2 minggu lalu · 84 view · 3 min baca menit baca · Politik 16344_25605.jpg
Foto: Pixabay

Pelembagaan Konflik

Politik tidak ada hentinya menjadi perbincangan masyarakat Indonesia. Meskipun setiap kebijakan dan produk hukum lahir dari aktivitas politik. Tetapi politik yang diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia hanya berkutat pada perebutan kekuasaan. 

Seperti yang terjadi baru-baru ini timeline berita diramaikan dengan nama-nama yang berpotensi menjadi calon presiden 2024. Muncul beberapa nama seperti Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Khofifah Indar P, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Prabowo dan Sandi yang masih dianggap berpotensi untuk kembali maju di tahun 2024.

Dimulai tahun 2015 di mana istilah “serentak” digunakan dalam pesta demokrasi lokal Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) dan akhirnya sampai pada Pemilihan Umum (pemilu) yang baru saja terselenggara. Agenda demokrasi tersebut meciptakan situasi politik yang tidak stabil, baik itu di akar rumput hingga pada level elite politik. 

Perbincangan tentang kandidat politik dan agenda kampanye menjadi suguhan sehari-hari. Anehnya, meskipun disuguhkan dengan aktivitas politik, elite politik tidak pernah dewasa dalam berdemokrasi.

Mereka bahkan menciptakan suasana gaduh, memengaruhi pendukung dan simpatisan sehingga ikut terbawa suasana konflik. Beberapa kejadian saat perhelatan pemilu seperti kampanye negatif, aksi demo, dan tudingan di media sosial menunjukkan bahwa konflik politik bersumber dari elite politik.  

Pemilu yang baru saja dilewati menyisakan beberapa catatan yang perlu diperbaiki ke depan. Tiga di antaranya adalah peningkatan literasi digital, masalah logistik, dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang harus diperbarui. Karena ketiga permasalahan itu pula yang menyebabkan kondisi politik gaduh.

Pada tulisan saya yang berjudul E-Demokrasi dan Sentimen Bermedia Sosial, ini adalah upaya untuk menggabarkan social media user. Karena banyak informasi yan cross cutting dan diragukan kebenarannya. Sedangkan pada masalah logistik dan DPT, keduanya masuk dalam kategori kerawanan pemilu yang disebabkan oleh ketidaksiapan penyenggara sendiri, dalam hal ini KPU.


Hal ini sesuai dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang meliptui empat hal, yaitu (1) konteks sosial politik, (2) penyelenggara yang adil, (3) kontestasi, dan (4) partisipasi. 

Warning dari Bawaslu dalam bentuk IKP merupakan hasil pemetaan terhadap wilayah yang rawan dari tindakan yang mengganggu berjalannya proses demokrasi. Hal ini dikarenakan prosedur pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya. 

IKP dimaksudkan agar dapat (1) mendeteksi permasalahan pemilu, (2) pencegahan dari potensi kerawanan pemilu, (3) mengambil kebijakan yang berdasarkan pada strategi pengawasan pemilu, dan (4) sebagai data analisis.

Pemilu serentak 2019 merupakan pemilu yang rumit dalam sistem pergantian kepemimpinan (formal), karena dilaksanakan secara bersamaan antara pileg dan pilres. 

Seperti yang telah dilewati, bagaimana proses pemilu menguras tenaga penyelenggara pemilu, baik di pusat sampai ke daerah. Berdasarkan penilaian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), pemilu tahun 2019 adalah pemilu paling rumit dikarenakan penggunaan lima kotak suara secara bersamaan.

Pra dan pasca pemilu terjadi beberapa kejadian yang digambarkan oleh IKP (konflik, netralitas penyelanggara, kondisi keamanan wilayah, misinformation). Kerawanan tersebut terjadi pada elite politik, penyelenggara pemilu, dan relawan. Bahkan pasca putusan Mahkamah Konstitus (MK) masih terjadi konflik. Ini menunjukkan bahwa demokrasi kita belum mapan.

Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, tetapi tidak mengubah pendirian mereka terhadap pasangan masing-masing, sehingga satu sama lain saling menolak. 

Konflik pemilu hingga saat ini belum berakhir. Masyarakat masih terbelah dan membedakan dirinya dengan kelompok lain hanya karena faktor calon yang diusungnya kalah. Begitu juga sebaliknya.

Sebagai bagian dari kompetisi, pemilu tentu menghadirkan fobia sehingga kandidat dan relawan merasa ketakutan dan gelisah (insecure) jika kekuasaan direbut. Dan itulah yang saat ini dihadapi. Baik politisi maupun relawan, mreka merasa gelisah sehingga berupaya sebisa mungkin agar dapat mempertahankan dan merebut kekuasaan.

Untuk itu, diperlukan jalan keluar antara kedua belah pihak yang saat ini sedang berkonflik, terutama pada kalangan elite, karena elite politik memiliki peran besar untuk menyelesaikan perbedaan pilihan ini. Langkah yang harus ditempuh, yakni pelembagaan konflik.


Pertama, memberikan pengakuan terhadap hasil pemilu. Pengakuan datang bukan hanya dari elite, tetapi juga para pendukung. Dengan begitu, keduanya menghormati hasil putusan MK dan KPU sebagai penyelenggara pemilu. 

Kedua, dengan mengakui, maka kedua kubu menghindari perilaku dan tindakan yang menimbulkan tensi politik kembali memanas. Ketiga, menolak menggunakan kekerasan sebagai komitmen terhadap nilai dan norma (hukum) yang berlaku. 

Keempat, politik deliberatif, baik secara formal maupun nonformal. Jika formal telah tercapai dengan dua belah pihak, maka nonformal harus ditempuh untuk kelompoknya sendiri.

Yang saat ini perlu dilakukan adalah pelembagaan konflik secara nonformal, terutama terhadap pendukung sendiri, agar menerima realitas politik dan menghindari tindakan yang melanggar konstitusi. 

Karena agenda politik masih terus berjalan menyongsong pilkada “serentak” tahun-tahun berikutnya, sehingga pendukung kedua kubu perlu memahami bahwa kepentingan politik hanya bertahan tidak lama, bahkan dalam satu kedipan mata kebijakan elite politik bisa berubah.

Artikel Terkait