Ramainya jagad media merupakan kesempatan yang subur untuk dimanfaatkan oleh banyak kepentingan kelompok dan golongan. Hal ini tidak lepas dari modernitas yang terus berkembang, dan menuntut seluruh manusia terseret di dalamnya.

Selain hal itu, konsekuensi sistem demokrasi yang dianut di berbagai negara, termasuk Indonesia, menjadi pelengkap kebebasan dalam kehidupan, bernegara, dan berdemokrasi.

Kehidupan yang semakin sehat adalah indikator demokratis dengan keterbukaan akses media. Masyarakat di tengah kondisi teknologi yanng semakin maju akan turut ambil bagian, bahkan teknologi modern mengambil masyarakat sebagai peran utama mereka dalam menjadikan sumber keuntungan bagi media yang mereka jalankan.

Perkembangan modernitas di Indonesia sedikit banyak terbebani faktor-faktor keagamaan. Hal ini tidak lepas dari Indonesia yang tidak menganut sistem negara sekuler, artinya nilai-nilai keagamaan akan selalu hadir dalam setiap wujud kehidupan masyarakat.

Modernitas yang lahir dari dunia secara umum secara independen muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan, namun sedikit kesulitan dalam menyesuaikan apa itu perkembangan nilai-nilai agama yang ada. Artinya, semestinya modernitas yang ada harus mampu memberikan pandangan dan menjelaskan banyak hal baru untuk kesesuaiannya dalam pola nilai keagamaan yang telah berkembang dalam masyarakat.

Modernitas bisa menentang atau mendefinisikan ulang beberapa aspek praktik-praktik keagamaan, juga mereka yang memiliki wewenang di dalam komunitas keagamaan dan sebalinya. Sekalipun demikian, modernitas dan agama tidak saling meniadakan satu sama lain sebagaimana anggapan banyak orang selama ini (Ariel Heryanto, 2015).

Menurut Asef Bayat, modernisasi dan keagamaan pada akhirnya terus berkaitan dengan berbagai perbedaan di setiap waktunya. Saat abad ke 19, para ilmuwan sosial hanya membeda-bedakan antara yang religius dan non-religius, namun setelah modernisasi masuk sekian lama, mereka berubah menjadi membedakan antara yang religius dan yang lebih religius.

Hegemoni, Agama, dan Keuntungan

Ternyata agama dan kapitalisme bukan hanya dapat hidup berdampingan dan memiliki keterkaitan, keduanya bahkan dalam beberapa kasus bisa bersekutu hingga mampu mendukung kegiatan-kegiatan kolektif yang berjangka panjang (Rudnykyj 2009).

Rekayasa media untuk sebuah keuntungan merupakan hal yang wajar, karena media lahir di tengah berkembangnya ilmu pengetahuan yang sengaja dilahirkan untuk kepentingan ekonomi atau keuntungan. Namun, ilmu pengetahuan yang melahirkan media akan tidak dibenarkan ketika dalam melakukan roda perekonomiannya memanfaatkan agama sebagai ladang mereka untuk mendapatkan keuntungan, suatu hal yang di luar etis agama, membenturkan kesucian agama dengan perkara duniawi.

Kini banyak dijumpai media yang menjadi senjata utama oleh kelompok-kelompok untuk menebarkan kepentingan buruk, menjatuhkan seseorang maupun kelompok. Semestinya mereka harus mampu melihat bahwa pengguna media merupakan masyarakat luas se-antero belahan bumi dengan banyak keberagaman dan perbedaan. Sehingga sudah seharusnya para penguna media ini mampu menilai hal yang pantas untuk di sampaikan melalui media.

Membawa persoalan agama dalam media boleh-boleh saja, asalkan tetap proporsional dan tidak merugikan orang lain, bahkan menjatuhkan. Namun sebaliknya, ketika membawa persoalan agama dalam media dengan hal yang negatif, tentu akan menimbulkan persoalan yang dapat berbuntut panjang, selain merugikan bagi diri sendiri, akan membawa citra buruk untuk agama yang bersangkutan. Hal ini yang sering dibawakan oleh kelompok-kelompok yang sering melakukan diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan ekstremis dengan memanfaatkan media sosial yang ada.

