Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antarnegara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi international tidak selamanya terjalin dengan baik. Kerap kali hubungan itu menimbulkan sengketa di antara mereka. Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau Lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan yang terjalin.

Salah satu sengketa yang dilakukan antarnegara yang mampu menarik perhatian negara lain secara internasional adalah sengketa blok Ambalat yang terjadi antara negara Malaysia dengan Indonesia.

Ambalat adalah blok laut luas yang mencakup 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur. Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak. 

Sebagian besar blok Ambalat berada pada jarak lebih dari 12 mil dari garis pangkal sehingga termasuk dalam rejim hak berdaulat (Sovereign rights), bukan kedaulatan (Sovereignty). Ambalat adalah blok dasar laut yang berlokasi di sebelah timur Pulau Borneo. Pada tanggal 16 Februari 2005, Petronas ( perusahaan minyak Malaysia ) memberikan konsensi atas blok ND-6 dan ND-7 kepada Petronas Carigali yang bermitra dengan Royal Dutch/Shell Group. 

Blok yang menjadi subjek konsensi Malaysia ini tumpang tindih dengan blok Ambalat dan East Ambalat yang dikonsensikan oleh Indonesia kepada ENI ( perusahaan minyak Italia ), dan Unocal ( perusahaan multinasional Amerika ) pada 12 Desember 2004.

Faktor-faktor persengketaan antara Malaysia dengan Indonesia akibat blok Ambalat ini diantaranya disebabkan oleh:

1. Masing masing negara baik Indonesia maupun Malaysia mengklaim bahwa blok perairan Ambalat adalah wilayah teritorial kedaulatan negaranya.

2. Tidak adanya batas negara yang jelas di kawasan perairan Ambalat.

3. Tidak adanya kesepakatan antar kedua negara atas batas negara.

4. Adanya sumber daya alam yang melimpah, yang terkandung dalam perut bumi di kawasan perairan Ambalat yaitu minyak dan gas bumi.

Dalam hal ini hukum international memainkan peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya. Peran yang dimainkan hukum international dalam penyelesaian sengketa international adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum international.

 Hukum international merupakan sebuah instrument yang kerap kali digunakan oleh negara-negara sebagai variabel dalam mencapai kepentingan nasional, secara langsung maupun tidak langsung, dengan melalui organisasi-organisasi international yang ada. 

Penyelesaian sengketa blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, menurut hukum international harus dilakukan secara damai. Pada umumnya hukum international berdasarkan atas :

1. Perjanjian baik bilateral dan multilateral yang mencakup lebih dari dua negara.

2. Lembaga-lembaga Internasional.

Penyelesaian sengketa perbatasan di wilayah perairan berbeda dengan daratan yang lebih mudah menentukan batas-batas wilayah. Namun, sengketa tersebut harus di selesaikan dan tidak berlarut-larut sehingga menjadikan masalah sengketa Blok Ambalat makin sulit diselesaikan secara damai. 

Berdasarkan Pasal 33 Konvensi Den Haag 1899 pada intinya penyelesaian sengketa secara damai dibagi dalam dua kelompok. Penyelesaian secara diplomatik (negoisasi, penyidikan, mediasi konsiliasi). Dan penyelesaian secara hukum (arbitase, pengadilan).

Secara garis besar penyelesaian sengketa dalam hukum internasional yang dapat dan beberapa telah dilakukan dalam menangani konflik antara Malaysia dan Indonesia dalam kasus blok Ambalat secara damai :

A. Jalur Politik

1). Negoisasi

Cara penyelasaian melalui negoisasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. Negoisasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral. Negoisasi dapat dilangsungkan melalui saran diplomatik pada konferensi international atau dalam suatu lembaga atau organisasi international.

 Persengketaan antara Malaysia dan Indonesia keduanya memilih untuk menggunakan metode negotiation atau perundingan diplomatis sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan mereka. 

