Mendengar kata "demokrasi", pasti perspektif masyarakat umum dengan sistem pemerintahan ini, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Memang benar adanya seperti itu. Tapi apakah sekarang di negeri kita sudah terwujud dengan baik implementasi dari definisi demokrasi tersebut?

Usaha pelemahan KPK yang dilakukan oleh DPR pun juga usaha untuk melemahkan demokrasi yang baru saja 21 tahun dari masa Orde Baru ke masa Reformasi tentu menjadi polemik di tengah masyarakat. Bayangkan saja, ketika Indonesia sedang berjuang melawan korupsi dari segala aspek kehidupan, malah DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang dianggap melemahkan salah satu senjata perlawanan korupsi tersebut.

Pada revisi undang-undang yang telah disahkan ini, pasal yang dianggap dapat melemahkan KPK dalam menumpas tindak korupsi adalah Pasal 12 B yang menyebutkan bahwa soal proses penyadapan harus mendapat izin dari dewan pengawas. Padahal dewan pengawas bukan aparat penegak hukum. Lantas kenapa harus dimintai izin sebelum melakukan penyadapan?

Pimpinan KPK bukan lagi pengambil keputusan tertinggi, bukan juga penyidik dan penuntut. Pimpinan KPK layaknya manajer saja. Poin tersebut sudah menggambarkan betapa cacatnya logika para anggota dewan dalam merumuskan undang-undang KPK yang baru.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Tri Sasongko mengatakan bahwa dewan pengawas merupakan bagian dari intervensi politik terhadap KPK. Independensi KPK dalam menjalankan kinerja pemberantasan korupsi secara akuntabilitas, profesional, proporsional, dan transparan terasa tercoreng dengan adanya dewan pengawas.

Mengingat sudah ada badan-badan dalam internal KPK yang mengurusi masalah izin melakukan penyadapan dan sebagainya, maka suatu hal yang tidak perlu dan tidak terlalu penting jika mendatangkan ‘makhluk luar angkasa’ yang mengatur segala internal KPK.

Kejanggalan lain yang menimbulkan pertanyaan adalah bahwa faktanya masa bakti anggota DPR sudah berada pada penghujung, tapi ngotot untuk ngebut dalam revisi undang-undang KPK. Tidakkah kualitas sesuatu dipertanyakan jika dibuat dalam waktu singkat?

Mulai dari kasus penyidik KPK Novel Baswedan, terpilihnya Ketua KPK yang baru, dan revisi undang-undang. Tidak berlebihan jika kita berasumsi bahwa ini merupakan suatu pola yang sistematis dalam upaya melemahkan pemberantasan korupsi di negeri ini.

Sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, saya berpendapat bahwa korupsi adalah ancaman utama bagi terlaksananya tujuan mulia tersebut. Terlebih ditambah lagi dengan pelemahan pemberantasan korupsi.

Mereka (DPR) yang bermental hedonis-materialistis senang karena telah membuka jalan bagi elite-elite politik korup haus kekuasaan, tuli akan kritik, buta akan penderitaan rakyat kecil untuk tetap kronis menjalani penyakit moral bobroknya.

Kepentingan siapa yang ingin mereka perjuangkan dengan mengesahkan RUU ini? Apakah memang kepentingan orang banyak ataukah kepentingan orang sedikit? Ataukah memang mereka ingin menguasa negeri ini? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin melarat.

Sebuah studi Carnegie Endowment Paper mengungkapkan bagaimana korupsi, terutama korupsi yang sistemik, membahayakan keamanan nasional dengan menyebabkan kerusuhan sosial, melebarnya kesenjangan sosial, merebaknya kejahatan dan kekerasan, ketidakstabilan politik, bahkan perang, baik itu perang militer maupun perang sipil. Semua itu tinggal menunggu waktu melihat kondisi pelemahan KPK sekarang.

Korupsi bukan melindungi tumpah darah Indonesia, namun membahayakannya dengan mengancam kehidupan demokrasi sebuah negara, menghianati keadilan sosial, dan menghancurkan kepercayaan kepada lembaga negara.

Lalu bagaimana peran demokrasi? 

Teori logisnya seperti ini. Korupsi membutuhkan penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan, terutama penyelewengan jabatan publik. Mengingat ungkapan terkenal Lord Action, “kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut sudah dipastikan korup” (power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely). 

Unsur kekuasaan politik sangat kental dalam korupsi dilihat dari definisi korupsi yang paling dikenal, yaitu penggunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi.

Untuk mencegah terjadinya kekuasaan tirani otoriter, kemudian dilakukan upaya kontrol terhadap kekuasaan melalui mekanisme politik sistem kekuasaan yang disebut demokrasi, demokrasi merupakan sistem yang meminimalisasi terjadinya penyelewengan kekuasaan pada suatu negara, dengan pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif (trias politica).

Dengan pembagian kekuasaan yang menjamin check and balance dan partisipasi rakyat dalam setiap pengambilan keputusan, jadi diharapkan demokrasi yang baru berkembang dengan suburnya di negeri ini dapat membantu pemberantasan korupsi. 

Teorinya seperti itu. Lalu bagaimana dengan kenyataannya sekarang? Bagaimanakah hubungan antara demokrasi dan korupsi? 

Sebagian besar pengamat dan ahli sepakat bahwa hubungan demokrasi dan korupsi bersifat negatif, yaitu makin tinggi tingkat demokrasi suatu negara,makin menurun korupsinya. Laporan tranparansi internasional menunjukkan bahwa 20 negara bebas korupsi 19 di antaranya adalah negara demokrasi.

Demokrasi adalah pilihan terbaik untuk memberantas korupsi di negara ini. Tapi jangan lupa, pemberantasan korupsi juga adalah penyelamat dari demokrasi itu sendiri.

Ancaman terbesar bagi demokrasi adalah oligarki politik bisnis yang korup yang otoriter. Rakyat yang jenuh dengan pemerintahan demokratis yang mengebiri fungsi KPK tentu tidak akan diam melihat pemberantasasan korupsi hasil reformasi diperkosa oleh ‘tikus-tikus berdasi’.