Indonesa tercatat sebagai negara dengan pengguna media yang tinggi. Hal ini tidak lepas dari media yang memang turut dalam mengentaskan masyarakat Indonesia dari buta huruf, namun angka melek huruf yang sudah cukup baik ini belum mengarah untuk hal yang positif, seperti membaca buku untuk mengembangkan wawasan, namun lebih tertarik kepada media yang memberikan informasi dan minim koreksi di antara yang benar dan salah.

Indonesia secara resmi memiliki tingkat melek huruf yang tinggi (di atas 90 persen). Namun di luar data statistik itu angka resmi mengacu pada kemampuan untuk mengenali ketimbang kecenderungan sebagian besar penduduk untuk menggunakan secara maksimal huruf-huruf dan angka-angka.

Dalam bab ini, penggambaran Indonesia sebagai masyarakat berkiblat komunikasi lisan menyiratkan rendahnya melek huruf fungsional, yang berbeda dengan melek huruf nominal yang diukur statistik, prioritas tinggi terhadap mode komunkasi yang cair sesaat dan kolektif (ciri menandai komunikasi lisan) ketimbang tindakan diam dan statis individu dalam menulis dan membaca rangkaian teks yang seragam (Cherian George, 2017).

Fenomena kebencian yang banyak dilakukan oleh kelompok ekstremis radikalis terlihat begitu subur. Semua mendominasi karena sedikitnya counter balik berupa respons masyarakat yang muncul di media, sehingga keadaan tidak berimbang. Masifnya penyebaran kebencian ini hingga seakan menjadi suatu hal yang benar bagi masyarakat yang acuh terhadap kritis media sosial maupun masa.

Semestinya, masyarakat sebagai insan media mampu memberikan counter terhadap segala kebencian melalui media. Namun, masyarakat kita cenderung diam, hanya menjadi pembaca dan pengamat saja, tanpa juga memberikan ide dan gagasan mereka melalui media untuk melawan dengan meluruskan hal-hal keliru yang sudah banyak bertebaran.

Bagaimana masyarakat merespons pelintiran kebencian tidak hanya bergantung kepada hukum, namun juga norma sosial, khususnya apakah orang menganggap kebencian fanatisme dapat dimaklumi atau mesti dilawan.

Segala bentuk intoleransi dari kalangan ektrem radikalis memang selalu dirancang melalui media untuk menjadi bahan konsumsi publik. Semua dapat lahir dan berjalan, tidak terlepas karena kerja setiap fungsi unsur media.

Peran media selain seluruh masyarakat terlibat jurnalis mempunya posisi strategis untuk mengembalikan media sebagai alat untuk mencerdaskan bangsa. Namun, banyak ditemui peran jurnalis media cenderung bekerja dalam kepentingan, sehingga profesi yang seharusnya mampu untuk berbuat banyak dalam menghadapi penyalahgunaan media sering terhadang faktor kepentingan.

Jurnalis (media) juga memiliki peran pengungkapan atau pengawas. Mereka dapat mengungkap apa yang mesti diketahui publik tapi ditutup-tutupi kalangan elite yang berkepentingan. Jurnalisme pengawas (watchdog journalism) berperan mengungkap penipuan ganda pelintiran kebencian, yaitu kebohongan propagandanya serta motif dan kepentingan tersembunyi di belakangnya.

Berbagai media yang ada, dalam menghadapi segala bentuk pelintiran kebencian, berbeda-beda dalam bersikap. Namun kita perlu mengingat teori deklarasi pers, bahwa tidak ada jenis media yang dapat melayani semua kebutuhan komunikasi yang sangat majemuk dalam demokrasi.

Terakhir, C Edwin Bakrem berpendapat bahwa sistem media harus dinilai berdasarkan keberagaman sekaligus kualitas bagian-bagiannya. Dengan harapan media mampu hadir di tengah warna keberagaman yang ada, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan yang telah banyak diserap dalam berbagai aspek kehidupan seperti di Indonesia.

Ujian Demokrasi di Tengah Intoleransi

Demokrasi Indonesia yang tengah berkembang menuju sebuah kedewasaan ini terus dihadapkan persoalan. Bukan lagi perdebatan ideologi, namun kini intoleransi. Menjalar hingga area-area dasar, lambat laun menjadi serius untuk disoroti.