Hal ini terlihat dari pertemuan pertemuan yang sudah dilakukan oleh perwakilan kedua negara. Negoisasi sudah dilakukan 14 kali secara bergantian di kedua negara. Negoisasi tersebut berlangsung dari tahun 2005 hingga Oktober 2009. Sejauh ini hasil dari perundingan yang dicapai adalah pengakuan Malaysia atas Karang Unarang milik Indonesia dan masih akan terus dilakukan upaya lain untuk mencapai kesepakatan batas negara di Laut Sulawesi.

2). Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Adapun pihak ketiga tersebut dikenal dengan sebutan mediator. Ia bisa negara, organisasi international (misalnya PBB) atau individu (politikus, ahli hukum, atau ilmuwan). Ia ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.

3). Jasa baik (good offices)

Ketika negosiasi tidak dapat menyelesaikan sengketa, pada umumnya pihak bersengketa akan menggunakan jasa/keterlibatan pihak ketiga. Keterlibatan pihak ketiga dalam good offices tidak lebih dari mengupayakan pertemuan pihak-pihak bersengketa untuk berunding, tanpa terlibat dalam perundingan tersebut. Pihak ketiga ini sering disebut juga sebagai saluran tambahan komunikasi.

4). Inquiry (pencari fakta)

Fungsi dari inquiry atau pencari fakta adalah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan mencari kebenaran fakta, tidak memihak, melalui investigasi secara terus-menerus sampai fakta yang disampaikan salah satu pihak dapat di terima oleh pihak yang lain. 

B. Jalur Hukum

1). Arbitrase 

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini Malaysia dan Indonesia tidak menggunakan cara tersebut dalam menangani kasus blok Ambalat.

2). Pengadilan International

Pada dasarnya tidak ada kewajiban negara untuk memilih satu prosedur tertentu. Tidak ada pula kewajiban untuk menggunakan prosedur sesuai yang diberikan oleh Piagam PBB. Namun demikian, kewajiban pihak-pihak bersengketa adalah menyelesaikan sengketanya secara damai.

 Kegagalan para pihak untuk memperoleh penyelesaian secepat mungkin mewajibkan mereka untuk melanjutkan mencari upaya penyelesaian secara damai dan berkonsultasi satu sama lain dengan cara yang disepakati bersama.

Penyelesaian klaim Malaysia dalam sengketa blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia menurut Hukum Laut International yaitu dengan memberikan kebebasan bagi kedua negara untuk memilih prosedur yang diinginkan sepanjang itu disepakati bersama.

Refrensi : 

Bakhtiar, Aziz Ikhsan. 2015. “Malaysia Diwilayah Ambalat Menurut.”

Juwana, Hikmahanto. 2012. “Hukum Internasional Sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia Sebagai Studi Kasus.” Arena Hukum 5(2):106–14. doi: 10.21776/ub.arenahukum.2012.00502.4.

Kusumaatmadja, Mochtar, and Etty R. Agoes. 2021. Pengantar Hukum Internasional. Penerbit Alumni.

Nurul Chintya Irada. 2012. Peran Asean Regional Forum (Arf) Dalam Menjembatani Penyelesaian Konflik Laut Chiina Selatan Tahun 2002-2011. (Online). http://journal.unair.ac.id diakses 27 November 2015

Pamungkas, Wahyudi Agung. 2016. “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Reklamasi Pulau-Pulau Yang Dipersengketakan Di Laut China Selatan Oleh Republik Rakyat Tiongkok.” Sumatra Journal of … 1–25.

Pesik, Lady Afny Surya. 2018. “Penerapan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional Israel Dan Palestina.” Antimicrobial Agents and Chemotherapy VI(12):74–85.

Serpin, Klisliani, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ratna Artha Windari. 2018. “Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dan Malaysia Internasional.” Jurnal Komunitas Yustisia 1(1):121–31.

Seskoad. 2011. “Penyelesaian Sengketa Ambalat Ditinjau Dari Perspektif Hubungan Internasional Dalam Rangka Memperkuat Sistem Pertahanan Negara.” Kajian Triwulan 4:1–73.

Sumera, Marcheyla. 2013. “Lex et Societatis , Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013.” Lex et Societatis I(2):39–49.