Indonesia tanpa kegaduhan rasanya bukan Indonesia deh. Nggak seru kalau hidup tanpa kegaduhan, tanpa drama. Bukankah Chairil Anwar pernah bilang, sekali berarti / sudah itu mati//? Nah, dari frasa Chairil Anwar inilah banyak lahir drama-drama kegaduhan. Karena para penggemar kegaduhan ini hanya ingin memberi makna saja.

Setelah gaduh drama KPAI dan PB Djarum, dilanjut drama KPK. Ini KPK jelas artinya Komisi Pemberantasan Korupsi lho, bukan Komunitas Penggemar drama Korea. 

Drama KPK jelas berbeda dengan drama Korea. Drama KPK jelas memakan anggaran negara, baik melalui sidang atau rapat-rapat revisi UU KPK maupun proses pemilihan Ketua KPK. Sedangkan drama Korea jelas hanya akan menguras air mata bagi para pencintanya yang mudah baper.

Saya tak ingin terjebak dalam drama-drama itu. Karenanya, dengan sungguh-sungguh saya mencoba menemui seorang koruptor. Koruptor sejati, bukan penjahat kacangan yang ingin dicitrakan sebagai koruptor.

Tak lama, hanya butuh dua hari, saya akhirnya bisa menemui seorang koruptor. Ia berstatus masih narapidana, namun ia bisa ditemui di rumahnya. Rumah sederhana untuk ukurannya, dan rumah amat sangat mewah untuk ukuran saya.

“Selamat pagi. Mas Edhie, ya?” sapanya ramah.

Ia menyambut saya di depan gerbang. Suatu hal yang jarang dilakukan karena gerbang itu dibuka tutup secara otomatis dengan sensor elektronik dan juga remote control. Di salah satu tiang gerbang berukir dari kayu jati ukuran besar itu, terpasang kamera lengkap dengan aiphone dan face detector. Bisa dimengerti jika ia malas menyambut tamu di gerbang.

Tamu?

Baca Juga: KPK Tak Berkutik

“Aha, saya bisa membaca pikiran sampeyan. Saya memang tak pernah menyambut tamu di gerbang seperti ini. Dan itu tak akan pernah. Sampeyan saya sambut karena sampeyan adalah penulis yang siapa tahu bisa membantu saya menjelaskan kepada publik mengenai pandangan-pandangan saya tentang korupsi,” katanya.

Kami berjalan menuju joglo di halaman depan tempat tinggalnya. Tiga aquarium berukuran besar dijajar rapi di pinggir. Seperangkat gamelan kuningan laras slendro dan pelog juga ada. Sedangkan di sekeliling joglo itu dibangun parit memutar. Airnya sangat jernih dan diisi ikan-ikan koi, impor dari Jepang.

Setelah memencet sebuah tombol virtual, ia memberi pesan kepada seorang pelayan.

“Kopi tiyom dari Papua itu ya. Seperti biasa. Eh jangan lupa, ambil yang di gentong yang harga per kilo Rp5,2 juta itu,” katanya sangat ramah.

Sambil menunggu kopi datang, ia banyak bercerita tentang KPK dan para koruptor. Eh ya sebelum lanjut, saya harus bilang kalau harus menyembunyikan namanya. Takutnya nanti malah menginspirasi.

Ia mengawali ceritanya dengan menyebut dirinya seorang koruptor. Bukan sekadar koruptor, tapi koruptor yang kafah. Katanya koruptor sejati itu memiliki nilai manfaat bagi negara. Ini jelas berbeda dengan perampok uang rakyat yang berkedok koruptor.

“Jika korupsi dikategorikan kejahatan, jelas saya menolak. Seseorang bisa menjadi koruptor itu prosesnya panjang dan butuh ilmu, bukan hanya pengetahuan saja. Koruptor sejati yang sekoruptor-koruptornya koruptor. Tetap butuh perpaduan laku. Mulai dari ketelatenan, kelihaian, kemampuan manajerial, naluri berkuasa, dan keinginan menjadi orang berpengaruh. Jadi untuk menjadi koruptor dalam kelas paripurna, butuh proses yang tak pendek,” katanya.

Koruptor yang kafah, prosesnya panjang dan dilakukan pelan-pelan. Mengalir seperti air atau kalau dalam bahasa ibadah ya seperti…. apa itu? Tuma’nina. Nggak bisa terburu-buru.

Saat ini, para koruptor yang ditangkap adalah koruptor-koruptor palsu. Mereka tak bisa menjaga martabat dan tak bisa memberi nilai sebuah proses. Mereka ingin menjadi koruptor secara instan. Salah satunya dengan menawarkan diri menjadi pemimpin.

“Itu salah. Koruptor sejati harus rendah hati. Jika tertangkap harus mengakui terus terang. Jangan kemudian menyalahkan orang lain. Tunjukkan wajah bersalah, jangan malah memberi salam yang jadi ikon partai politik. Itu menunjukkan ia mau berlindung pada induk yang sudah ia setori duit,” katanya.

Ia berpuasa. Meski demikian, ia menawari sebatang rokok. Juga kopi.

Koruptor, katanya, tak boleh menjadi pelarian. Ia harus bertanggung jawab secara hukum atas apa yang dilakukannya.

