, rasanya untuk apa saya membahas jauh-jauh persoalan desain konstitusi dan pemerintahan kita, selama variabel-variabel yang dijelaskan di atas tidak terpenuhi. Kita bisa lihat, kelemahan Venesia pada saat itu adalah pemilihan-pemilihan dewan dan jabatan penting yang tidak dilangsungkan oleh rakyat secara langsung. 

Melainkan tetap dalam otoritas pemangku jabatan. Sehingga yang terjadi kemudian, yaitu ketidakstabilan roda pemerintahan mereka dan tentunya rawan sekali oleh pembajakan dari dalam institusi. 

Apabila amandemen konstitusi kita tidak hanya menyangkut pengembalian GBHN yang dibuat oleh MPR yang (mungkin) dengan sendirinya menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi juga mengembalikan fungsi MPR RI sebagai lembaga yang berwenang memilih dan mengangkat presiden, maka bukan tidak mungkin institusi politik kita akan menjadi makin ekstraktif.

Walaupun dalam praktiknya, negara dengan desain pemerintahan parlementer seperti Inggris ataupun Belanda terlihat berjalan dengan sangat baik dalam mementingkan kesejahteraan publik dengan menjamin insentif negara dan kesempatan masyarakatnya. Tetapi praktik antara satu negara dengan negara lainnya akan bisa sangat berbeda.

Tidak ada yang menjamin kita bisa memenuhi syarat terbukanya politik untuk setiap individu, sementara biaya politik yang sangat mahal belum bisa terselesaikan. Kita membutuhkan ‘penghancuran yang lebih kreatif’ terhadap desain politik kita ketimbang meributkan GBHN yang sebenarnya sudah digantikan oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Lebih baik rencana amandemen dialihkan pada isu yang lebih penting dalam bidang hukum, khususnya ketatanegaraan kita. Seperti contohnya Dewan Perwakilan Daerah yang dalam rumah legislatif kewenangannya diakui banyak pihak sangat terbatas sehingga belum mencerminkan kesejajaran dan keseimbangan kewenangan dengan DPR RI.

Atau penegasan lembaga-lembaga negara lain, terutama state auxiliary organs yang kewenangannya tidak diatur dalam konstitusi kita. Akibatnya adalah kebingungan dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara karena Mahkamah Konsitusi hanya mengatur sengketa kewenangan lembaga yang terdapat dalam konstitusi.

Jangan sampai perdebatan hukum kita stagnan dalam kerangka positivistik tentang siapa yang seharusnya membentuk rancangan pembangunan negara dan melupakan substansi-substansi pembangunan di atas. Jangan sampai semangat amandemen hanya menjadi cara masuknya para pembajak demokrasi melalui pintu ‘permusyawaratan’ oleh oligarki.

Artikel Terkait