Pemerintah Indonesia kurang memberi perhatian kepada naiknya budaya kebencian dan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran-sasaran lokal. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh Sidney Jones, pakar konflik di Indonesia:

“Masalah terbesar bagi demokrasi Indonesia bukanlah terorisme, tetapi intoleransi yang menjalar dari kelompok radikal yang pinggiran ke arah arus utama (mainstream),” kata Jones.

Di sejumlah daerah di Indonesia, kelompok Muslim absolutis kerap menghambat pembangunan gereja yang sebenarnya telah mendapatkan izin pembangunan. Kelompok minoritas di dalam umat Muslim, khususnya kelompok Ahmadiyah dan Syiah,  menjadi bulan-bulanan.

Undang-undang penistaan agama dimanfaatkan betul oleh kelompok-kelompok intoleran. Meski jarang dipakai, undang-undang tersebut menjadi senjata kelompok garis keras dalam melakukan pelintiran kebencian.

Regulasi yang telah ada sekan malah memberikan celah keleluasaan mereka yang gandrung intoleransi. Dengan dalih yuridis empiris, mereka berlaku sewenang-wenang. Tidak saja dengan mereka yang berbeda agama, dengan yang beragama sama namun berpandangan berbeda juga tak segan menghabisinya.

Banyak kelompok yang terus memainkan pola definisi identitas mereka untuk merebut simpati dan peran. Tak jarang pelintiran kebencian sebagai cara paling efektif untuk mereka lakukan. Seperti ambisi merebut kekuasaan dengan legitimasi instrumen Syariah representasi simbol harmoni antara agama dan kuasa.

John Bowel, seorang antropolog, melihat bahwa kecenderungan yang ada adalah “Indonesia sedang dalam proses mendefinisikan dan melegitimasi kembali pranata-pranatanya, bukan Indonesia yang sedang dikuasai oleh gegap gempita agama.”

Kalangan elite menggunakan Syariah sebagai simbol keotentikan dan kekuasaan, lanjut Bowen. Pelintiran kebencian juga punya fungsi simbolik sebagai propaganda mereka.

Dilema lain di Indonesia adalah kelompok minoritas yang terus menjadi korban terakhir pelintiran kebencian. Mereka sangat rentan untuk diserang, atau menjadi pelemparan dosa, ketika kegagalan upaya polarisasi oleh kelompok intoleran. Keberadaan mereka dengan jumlah kecil, terlebih sebagai kelompok yang menyimpang (berbeda) dalam beragama, sekan anggapan buruk atas sebuah kesalahan dapat mereka terima sewaktu-waktu.

Mary McCoy, peneliti retorika politik, mengatakan bahwa kelompok minoritas menempati “fungsi fantasi” bagi kalangan absolutis yang menginginkan masyarakat yang murni dan satu. Kohesi tersebut, kata McCoy, merupakan “ilusi yang sulit diwujudkan,” terutama di negara yang sangat luas dan beragam seperti Indonesia.

Karena itu, kaum intoleran memerlukan kambing hitam untuk setiap kegagalan dalam mewujudkan masyarakat yang murni. Paradoksnya, pengambinghitaman kelompok penyimpang adalah cara yang efektif untuk terus menyebarkan khayalan bahwa masyarakat yang satu itu kelak dapat terwujud.

Sebelum menutup seluruh sesi fenomena kebencian yang menjamur ini, sangat perlu untuk diketahui bahwa pengaruh agama dalam politik Indonesia masih begitu besar. Terutama bagi kalangan mayoritas Islam. Namun, dua dekade pasca reformasi Partai-Partai Islam yang tampil dalam perebutan politik seakan kahilangan langkah yang signifikan. Di tengah arus politik identitas yang semakin menguat ini, belum nampak Partai Islam yang mampu merepresentasi nilai religius nasionalis yang hadir di tengah masyarakat.

Salah satu paradoks dalam demokrasi Indonesia adalah kegagalan partai-partai berbasis Muslim dalam pemilu di tengah antusiasme publik akan peran agama yang lebih besar dalam kehidupan publik. Banyak pengamat menjelaskan lemahnya kinerja partai-partai Islam tersebut sebagai kemenangan nilai-nilai demokrasi sekular.