“Makanya saya ini tersinggung berat ketika banyak koruptor-koruptor instan saat ditangkap malah sibuk berkilah bahwa mereka tak salah. Itu bukan koruptor, itu celeng. Asu. Bajingan itu. Koruptor itu meski sering dianggap penjahat tapi warga terhormat,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa proses menjadi koruptor jika tak didasari dengan niat tulus dan ikhlas, sebaiknya jangan. Sebab itu hanya akan menghancurkan nama baik koruptor. Koruptor tak boleh bebal. Ketika ada kawannya yang tertangkap, ia harus siap bertindak kooperatif dengan penegak hukum. Apalagi yang sedang dalam proses maju pilkada. Harus fair. Jangan korbankan diri sendiri untuk menyelamatkan partai dan misinya. Koruptor itu bukan personal, tapi kerja berjaringan.

“Lalu bagaimana dengan revisi UU KPK dan terpilihnya ketua KPK yang dianggap kontroversial itu?” saya bertanya hati-hati.

“Sampeyan juga ikut meyakini itu? Lha kok goblok. Revisi itu kan sejatinya mencoba mengembalikan marwah koruptor. Menjaga integritas koruptor. Dengan UU KPK yang sekarang, koruptor dan maling-maling duit negara nggak ada bedanya. Mereka disamakan. Itu Namanya pekok, bukan? Sebelum protes, pelajari dulu filosofi yang menjadi dasar perilaku korup. Definisi-definisi yang ada sekarang sudah sangat ketinggalan, nggak cocok dengan revolusi 4.1,” katanya.

Tak ada pelemahan KPK. Karena kalau melemahkan KPK sama saja melemahkan perilaku korupsi. Korupsi harus dilihat dari perspektif berbeda. Bahwa menjadi koruptor itu butuh lembaga semacam KPK yang kuat. Seperti programmer menciptakan virus piranti lunak; makin canggih virus itu, maka makin laku program-program antivirus.

Tujuannya jelas, untuk memperkuat sistem supaya tak mudah dibobol. Nah, DPR dan Presiden itu jelas manusia-manusia pilihan yang bahkan bisa disebut setengah dewa karena mampu mengantisipasi hal-hal yang belum terjadi.

“Bukankah ketua KPK terpilih menyebutkan bahwa dari semua tindakan, yang terpenting adalah pencegahan? Apalagi Ibu Kota akan pindah, tentu pencegahan itu harus sangat gencar,” katanya.

Lembaga seperti KPK tak baik jika dibiarkan independen. Emangnya ia siapa? Gundala? The Santri?

Lha superhero semacam Superman saja bisa mati kok. Kalau KPK independen, siapa yang akan jadi sekutunya? 

Jadi memang konsep KPK berada di bawah pemerintah itu betul. Pemerintah harus melindungi KPK nantinya. Kalau perlu jadi semacam departemen yang dipimpin Menteri, dan Menteri itu bisa diambil dari partai politik.

Saya mumet dengar ocehannya. Barangkali ia tadi pagi diberi sarapan pisang oleh para pelayannya, sehingga ngoceh.

Revisi UU KPK itu jelas penguatan dengan menempatkan pencegahan sebagai jurus andalan. Sebelum korupsi dilakukan, KPK bisa bertindak mencegah. Salah satunya dengan memberi tahu bahwa sang koruptor sudah diincar. Dengan demikian, ia akan ketakutan dan membatalkan niatnya.

DPR jelas sangat responsif dan butuh kerja kilat di sisa masa jabatan. Karena anggaran pindahnya ibu kota sudah dimulai dalam tahun anggaran 2020. Dicicil istilahnya.

“Kayak sampeyan nyicil panic di mang mendring/kredit yang keliling kampoung itu,” sambungnya.

Dalam sebuah tindakan korupsi, selalu ada nilai menggerakkan ekonomi nasional. Distribusi uang hasil korupsi mayoritas tak dinikmati sendiri, namun bisa menjadi minyak pelumas bergeraknya partai politik. Jika bicara partai politik, otomatis bicara kader dan konstituen.

“Partai politik itu penting. Kalau nggak percaya, tanya tukang sablon, tukang ngibul yang berprofesi jurkam dan sejenisnya. Periuk nasi mereka sangat didukung keberadaan partai politik,” katanya.

Jadi sebelum asal bacot bahwa KPK dilemahkan, pelajari dulu nilai-nilai luhur budaya lokal yang mangadopsi perilaku korupsi untuk menggerakkan dinamika perekonomian masyarakat.

“Pesan saya, sebelum sampeyan nulis dan menyimpulkan apakah KPK dilemahkan, sebaiknya pelajari perspektif koruptor sejati yang kafah seperti saya. Perspektif bahwa korupsi itu hanya soal giliran. Perspektif bahwa masih ada korupsi yang tingkatannya njelehi, yakni mengorupsi anggaran pemberantasan korupsi, mengorupsi anggaran pembahasan pemberantasan korupsi, dan akan berpuncak pada mengorupsi yang ia sendiri tak tahu apa yang harus dikorupsi,” pesannya.

Saya berpamitan dan bingung mau mengkritisi apa. Kantor sudah beberapa kali menghubungi, namun saya cueki.

“Assalamualaikum. Maaf, mas, saya dari panitia pembangunan musala anu, ingin bersilaturahmi,” sebuah suara menghentak. Bersamaan dengan itu, suara azan Ashar terdengar dari Musholla al Hidayah kampungku. Kayaknya sih suara pak Muhtar.

Oalah, kere. Ternyata saya malah sibuk melamun di teras depan.