Hukum internasional adalah aturan atau norma yang melewati batas wilayah Negara yang subjeknya adalah Negara dengan Negara, Negara dengan non Negara dan non negara-negara lainnya. 

Adapun manfaat dari Hukum internasional yang diterapkan oleh sebuah Negara maju untuk membantu adanya urusan yang di atur dalam kancah internasional seperti singapura memanfaatkan hukum internasional untuk mengatur Flight Information Region atas wilayah udara Indonesia.

Yang mana hukum ini dapat menjadi alat untuk menekan instrument untuk melakukan intervensi di Negara lain dalam hal urusan domestik tanpa dianggap sebagai pelanggaran lalu ada juga implikasi terhadap pertahanan dan keamanan wilayah territorial Indonesia.

Karena penanganan perbatasan wilayah Negara itu sangat penting maka dari itu adanya pemanfaatan Hukum Internasional untuk batas-batas wilayah Juridiksi Negara di wilayah laut dapat menegakkan wibawa Negara kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai negara berdaulat, Indonesia pada prinsipnya dapat menentukan bentuk negara, bentuk pemerintahan, organisasi kekuasaan ke dalam maupun keluar, mengatur hubungan dengan warga negaranya, mengatur penggunaan public domain, membuat undang-undang dasar beserta peraturan pelaksanaannya.

Mengatur hubungan politik ke luar negeri maupun dalam negeri, termasuk warga negara asing yang ada di wilayahnya, walaupun tidak memiliki kewarganegaraan (stateless), mengatur wilayah darat, laut maupun udara untuk kepentingan pertahanan, keamanan, keselamatan penerbangan maupun kegiatan sosial lainnya.

Namun Kedaulatan itu sering kali berlaku secara semu di Indonesia. Menurut Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin dalam acara "Musyawarah Akbar Demi Kedaulatan Bangsa", Penyebab lenyapnya kedaulatan negara adalah karena proses reformasi dikontrol oleh kepentingan asing.

Bukan hanya wilayah darat Indonesia yang dalam hal ini pertambangan dan perkebunannya, ataupun laut dalam hal ini pertambangan Migas yang sudah dikuasai asing. 

Wilayah udara yang berguna sebagai sarana transportasi juga ada yang dikuasai asing. Flight Information Region (FIR) Singapura sejak tahun 1946 sampai saat ini memegang penuh navigasi penerbangan di daerah Kepulauan Riau dan Natuna.

Setara dengan usia kemerdekaan Indonesia, lalu lintas penerbangan di daerah tersebut dikendalikan penuh oleh Singapura. Sehingga setiap penerbangan yang melintasi daerah Kepulauan Riau dan Natuna harus seizin Singapura terlebih dahulu. Tidak terkecuali Indonesia sendiri. 

Masalah navigasi udara ini menjadi sangat penting karena bukan saja bersinggungan dengan masalah ekonomi, tetapi lebih luas menyangkut keamanan dan kenyamanan serta martabat kedaulatan bangsa.

Jika dihubungkan dengan kasus wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna yang dipegang oleh Singapura, wilayah tersebut seharusnya kembali kepada Indonesia, karena baik dari hukum Internasional dan hukum Nasional mengatur bagaimana suatu negara berdaulat atas ruang udaranya. Konvensi Chicago sebagai acuan hukum Internasional dalam Pasal 1 menjamin kedaulatan wilayah udara dalam sebuah negara.

Demikian juga dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 yang menjadi acuan dalam hukum nasional Indonesia, mengatur tentang bagaimana Indonesia berdaulat dan eksklusif terhadap wilayah udara di seluruh kawasan udara Indonesia.

Dasar hukum pengaturan FIR di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan pasal 6 yang menyatakan: “Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara.

Pengambilalihan Flight Information Region wilayah udara Indonesia di Kepulauan Riau yang diambil alih pengelolaan FIR nya oleh Singapura sudah berlangsung sejak tahun 1946. 

Pendelegasian FIR kepada negara lain memiliki landasan hukum, baik itu landasan hukum internasional maupun hukum nasional. Begitu juga dengan pengambilalihan FIR. Dalam hukum internasional, pengambilalihan FIR terdapat pada Annex 11 Konvensi Chicago 1944.

Implikasi yang timbul dari pendelegasian wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna kepada FIR Singapura. sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, seharusnya Indonesia memegang peran penting dalam pengaturan navigasi penerbangan, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, Indonesia malah belum bisa berdaulat penuh di dalam wilayahnya sendiri. 

Menurut Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen, Agus Prambagyo mengatakan bahwa Pendelegasian wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna sangat banyak merugikan Indonesia, karena jalur penerbangan Singapura akan diposisikan di tempat yang paling efisien. 

Lebih daripada itu tidak pantas sebenarnya negeri sebesar Indonesia diatur oleh negara setitik Singapura, karena ini akan berpengaruh pada posisi Indonesia di mata penerbangan sipil dunia akan rendah.28 Pernyataan Agus Prambagyo ini sangat tepat karena memang Penerbangan Indonesia sedang mengalami penurunan kepercayaan di mata dunia.

Implikasi dalam bidang pertahanan keamanan negara. Dalam strategi penggunaan kekuatan udara, maka pengendalian atau kontrol terhadap ruang udara sangat mutlak diperlukan untuk memberi keleluasaan pada suatu tindakan ofensif. Selain itu juga akan memberikan kemudahan untuk pergerakan kekuatan di darat dan pergerakan di laut.